Surplus Konflik Agraria di Tengah Ekonomi Minus

Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 bukan saja krisis kesehatan, namun telah melahirkan krisis multidimensi (khususnya ekonomi) yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas dalam skala lokal, nasional bahkan global. Penerapan kebijakan pembatasan sosial atau pembatasan mobilitas manusia serta kegiatannya dalam jangka waktu yang panjang telah melumpuhkan sentra-sentra ekonomi. Banyak pabrik, kawasan industri, pasar dan pusat-pusat bisnis menghentikan operasinya. Jutaan buruh manufaktur mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 2020, belum lagi para pekerja di sektor pariwisata, perhotelan, penerbangan dan sebagainya. Ledakan PHK gelombang kedua di tahun 2021 diprediksi masih akan terjadi sebab Pemerintah RI belum berhasil mengendalikan wabah Covid, diperburuk dengan munculnya mutasi baru Virus Corona.

Di awal tahun 2020, ekonomi berada diambang resesi akibat pertumbuhan yang minus. Bahkan pada kuartal II, Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia - 5,32% akibat kebijakan PSBB tersebut. Meski demikian, situasi krisis ekonomi dan PSBB tidak melumpuhkan praktik-praktik perampasan tanah dan pengadaan tanah yang represif oleh badan usaha raksasa. Akibatnya letusan konflik agraria di lapangan terus berlangsung selama masa pandemi.

Sepanjang tahun ini, KPA mencatat telah terjadi 241 letusan konflik agraria di 359 kampung/desa, melibatkan 135.337 KK di atas tanah seluas 624.272,711 hektar. Dibanding tahun 2019 sebanyak 279 konflik, penurunan hanya berkisar 14 % di tahun ini. Penurunan jumlah konflik ini tidak signifikan, mengingat negara kita tengah berada dalam pertumbuhan ekonomi yang menurun drastis. 

Sebagai perbandingan, pada periode April-September tahun 2019 perekonomian kita mencatat pertumbuhan sebesar 5,01 persen, dan letusan konflik agraria pada periode tersebut tercatat sebanyak 133 letusan konflik. Sementara pada periode yang sama di tahun 2020, di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai minus 4,4%, justru letusan konflik agraria mencapai 138 kejadian. Ternyata, meskipun krisis melanda dan PSBB berlangsung, investasi dan kegiatan bisnis berbasis agraria tetap bekerja secara masif dan represif.

Sebagai perbandingan lain, pada saat krisis ekonomi global terjadi pada tahun 2008, data konflik agraria KPA menunjukkan menurunnya angka letusan konflik agraria. Pada tahun 2008, KPA mencatat “hanya” 24 letusan konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun tersebut. Namun, situasi saat ini berbanding jauh, dengan terjadinya 241 letusan konflik agraria yang terjadi di tahun 2020 di tengah ekonomi nasional sedang mengalami resesi.

Logikanya, krisis ekonomi yang lahir sebagai imbas dari krisis Covid-19 ini akan mampu menahan laju letusan konflik agraria di lapangan. Sebab, dengan pertumbuhan ekonomi yang minus, asumsinya akan mempengaruhi banyak rencana investasi dan ekspansi kelompok bisnis dalam negeri dan luar negeri.

Terjadi sebuah anomali, pandemi dan pertumbuhan ekonomi yang minus ternyata tidak mampu menahan apalagi menghentikan laju ekspansi korporasi untuk merampas tanah-tanah masyarakat. Bagi rakyat, PSBB berarti mematuhi himbauan pemerintah untuk menahan diri dan menciptakan situasi kondusif dengan membatasi mobilitas dan kegiatan di luar rumah secara drastis. Sementara bagi para kelompok korporasi besar berbasis agraria, PSBB adalah momentum perampasan sumber-sumber agraria berskala besar. Terbukti konflik agraria melonjak saat krisis pandemi tengah memuncak dan PSBB diberlakukan ketat.

Ada anomali lainnya, membandingkan krisis di tahun 2020 ini dengan krisis yang terjadi pada tahun 1998. Saat itu, petani dan rakyat lah yang bangkit melakukan pendudukan kembali (reclaiming) tanah-tanah yang pernah dirampas negara dan korporasi. Kontras dengan tahun 2020, justru saat krisis melanda perusahaan-perusahaan tetap berjaya melakuan akuisisi dan perampasan tanah. Penyebabnya, kebijakan PSBB diartikan dan dijalankan secara berbeda oleh rakyat dan oleh badan usaha besar.

Letusan Konflik Agraria 2020

Sepanjang tahun 2020, 241 letusan konflik agraria terjadi di semua sektor yang dipantau KPA. Konflik akibat perkebunan sebanyak 122 letusan konflik, kehutanan (41), pembangunan infrastruktur (30), properti (20), tambang (12), fasilitas militer (11), pesisir dan pulau-pulau kecil (3) dan agribisnis (2).

Tahun 2020 menandai kembali bahwa sistem perkebunan di Indonesia mengandung banyak masalah struktural yang akut dan sistematis. Indikatornya, sektor perkebunan sebagai penyebab konflik selalu mendominasi wajah buruk agraria di Tanah-Air dari tahun ke tahun. Bahkan meningkat drastis di tahun 2020. Setelah sektor perkebunan, sektor kehutanan menempati peringkat kedua jumlah konflik agraria. Dua sektor ‘klasik’ ini kembali menuai letusan konflik agraria terbanyak.

Di sektor perkebunan, letusan konflik didominasi oleh perkebunan berbasis sawit sebanyak 101 letusan konflik. Selanjutnya diikuti perusahaan perkebunan komoditas cengkeh, pala, tebu, teh, kopi, karet dan komoditas kebun lainnya.

Di sektor kehutanan, letusan konflik agraria sepanjang tahun 2020, terjadi akibat aktivitas perusahaan-perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebanyak 34 letusan konflik, hutan lindung 6 konflik, dan perusahaan HPH sebanyak 1 konflik.

Sementara itu, terjadi 30 letusan konflik agraria akibat proyek pembangunan infrastruktur di tahun 2020, artinya mengalami penurunan signifikan, dari 83 kejadian di tahun 2019. Di tahun ini, konflik didominasi oleh beragam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yakni sebanyak 17 letusan konflik. Mulai dari pembangunan jalan tol, bandara, kilang minyak, pelabuhan, hingga akibat pembangunan infrasturktur pendukung pariwisata premium seperti Danau Toba, Labuan Bajo dan Mandalika. Sisanya akibat pembangunan stasiun, bendungan dan gelanggang olah raga (GOR) dan faslitas umum lainnya.

Di sektor bisnis properti, letusan konflik agraria terjadi akibat klaim aset pemerintah (8), pembangunan kawasan perumahan (6), real estate (2), kawasan industri (2), resort (1), dan perkantoran (1)

Selanjutnya, konflik agraria di sektor pertambangan didominasi oleh pertambangan semen (4), emas (3), batubara (2), pasir, geotermal dan nikel masing-masing satu kali.

Sementara itu, konflik agraria yang berkaitan dengan fasilitas milter akibat klaim aset TNI (9), pusat latihan tempur (1) dan lapangan udara (1). Di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil disebabkan pembangunan tambak (1), reklamasi (1) dan pulau kecil (1). Terakhir, di sektor agribisnis disebabkan pembangunan food estate dan sentra peternakan masing-masing 1 (satu) kasus.

 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934