ARAS Hari ke-4: Materi Politik Hukum dan Kebijakan Agraria (2)

admin

Jakarta (kpa.or.id) – Rabu, 26 Agustus 2020 atau hari ke-4 ARAS, para peserta kembali melanjutkan materi “Politik Hukum dan Kebijakan Agraria di Indonesia” yang telah berlangsung sejak kemarin.

Bedanya, jika sebelumnya para peserta lebih banyak mendalami mengenai politik-hukum, pada hari ini diskusi-diskusinya lebih menukik dengan membahasa beragam kebijakan sektor agraria di Indonesia yang diampu langsung oleh Majelis Pakar KPA, Prof. Ahmad Sodiki yang pernah menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI perideo 2008-2013 dan Prof. Maria S.W Soemardjono, pakar hukum UGM yang juga merupakan Majelis Pakar KPA.

Saat menjabat hakim MK, Prof. Ahmad Sodiki banyak telah banyak mengeluarkan putusan yang memenangkan gugatan kaum tani dan masyarakat. Salah satu Judicial Review (JR) Undang-Undang No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) yang dilayangkan oleh organisasi masyarakat sipil.

Dalam pernyataannya sebagai ahli dalam sidang gugatan tersebut, ia mengatakan betapa negara ini masih tak juga berpihak pada petani. Petani menunggu janji-janji, tapi tak pernah dipenuhi. Petani jadi kuli—kini bahkan jadi kuli di negeri orang.”Sekarang jadi kuli di negeri sendiri saja susah..”, tegasnya.

Sesi siang hari, giliran Prof. Maria yang memberikan penjelesan mengenai perkembangan kebijakan agraria di Indonesia.

Ia menekankan kepada seluruh kader ARAS agar menghindari untuk mencermati Undang-Undang secara sepotong-sepotong (parsial).

Kebijakan dan UU tersebut harus dilihat ssecara komprehensif supaya terbentuk pemahaman hukum yang utuh,” ia menekankankan.

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934