Food Estate: Ancaman Perampasan Tanah atas Nama Ketahanan Pangan

Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Meski bukan program baru, program Food Estate atau lumbung pangan nasional di era Jokowi menjadi jawaban pemerintah atas ancaman krisis pangan di Indonesia selama masa pandemi. Program ini dipromosikan dapat  mengatasi ancaman krisis pangan dan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia ke depan.

Program Food Estate masuk ke dalam daftar Proyek Stategis Nasional (PSN) 2015-2019. Dalam daftar tersebut, program lumbung pangan nasional rencananya akan dibangun di beberapa lokasi, diantaranya, 1) Papua (1,2 juta hektar), 2) Kalimantan Barat (120.000 hektar), 3) Kalimantan Tengah (180.000 hektar), Kalimantan Timur (10.000) hektar dan Maluku (190.000).

Dari target awal tersebut, pemerintah melakukan revisi atas beberapa target PSN melalui Peraturan Presiden Nomor 109/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Salah satu proyek yang direvisi ialah program Food Estate. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) Presiden mengenai Food Estate, tanggal 23 September 2020, Presiden Jokowi memberikan arahan sekaligus merevisi target program lumbung pangan sebelumnya menjadi lima lokasi. Pada tahap pertama, proyek akan dilaksanakan di Kalimantan Tengah (168.000 hektar) yang berada di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, di Sumatra Utara (60.000 hektar), tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Pak-Pak Bharat.

Selanjutnya, tahap kedua akan dikerjakan di Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur hingga Papua. Di Sumatra Selatan, lokasi lumbung pangan ini akan dibuka di 9 kabupaten/kota seluas 235.351 hektar, yaitu Palembang, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Musi Banyuasin, Panukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas Utara, dan Muara Enim.

Sedangkan untuk NTT, lumbung pangan akan dibuka di Kabupaten Sumba Tengah seluas 5.000 hektar. Di Papua, lokasi lumbung pangan akan dibuka di Kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Mappi seluas 2.052.551 hektare. Khusus di Merauke, pemerintah akan melanjutkan proyek lumbung pangan yang dulu pernah digagas pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui proyek Merauke Integrated Food Energy Estate (MIFEE) di tahun 2010 lalu. Padahal proyek MIFEE adalah proyek ambisius yang pada akhirnya lebih banyak mengalami kegagalan.

Proyek ambisius ini memang terlihat sangat menjanjikan, apalagi dibungkus dalam narasi ketahanan pangan. Namun, belajar dari pengalaman masa lalu, pemerintah seharusnya memikirkan kembali rencana besar ini. Sejarah mencatat bagaimana kebijakan yang sama pernah gagal total di era pemerintahan Soeharto dan SBY. Selain mangkrak, proyek-proyek tersebut telah melahirkan akumulasi penguasaan tanah oleh perusahaan-perusahaan besar akibat praktek-praktek perampasan tanah, peminggiran petani hingga degradasi lingkungan.

Setali tiga uang, proyek ambisius yang digagas saat ini ibarat api dalam sekam, karena menyimpan berbagai masalah.

Pertama, ancaman perampasan tanah dan konflik agraria. Salah satunya proyek pembukaan lahan lumbung pangan di Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan telah memakan korban. Dari 1.000 hektar pembukaan lahan yang ditarget pada tahun 2020 ini, 215 hektarnya sudah dilepaskan dan telah memicu letusan konflik agraria. Pasalnya, lokasi proyek berada di wilayah adat.

Jika pemerintah tidak memegang prinsip kehati-hatian dalam proses pengadaan tanah untuk lokasi pengembangan lumbung pangan ini, dapat dibayangkan betapa tingginya letusan konflik agraria dan perampasan tanah yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan proyek Food Estate ini. Apalagi berkaca pada pendekatan pemerintah seringkali gegabah dalam mengeluarkan izin-izin lokasi, tanpa tahap peninjauan situasi lapangan. Mengeluarkan izin di atas tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah negara atau tanah tak bertuan, padahal fakta di lapangan sudah menjadi tanah garapan, pemukiman, bahkan kampung dan desa definitif. Pengeluaran izin-izin tersebut menjadi penyebab terjadinya konflik agraria dan jatuhnya korban.

