Konflik Agraria 2020: Melesatnya Konflik Agraria Perkebunan dan Kehutanan

Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria

Dari 241 letusan konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2020,  sebanyak 69 % -nya terjadi di dua sektor, yaitu perkebunan dan kehutanan. Angka konflik di dua sektor tersebut memperlihatkan trend kenaikan tinggi dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2019 letusan konflik agraria di wilayah perkebunan sebanyak 87 kali, tahun 2020  jumlahnya mencapai 122 letusan, atau naik 28 %. Konflik agraria di sektor kehutanan juga mengalami kenaikan di tahun ini, dari 20 letusan konflik di tahun 2019 menjadi 40 letusan konflik pada tahun ini. Artinya di sektor kehutanan mengalami kenaikan hingga dua kali lipat.

Beberapa kasus konflik agraria di sektor perkebunan yang meletus di tahun 2020 diantaranya adalah konflik yang melibatkan  PT. Mitra Aneka Rezki (MAP) berhadap-hadapan dengan masyarakat Desa Sedang, Kecamatan Suak, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Konflik ini diakibatkan penggusuran tanah pertanian warga oleh perkebunan sawit tersebut. Warga yang tengah memasuki masa panen, pertaniannya habis digusur oleh pihak perusahaan. Perusahaan merobohkan pondok-pondok petani tempat menyimpan gabah, sementara hasil panen para petani dibuang oleh pihak perusahaan. Peristiwa ini melibatkan aparat kepolisian yang turun membantu pihak perusahaan. Pihak perusahaan ingin menjadikan tanah tersebut sebagai areal perkebunan sawit.

Di Lampung, perkebunan sawit PT. Budi Darma Godam Perkasa menggusur kebun singkong warga di Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara. Pihak perusahana mengklaim tanah seluas 72 hektar yang digarap petani tersebut sebagai milik perusahaan, padahal proses hukumnya masih berjalan di pengadilan.

Konflik agraria di sektor perkebunan selama pandemi juga melibatkan PTPN, perusahaan perkebunan plat merah milik BUMN. Bahkan kejadian konflik agraria yang melibatkan pihak PTPN banyak diikuti tindakan intimidatif, kekerasan, dan penggusuran terhadap masyarakat. 

Di tengah krisis ekonomi dan pangan praktik-praktik kekerasan pemaksaan marak dilakukan PTPN. Misalnya di Sulawesi Selatan, PTPN XIV memaksa petani di Kampung Likudengen, Desa Uraso, Kecamatan Mappadeceng, Luwu Utara untuk meninggalkan tanah pertanian dan kampung mereka melalui surat edaran yang dikeluarkan pihak perusahaan. Ironisnya, lokasi tersebut merupakan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah diusulkan oleh KPA bersama Wallacea kepada pemerintah sebagai prioritas penyelesaian konflik dan redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria.

Di Sumatra Utara, PTPN II dibantu tantara dan aparat kepolisian secara berturut-turun menggusur tanah pertanian dan perkampungan adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) di dua kampung, yakni Kampung Pertumbukan (11/11) dan Kampung Durian Selemak (29/11), Deli Serdang. Tidak tanggung-tanggung, proses penggusuran ini melibatkan 300 aparat TNI, 100 Brimob dan 200 security perusahaan. Penggusuran dan perusakan tanaman pangan warga dilakukan PTPN untuk pengembangan perkebunan tebu dan akspansi industry gula. Kampung ini merupakan LPRA yang telah diusulkan Anggota KPA, BPRPI kepada pemerintah untuk segera diselesaikan konfliknya dan diakui hak-haknya secara penuh, dibebaskan dari klaim PTPN.

Konflik yang melibatkan PTPN II di tahun 2020 tidak hanya dengan masyarakat adat rakyat penunggu. Masih di kabupaten yang sama, PTPN II juga berkonflik dengan warga desa Sei Melingkar dan Simencirim. Bahkan ratusan petani dari dua desa ini terpaksa melakukan aksi jalan kaki ribuan kilometer selama lebih dari 40 hari dari Deli Serang ke Jakarta. Pasalnya, PTPN II akan menggusur tanah pertanian dan kampung mereka, dengan berjalan kaki mereka mengharapkan kasus mereka segera dituntaskan dan diredistribusikan tanahnya oleh Presiden.

