Konsolidasi Gerakan Reforma Agraria Cianjur Menghadapi Ancaman Omnibus Law

admin

Cianjur (kpa.or.id) - Rentang lima bulan ke depan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) akan menyelenggarakan konsolidasi dan penguatan di basis-basis serikat anggota di berbagai provinsi dan wilayah. Agenda ini merupakan respon terhadap UU Cipta Kerja yang telah ketok palu pada 5 Oktober 2020.

UU Cipta Kerja yang lazim disebut Omnibus Law telah melahirkan ancaman besar terhadap kaum tani dan agenda reforma agraria di Indonesia. Pasalnya, UU ini memberikan kemudahan pengadaan tanah untuk kepentingan investasi dan bisnis. Sebab itu, KPA merasa penting untuk melakukan penguatan di basis-basis untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut. Melakukan mobilisasi kampanye penolakan Omnibus Law dan  meneguhkan kembali agenda reforma agraria melalui serikat-serikat tani anggota.

Agenda pertama, KPA menyelenggarakan “Rapat Akbar Gerakan Reforma Agraria” bersama Persatuan Petani Cianjur (PPC), Rabu, 18 November 2020. Pertemuan ini bertempat di salah satu tanah reklaiming basis PPC, Desa Cimenteng, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Rapat akbar ini dihadiri puluhan petani anggota SPP dengan tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

Penguatan organisasi rakyat sangat penting bagi PPC sebab UU Cipta Kerja merupakan kebijakan pro investor yang akan mengancam kehidupan petani kecil di Indonesia, termasuk petani Cianjur,” demikian Erwin Rustiana, Ketua PPC dalam sambutannya.

Sejak masih dalam bentuk RUU, berbagai penolakan terus mengalir dari beragam kelompok dan organisasi masyarakat sipil. Gelombang demontrasi tersebut menemukan puncaknnya pasca disahkan awal Oktober lalu. Namun belum ada tanda-tanda pemerintah mendengarkan gelombang penolakan tersebut sebagai aspirasi dari masyarakat. Di lapangan, ancaman penggusuran atas nama pembangunan dan investasi sudah mulai terlihat di beberapa lokasi dan basis anggota KPA. Sebut saja, rencana pembangunan Bandara di Bali, Tol Bandung-Cilacap, dan konflik wilayah perkebunan di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Pasal 125 s/d 135 UU Cipta Kerja membentuk Bank Tanah yang bisa mengklaim tanah-tanah petani sebagai aset Bank Tanah untuk diberikan kepada Investor,’ ujar Sekretaris Jendral KPA, Dewi Kartika.

Ia mengingatkan, serikat-serikat tani harus diperkuat dan terus menyerukan penolakan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Bank Tanah di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan ancaman nyata bagi kaum tani karena akan merampas tanah-tanah rakyat demi kepentingan investasi.”

Kebijakan ini hanya mengakomodir bahaya laten Bank Tanah, karena akan berwenang mengatur tanah negara, tanah-tanah yang belum bersertifikat untuk kepentingan bisnis dan pembangunan infrastruktur,” lanjutnya.

Berdasarkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)-KPA, saat ini terdapat 194.590 KK di 502 desa dengan luasan 664.864 hektar masih hidup dengan ancaman penggusuran dan kriminalisasi, karena Negara belum mengakui secara penuh hak atas tanah mereka.

Sebab itu, KPA terus mendorong Kementerian/Lembaga terkait untuk segera menyelesaikan konflik agraria di wilayah-wilayah LPRA tersebut.

“Penting bagi anggota PPC untuk mengkonsolidasikan tanahnya agar masuk ke dalam sistem database LPRA sehingga menjadi alat bagi KPA dan organisasi anggota dalam rangka mendorong proses penyelesaian konfliknya,” tutup Dewi.

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934