Kedua, Food Estate pada kenyataannya meminggirkan petani dari dunia pertanian itu sendiri. Food Estate memang berbicara pangan, tapi tidak dimaksudkan untuk menempatkan petani sebagai produsen pangan yang utama. Pasalnya program  ketahanan pangan ini menyandarkan produksi pangan dari hulu sampai hilir di pundak korporasi pangan besar. Artinya, urusan pangan dan produk pertanian akan diserahkan sepenuhnya kepada korporasi pertanian pangan. Sementara petani dan warga desa hendak  diarahkan menjadi para pekerja di lokasi-lokasi Food Estate tersebut, dengan demikian negara sedang mendorong terjadinya ploretarisasi petani dan hilangnya keluarga petani kecil (depeasantisation) secara masif dan terstruktur.

Dilansir dari Kementerian Pertanian, untuk Proyek Food Estate di Humbahas saja, sudah ada beberapa korporasi swasta yang siap berinvestasi, yaitu, PT. Indofood, PT. Calbe Wings, PT. Champ, PT. Semangat Tani Maju Bersama, PT. Agra Garlica, PT. Agri Indo Sejahtera dan PT. Karya Tani Semesta.

Ketiga, Food Estate berpotensi merusak lingkungan, pasalnya sebagian besar lokasi ini berada di atas lahan gambut. Belajar dari proyek cetak sawah satu juta hektar di atas lahan gambut yang digagas Presiden Soeharto di masa lalu tidak hanya berakhir gagal total, namun juga melahirkan degradasi lingkungan yang sangat parah.

Seharusnya krisis ekonomi dan pangan akibat pandemi ini melahirkan kesadaran bagi pemerintah dan semua pihak bahwa sistem pembangunan yang telah berjalan selama ini mestilah dirombak. Dengan kata lain, krisis pangan ini mestilah menjadi momentum untuk merubah struktur penguasaan dan penggunaan lahan di pedesaan, merombak landscape pedesaan monokultur menjadi desa-desa berdaulat pangan berbasis rumah tangga petani, dan memastikan petani memiliki tanah cukup dan kapasitas yang diperkuat untuk pertanian. Menyediakan tanah-tanah negara dari klaim PTPN, PERHUTANI, HTI, termasuk tanah terlantar perkebunan swasta, lahan kosong di desa dan kota bagi rakyat untuk mengembangkan sentra-sentra pertanian, peternakan dan kebun pangan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan krisis pangan ini.

Pengalaman KPA selama pandemi dan puluhan tahun dalam perjuangan hak atas tanah membuktikan bahwa desa-desa dan kampung-kampung yang berdaulat pangan, yang memiliki resiliensi terhadap krisis ekonomi dan ancaman krisis pangan saat ini, hanya bisa tercipta di wilayah-wilayah dimana petani dan pertanian keluarganya memiliki tanah untuk tanaman pangan. Bahkan desa-desa seperti ini di masa pandemi tetap mengalami surplus pangan dan mampu menjadi garda terdepan memobilisasi donasi pangan ke daerah-dearah rawan pangan. Termasuk mengalirkan panennya ke kota-kota yang menjadi episenstrum penyebaran virus.

Sayangnya, alih-alih menjalankan reforma agraria sebagai sikap politik dan terobosan baru mengatasi krisis yang akan memperkuat kapasitas produksi rakyat tani sebagai produsen pangan nasional, justru yang dikerjakan pemerintah mengulang model lama dan kesalahan di masa lalu lewat liberalisasi dan militerisasi pangan. Membangun Food Estate yang berbasis pertanian monokultur dengan menyandarkan pengelolaan dan pengembangan kepada korporasi bukan petani, jauh dari prinsip kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan yang dicita-citakan.

 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934