Di sektor kehutanan situasi kontraproduktif juga dilakukan korporasi-korporasi kehutanan selama masa pandemi. Krisis ekonomi dan pangan tidak mampu menahan aksi-aksi sepihak perusahaan untuk menggusur tanah pertanian masyarakat dan mengkriminalisasi petani. Contoh kasus di Desa Parbuluan VI, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, PT GRUTI secara sepihak mengklaim kampung dan tanah pertanian masyarakat dengan dalih telah mengantongi izin konsesi dari Kementerian LHK seluas 8.850 hektar, dimana konsesi tersebut masuk ke pemukiman dan lahan pertanian masyarakat.

Di Jambi, PT. Wira Karya Sakti (WKS), salah satu anak Perusahaan APP Sinarmas tercatat beberapa kali melakukan intimidasi dan penggusuran kepada warga Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo, Jambi sepanjang 2020. Tanggal 3 Maret 2020, perusahaan meracuni tanah pertanian warga dengan herbisida melalui drone. Tindakan ini telah merusak tanaman cabai, sayur mayur, karet dan semangka milik petani. Masih di bulan yang sama, salah seorang petani dilaporkan PT. WKS, menggunakan UU P3H dengan tuduhan penyerobotan lahan.

Sebulan berselang, pihak PT. WKS kembali melakukan intimidasi kepada warga yang sedang berada di kebun. Bersama aparat, perusahaan mengeluarkan tembakan dua kali ke atas sehingga menimbulkan ketakutan warga. Tidak berhenti di situ, pada 26-27 September, PT. WKS menggusur tanah dan kebun-kebun petani. Puncaknya pada 2 Desember 2020, penggusuran kembali dilakukan oleh pihak perusahaan, merusak dan meratakan tanah-tanah pertanian, memusnahkan pohon pisang, ketela, dan segala macam tanaman hortikultura dan sayuran milik petani.

Konflik agraria struktural adalah manifestasi terjadinya perampasan tanah di atas tanah-tanah yang telah diusahakan dan ditempati masyarakat bertahun-tahun. Ironisnya bukan rahasia lagi bahwa praktik-praktik perampasan tanah ini dilegitimasi hukum, difasilitasi pemerintah dan terafiliasi ke grup-grup perusahaan ternama.

Misalnya, perusahaan perkebunan dan kehutanan yang melakukan perampasan tanah di masa pandemi terafiliasi dengan beberapa konglomerasi sawit dan hutan di Indonesia, korporasi besar nasional dan global, baik sebagai supplier, mitra maupun anak perusahaan. Sebut saja Sinar Mas Group, Wilmar Group, Salim Group, Surya Dumai Group, Darmex Group, Sampoerna Agro Group, Triputra Group, PT. Gudang Garam, Cargill, Unilever, Shell Company, Korindo Group, Garyon Development Ltd., of  Hongkong, Vily Wood Investment Ltd., of Hongkong, dan APRIL, Texmaco, Marubeni dan First Resources Group.

Situasi penggusuran dan perampasan tanah yang dilakukan perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan di tengah-tengah resesi ekonomi adalah cerminan bagaimana para pelaku bisnis dan badan usaha raksasa di sektor perkebunan dan kehutanan menggunakan momentum krisis untuk melakukan akumulasi kekayaannya dengan mengukuhkan klaim dan memperluas penguasaan tanahnya. Dengan demikian, sejarah di masa pandemi mencatat bahwa krisis ekonomi yang melanda bangsa justru menjadi titik balik dari usaha-usaha perluasan monopoli tanah dan sumber-sumber agraria kelompok konglomerat dan badan usaha skala besar.

Pelajaran dari masa pandemi juga memperlihatkan perbedaan situasi yang dihadapi kota dan desa, korelasinya dengan investasi dan eskalasi konflik. Kota-kota mengalami kelesuan bisnis dan investasi, akibat wabah yang meluas dan kebijakan PSBB yang ketat. Kawasan perdagangan dan perusahaan manufaktur di wilayah perkotaan banyak yang terpaksa menghentikan aktivitasnya, bahkan mengalami kolaps. Sementara di desa, dimana wabah yang diderita situasinya tidak separah sebagaimana di kota, sehingga kebijakan PSBB pun tidak seketat di kota.

Konsekuensinya, perusahaan-perusahaan berbasis agraria/SDA masih leluasa bergerak di desa-desa, termasuk di daerah-daerah konflik agraria. Itulah sebab pedesaan di masa pandemi tetap menjadi sasaran masif perluasan investasi dan akumulasi kekayaan kelompok badan usaha. Perusahaan-perusahaan kakap yang memiliki investasi bisnis di banyak sektor mengalami hambatan di perkotaan, sehingga memusatkan perhatian pada bisnis-bisnis berbasis agraria di wilayah pedesaan.

 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934