Kekerasan dan Kriminalisasi Dalam Konflik Agraria 2020

Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria

Sepanjang bulan Januari s/d Desember tahun ini, KPA mencatat setidaknya telah terjadi 134 kasus kriminalisasi (132 korban laki-laki dan 2 perempuan), 19 kali kasus penganiayaan (15 laki-laki dan 4 perempuan), dan 11 orang tewas di wilayah konflik agraria.

Situasi ini telah melahirkan krisis berlipat yang dirasakan petani, masyarakat adat, nelayan dan masyarakat kecil lainnya yang berada di wilayah-wilayah konflik tersebut. Masyarakat setempat yang menjadi korban konflik agraria dan kekerasan tidak hanya terancam krisis kesehatan, ekonomi dan pangan akibat pandemi Covid-19, namun juga harus berjibaku mempertahankan kampung dan sumber kehidupannya. Bahkan harus bertaruh nyawa untuk mempertahankan hak mereka atas tanah.

Patut disayangan, pelaku-pelaku kekerasan di daerah konflik agraria sebagian besar berasal dari aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP, yang di masa pandemi juga menjadi bagian dari Satgas Covid-19. Alih-alih menciptakan suasana kondusif dalam situasi pandemi dan tertib pada kebijakan social distancing. Para pihak ini dalam kejadian-kejadian konflik agraria banyak yang berperilaku sebaliknya. Meresahkan warga, represif, memilih posisi bersama perusahaan vis a vis dengan rakyat. Sehingga situasi demikian memancing amarah masyarakat dan akhirnya tercipta situasi yang kontraproduktif terhadap kebijakan PSBB itu sendiri.

Sepanjang tahun ini, aparat kepolisian tercatat telah melakukan tindakan kekerasan dan intimidatif sebanyak 46 kasus di wilayah konflik agraria, diikuti TNI sebanyak 22 kasus, security swasta sebanyak 20 kasus dan Satpol PP 9 kasus kekerasan.

Catatan tersendiri patut dilayangkan kepada institusi kepolisian, sebab kita tahu bahwa sejak Maret 2020 Kapolri telah mengeluarkan Maklumat dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah memerangi wabah Covid-19. Tujuannya, membatasai berbagai bentuk kegiatan yang memancing kerumunan massa maupun aktivitas-aktivitas yang kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah.

Ibarat panggang yang jauh dari api, di lapangan kita melihat justru aparat-aparat dari kepolisian sendiri yang sering melakukan tindakan kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat korban konflik agraria. Dalam konteks ini, pada akhir tahun 2020 (3/12), Kapolri ikut dipanggil Presiden dalam Rapat Internal Presiden dengan KPA dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Membahas kekerasan konflik agraria dan reforma agraria. Dalam rapat, Presiden sempat menginstruksikan Kapolri dan Menteri lain yang hadir agar ke depan tindakan kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi agraria kepada rakyat dapat dihentikan. Apakah ini akan dijalankan kepolisian hingga tingkat lapangan? Penanganan konflik agraria di tahun mendatang yang akan membuktikan apakah instruksi seperti ini efektif dalam menekan brutalitas aparat di lapangan.

Dari data penangkapan petani dan masyarakat adat akibat konflik agraria yang dilakukan aparat seolah tidak memandang umur dan resiko kerentanan kesehatan di masa pandemi. Misalnya, kasus kriminalisasi terhadap Natu bin Taka (75 tahun), Sabang (47 tahun) dan Ario Permadi (31), petani asal Kampung Alel Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Soppeng, Sulawesi Selatan. Ketiga petani tersebut harus berurusan dengan kepolisian sejak April. Mereka bertiga dijerat Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 82 Ayat (2) UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dengan tuduhan menebang pohon di kawasan hutan. Padahal pohon tersebut berada di kebun mereka yang telah dikelolah secara turun temurun.

Dalam perasaan khawatir terpapar virus, Pak Natu dan Sabang mengumpulkan keberanian mereka untuk menjalani pemeriksaan di Polres Soppeng. Saat itu situasi di Kabupaten Soppeng terdapat 28 pasien ODP, 2 pasien PDP dan terakhir diinformasikan telah ada 1 pasien positif Covid-19.

Lain halnya dengan yang dialami Hermanus. Warga Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tersebut harus tewas dalam tahanan. Ia merupakan korban kriminalisasi dalam konflik agraria dengan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) Best Agro. Korban bersama dua rekannya, James Watt dan Dilik dijerat Pasal 107 (D) UU Perkebunan tahun 2014, atau dituduh “secara tidak sah memanen hasil perkebunan”. Hermanus meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Sampit tanggal 26 April 2020. Dikutip dari salah satu media massa, sebelumnya korban mengeluh sakit dan memakai kursi roda di pengadilan. Korban juga mengeluh sempat dipukuli dalam tahanan.

Modus Berulang Kriminalisasi Rakyat

Beragam tuduhan, pasal dan undang-undang yang sama kerap digunakan korporasi dan aparat kepolisian untuk menjerat dan mengkriminalkan masyarakat yang berada di wilayah konflik agraria. Dari sekian banyak kasus kriminalisasi di tahun 2020, KPA mencatat sebagian besar masih menggunakan modus-modus lama, menggunakan pasal-pasal yang biasa digunakan menjerat masyarakat, yaitu, UU P3H (Pasal 82 Ayat 1, Pasal 82 Ayat 2, Pasal 12 huruf b, Pasal 1 angka 6, dan Pasal 11), UU Perkebunan (Pasal 108, Pasal 107 d, Pasal 105), KUHP (Pasal 170 Ayat 2, Pasal 406 Ayat 1, Pasal 363, Pasal 55 Ayat 1, Pasal 362, Pasal 406 Ayat 1, Pasal 365), UU Minerba (Pasal 162), dan UU Konservasi SDA Hayati (Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (3)).

Diantara tuduhan-tuduhan tersebut, UU yang paling sering digunakan ialah UU Perkebunan sebanyak 40 kasus, KUHP 34 kasus dan UU P3H 7 kasus.

Tercatat ketiga UU tersebut seringkali digunakan oleh pihak perusahaan dan aparat dalam upayanya mengintimidasi dan mengkriminalkan masyarakat yang tengah berkonflik dengan perusahaan. Dengan tujuan memberikan efek jera bagi masyarakat yang menolak proyek pembangunan yang mendorong penggusuran dan perampasan tanah untuk kebutuhan lahan bagi investasi korporasi/badan usaha.

Dari tahun ke tahun, korban kriminalisasi akibat ketiga UU tersebut terus bertambah, bahkan instrumen hukum yang sama seringkali digunakan di lokasi yang sama. Seperti halnya kriminalisasi petani Soppeng. Mereka bukan lah korban pertama yang dijerat UU P3H. Pada tahun 2017, empat petani Soppeng juga terjerat oleh UU dan pasal yang sama. Situasi ini juga terjadi dan terus berulang di tempat lain.

Catatan di atas mengenai kasus UU P3H tentu menjadi peringatan bagi pemerintah mengenai keberadaan UU ini. Padahal, janji awal dilahirkannya UU ini adalah menjerat kelompok bisnis atau perusahaan yang melakukan perusakan hutan. Sayangnya, sampai saat ini tidak satupun perusahaan yang terjerat UU ini, di tengah terus bertambahnya korban dari pihak masyarakat.

 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934