Konflik Agraria 2020 Terjadi Hampir di Seluruh Provinsi

Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Sepanjang 2020, KPA mencatat telah terjadi 241 letusan konflik agraria di 359 kampung/desa. melibatkan 135.337 KK di atas tanah seluas 624.272,711 hektar.

Dari potret persebarannya secara geografis, 241 letusan konflik agraria di tahun 2020 terjadi di 30 provinsi di Indonesia, kecuali Gorontalo, DIY, Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau.

Pulau Sumatera mendominasi kejadian konflik agraria tahun 2020. Lima besar letusan konflik agraria terbanyak terjadi di Riau sebanyak 29 letusan konflik, Jambi (21), Sumatra Utara (18), Sumatra Selatan (17) dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 16 letusan konflik.

Di Provinsi Riau, konflik agraria didominasi oleh perkebunan sawit sebanyak 21 letusan konflik, HTI sebanyak 6 konflik dan konflik akibat pembangunan pembangkit listrik sebanyak dua kejadian. Beberapa perusahaan penyebab konflik diantaranya PT. Arara Abadi, PT. Medco Ratch Power Riau (MRPR), PT. Riau Andalan Pulp Paper (RAPP) dan juga perusahaan negara seperti PT. PLN dan PTPN V.

Sementara di Provinsi Jambi, dari 21 letusan konflik didominasi konflik perkebunan sebanyak 11 kejadian, dan konflik agraria di kawasan hutan (HTI) sebanyak 9 letusan konflik. Beberapa perusahaan yang terlibat diantaranya PT. Wira Karya Sakti (Sinarmas Group), PT. Erasakti Wira Forestama, PT. Indonusa dan PT. Agronusa Alam Sejahtera.

Sumatera Utara terdiri dari konflik agraria di sektor perkebunan sebanyak 8 letusan konflik, HTI (4), infrastruktur (3), properti (1), food estate (1) dan fasilitas militer 1. Pihak-pihak yang terlibat diantaranya Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BPODT), Pemprov Sumut, PTPN II, TNI AU. Sementara dari pihak swasta tercatat beberapa nama perusahaan seperti PT. Tolan Tiga Indonesia, PT. Cisadane Sawit Raya dan PT. Mega Mulya Mas.

Selanjutnya, di Provinsi Sumsel, dari 17 letusan konflik yanng terjadi sepanjang tahun ini, 11 diantaranya terjadi di wilayah perkebunan, sementara sisanya 6 kejadian terjadi di wilayah HTI. Beberapa perusahaan yang menyebabkan konflik diantaranya PT. Artha Prigel yang menewaskan dua orang petani Lahat bulan Maret lalu, PT. Lonsum dan PTPN XIV.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), letusan konflik terjadi hampir di semua sektor diantaranya, properti 4 konflik, perkebunan (3), infrastruktur (3), kehutanan (3), pertambangan (2) dan agribisnis (1). Badan-badan usaha yang menjadi penyebab konflik diantaranya Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo (BOPLP), Pemprov NTT, PT. Waskita Karya, dan PT. Rerolara Hokeng

Jika konflik terbanyak terjadi di Provinsi Riau, maka wilayah konflik terluas terjadi di Provinsi Papua dengan total wilayah terdampak seluas 283.800 hektar. Terluas kedua terjadi di Bangka Belitung dengan luasan 66.534,2 hektar, Riau dengan luasan 60.339,218 hektar, Sumatera Barat dengan luas 37.350 hektar dan Sumatera Utara seluas 23.969,61 hektar.

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934