Status Lima Tahun “Reforma Agraria”

admin

Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria

Kementerian ATR/BPN hingga akhir tahun 2019 telah melaporkan bahwa realisasi redistribusi tanah sudah melebihi target sebesar 111 % atau seluas 444 ribu hektar. KPA menilai angka fantastis tersebut bukan berasal dari hasil penertiban HGU/HGB terlantar, redistribusi HGU/HGB expired, atau pengakuan hak rakyat atas klaim badan usaha yang overlapped dengan desa-desa, kampung adat dan tanah pertanian produktif masyarakat.

Mengapa? Sebab, hingga sekarang tidak ada proses yang transparan dan informasi valid yang dirilis kepada publik tentang daftar-daftar HGU terlantar yang sudah ditertibkan dan/atau penguasaan tanah perkebunan yang bermasalah (expired, mal administrasi, dsb.) yang telah diredistribusikan, dan diklaim telah terealisasi. Kejanggalan lain, jika Kementerian ATR/BPN begitu sukses merealisasikan redistribusi tanah dari HGU bermasalah sebagaimana yang dilaporkan, lantas mengapa penyelesaian LPRA dari rakyat dengan tipologi masalah agraria yang sama, justru capaiannya?

Sesungguhnya yang terjadi adalah, angka pencapaian fantastis tersebut berasal dari kegiatan sertifikasi biasa yang masih saja diklaim sebagai RA. Padahal sertifikasi adalah pekerjaan rutin Kementerian ATR, ada RA atau pun tidak ada RA di suatu negara, sudah menjadi kewajiban pemerintah mensertifikatan tanah-tanah warganya. Kalaupun ia menjadi bagian capaian RA, maka legalisasi tanah hanya menjadi tahap akhir dari proses panjang RA, dan bukan menjadi menu utamanya.

Bahaya lainnya, dari cara kerja sertifikasi tanpa merombak ketimpangan struktur penguasaan tanah terlebih dahulu, maka  pensertifikatan yang dilakukan sesungguhnya tengah melegalkan ketimpangan di Indonesia. Makin menjebak rakyat dalam sistem pasar tanah bebas.

Pada skema redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan RA, kinerja KLHK sangat rendah dan mengecewakan. Hingga Akhir 2019, capaian redistribusi tanah yang telah diterima rakyat melalui skema pelepasan kawasan hutan ini pada akhirnya hanya mencapai 0,1% atau seluas 5.400 hektar dari target 4,1 juta hektar sebagaimana dijanjikan.

Kerja KLHK di bidang RA terkonsentrasi pada kebijakan TORA yang bersifat top down (government-based) melalui penetapan peta indikatif TORA – ‘masih calon atau rencana TORA’, dan sibuk bekerja mencari-cari tanah kosong (fresh land). Hasilnya, selama lima tahun baru berupa peta indikatif TORA seluas 1,35 juta hektar. Mekanisme identifikasi dan penetapan indikatif TORA yang seperti ini telah menghasilkan TORA yang sedikit sekali beririsan dengan kebutuhan rakyat. Artinya terlalu sedikit yang beririsan dengan wilayah konflik agraria struktural, atau dengan kantung-kantung ketimpangan dan kemiskinan di pedesaan. Juga dengan desa-desa, wilayah adat, pemukiman dan tanah pertanian/kebun produktif masyarakat, yang selama puluhan tahun berada dalam klaim-klaim kawasan hutan, dan tak kunjung dimerdekakan, misalnya seperti desa dan tanah pertanian dalam klaim-klaim Perhutani atau perusahaan HTI.

Jika bertemu dengan usulan masyarakat pun, dalam pengalaman enam tahun terakhir, hanya pemukiman dan fasum-fasos desa, yang bersedia dikeluarkan dari klaim hutan. Selain itu, sebagian besar peta indikatif tersebut adalah jenis fresh land, masih mencari-cari siapa masyarakat yang akan ditransmigrasikan. Cara-cara mencari TORA kosong ini sangat ironis, sebab ada begitu banyak lokasi prioritas reforma agraria seperti LPRA KPA, dimana obyek wilayah dan subyek masyarakat yang menempati sudah dalam satu lokasi yang sama, dan telah berjuang puluhan tahun, tetapi tidak kunjung dikerjakan. Kementerian LHK sibuk mencari-cari tanah kosong. Seringkali obyek tanah yang diindetifikasi salah sasaran, tidak layak untuk dijadikan obyek RA.

Lebih pelik lagi, mekanisme TORA top down seperti ini menciptakan problem baru, karena penujukkan “tanah-tanah kosong” secara sepihak oleh kementerian dan pemda, yang kemudian dijadikan calon TORA, berpotensi kuat terjadi tumpang tindih dengan wilayah masyarakat adat, dan/atau disalahgunakan oleh pihak ketiga yang menjadi penumpang gelap RA, yang tidak berhak atas RA. Potensi ini terbukti telah terjadi dalam lima tahun ke belakang.

Analisa lengkap status RA selama lima tahun telah dipublikasikan dalam Catatan Akhir Tahun 2019. Dapat disimpulkan, periode lima tahun pertama, pelaksanan RA telah gagal dijalankan pemerintah, ketimpangan tidak dipulihkan, konflik agraria struktural tidak disentuh, dan indikator keberhasilan berbasis bidang semata. Perbaikan situasi atas guremisasi mayoritas petani Indonesia dan masyarakat miskin tak bertanah (buruh tani, penggarap), dan/atau berapa jumlah konsesi perusahaan bermasalah, yang berhasil diredistribusikan untuk mengatasi ketimpangan tidak pernah menjadi indikator capaian, selain angka-angka fantastis yang dirilis, yang mayoritas adalah pensertifikatan tanah biasa.

Kepemimpinan nasional pemerintahan tidak mampu optimalkan lima tahun untuk betul-betul merealisasikan kebutuhan rakyat akan RA. Praktis 9 (sembilan) juta hektar RA yang dijanjikan, realisasinya tidak berdampak pada tujuan akhir RA itu sendiri, atau tidak berkorelasi dengan tujuan pokok RA, yaitu mengurangi ketimpangan dan menyelesaikan konflik struktural yang dihadapi rakyat.

Lebih-lebih penguatan kelembagaan RA yang dijanjikan Presiden pada 24 September 2019 lalu, saat peringatan Hari Tani Nasional, gagal direalisasikan Presiden hingga periode pertama pemerintahannya berakhir. Tercatat saat itu yang diperintahkan langsung oleh Presiden mengawal revisi Perpres RA dalam rangka memperkuat kelembagaan adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Pembahasan usulan LPRA melalui rapat tingkat menteri (RTM) yang berulang pun akhirnya menguap, tak ada kelanjutan apalagi percepatan penyelesaian konflik dan redistribusi tanah.

 

 

 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934