Konflik Agraria di Balik Proyek Strategis Nasional

Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Sepanjang tahun 2020, KPA mencatat terjadi 30 letusan konflik agraria di sektor pembangunan infrastruktur. Dari angka tersebut, 17 diantaranya disebabkan oleh pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan termasuk di dalamnya pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), mulai dari pembangunan bandara, jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan kawasan pariwisata beserta infrastruktur penunjangnya.

Beberapa kasus yang terkait PSN, termasuk KSPN di dalamnya merupakan kasus lama yang meletus kembali pada tahun ini, selebihnya kasus baru akibat proses-proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Salah satunya letusan konflik akibat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol sepanjang Padang-Pekanbaru. Proyek jalan tol ini terdiri dari enam seksi, yaitu  Seksi I, Padang-Sicincin, Seksi II Sicincin-Bukittinggi, dan Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh. Kemudian, Seksi IV Payakumbuh—Pangkalan, Seksi V Pangkalan-Bangkinang, dan Seksi VI Bangkinang-Pekanbaru. Ironisnya proyek mega ini rencana pembangunannya tidak diketahui sejak awal oleh warga yang terdampak. Adanya ancaman penggusuran pemukiman dan persawahan milik warga menimbulkan protes warga Nagari Koto Baru, Kabupaten Lima Kota, Sumatra Barat

Selanjutnya rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Sebelumnya, proyek ini pada mulanya ditargetkan dibangun di bagian timur Buleleng, yaitu di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng. Akhirnya lokasi proyek dipindah dan akan menggusur sebagian wilayah Desa Sumberklampok. Rencana ini memicu konflik akibat protes dari warga Desa Sumberklampok. Pasalnya, belum tuntas penyelesaian klaim asset pemprov, muncul rencana pembangunan bandara yangt akan menggusur sebagian tanah garapan dan kampung yang sudah puluhan tahun diperjuangkan warga. Bahkan lokasi tersebut sudah diusulkan kepada Presiden sebagai salah satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).

Selanjutnya beberapa letusan konflik infrastruktur lama yang kembali meletus pada tahun ini diantaranya, pembangunan Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat yang tidak kunjung tuntas proses ganti kerugiannya. Lalu pengembangan kawasan pariwisata premium di Danau Toba dan Labuan Bajo yang masih terus berjalan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat setempat.

Proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun kerap menghasilkan persoalan pelik yang sama. Proses yang tertutup, intimidatif, manipulatif, hingga penggunaan cara-cara kekerasan masih sering digunakan dalam menghadapi aspirasi atau protes dari masyarakat terdampak.

Sebenarnya Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah menyediakan pilihan ganti kerugian kepada warga terdampak selain uang ganti rugi, yaitu opsi pemberian tanah pengganti, pemukiman kembali, penyertaan modal (kepemilikan saham), dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sayangnya seringkali hak warga terdampak atas opsi-opsi itu seringkali tidak diberikan, atau sengaja ditutupi dengan memanfaatkan ketidaktahuan warga atas hak-hak mereka sebagaimana diatur UU tersebut. Alih-alih membuka, pemerintah cenderung langsung mengarahkan dan mendorong kepada pilihan ganti-rugi uang, yang seringkali tidak menguntungkan warga terdampak sebab praktik-praktik koruptif dan manipulatif aparat di lapangan. Ancaman konsinyasi, mengambil uang ganti rugi di pengadilan menjadi cara ampuh untuk mengintimidasi warga yang tidak setuju tanahnya dijadikan obyek pengadaan tanah, atau tidak setuju dengan nilai ganti-kerugian yang diberikan.

Terkait pengadaan tanah, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melakukan revisi begitu besar sehingga dipastikan akan memberi dampak lebih buruk. Hal ini disebabkan Omnibus Law telah memperluas cakupan “kepentingan umum”. Cakupan kepentingan umum kini tidak hanya mencakup proyek-proyek infrastruktur, tetapi mencakup juga pengadaan tanah untuk PSN, KEK, pariwisata, pertambangan, bisnis properti, hingga kebutuhan untuk pengembangan kawasan ketahahan pangan kini dapat menggunakan instrument hukum baru ini.

Termasuk dampak yang diakibatkan oleh semakin dhilangkannya hak warga untuk berkeberatan dan partisipasi dalam proses dan akses informasi. Sebelumnya, partisipasi publik dalam menentukan persetujuan atau keberatan atas lokasi proyek pembangunan dijamin dalam UU No. 2/2012, kini dihapus Omnibus Law dengan menghilangkan kesempatan bagi warga yang terdampak untuk melakukan veto terhadap rencana pembangunan apabila dirasa lebih banyak mendatangkan kerugian.

 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934