Status Reforma Agraria 2020: Tancap Gas Yang Meragukan

admin

Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria

Di tahun 2020, RA masih menggunakan kerangka kerja yang sama dengan periode lalu. Dua skema besar kebijakannya masih dibagi dua, yaitu melalui legalisasi tanah dan redistribusi tanah. Kemudian, mekanisme TORA, baik mekanisme di KLHK maupun di Kementerian ATR, yang telah banyak dikritik selama periode lima tahun sebelumnya masih tetap digunakan pemerintah di tahun 2020.

Dari skema tersebut terkonfirmasi juga bahwa RA kembali makin dikerdilkan sebagai kegiatan legalisasi tanah atau sertifikasi tanah biasa, yang mendapat porsi makin besar dan mendominasi target keseluruhan 4,5 juta hektar. Ketimbang target redistribusi tanah dari tanah terlantar, HGU/HGB habis dan HGU bermasalah, yang porsinya terlihat semakin kecil. Semakin tidak jelas, sebab target Kementerian ATR/BPN dalam RPJMN 2020-2024 diukur dengan indikator jumlah bidang sebanyak 132 ribu bidang.

Begitu pula dengan target redistribusi tanah yang bersumber dari skema pelepasan hutan yang menurun drastis sebesar 38,3% atau seluas 2,53 juta hektar. Menurun jika dibandingkan dengan target RPJMN periode sebelumnya seluas 4,1 juta hektar.  

Padahal, jika bercermin pada capaian RA di kawasan hutan selama periode lima tahun sebelumnya, capaiannya masih jauh dari target. Hal ini disebabkan calon TORA yang dilepaskan oleh KLHK baru mencapai 0,1% atau seluas 5.400 hektar, artinya yang betul-betul berhasil diredistribusikan kepada masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam bagan capaian RA sebelumnya.  

Apabila dalam RPJMN tersebut KLHK bersifat melanjutkan gap capaian dari target 4,1 juta hektar di periode lima tahun sebelumnya, maka seharusnya target RPJMN 2020-2024 adalah menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih tersisa, yaitu sebanyak 99,0% atau seluas 4,06 juta hektar  bukan 2,35 juta hektar.

Tugas KLHK dalam RA, seharusnya bukan sekedar menyediakan calon TORA lalu selesai saat sudah dilimpahkan kepada Kementerian ATR/BPN. Bersama-sama Kementerian ATR, KLHK turut memastikan bahwa identifikasi TORA yang dilakukannya ‘well delivered’ ke tangan rakyat prioritas RA. Artinya, hingga TORA KLHK tersebut berhasil diredistribusikan oleh Kementerian ATR kepada rakyat yang berhak. Termasuk bertanggung-jawab, apabila terjadi banyak ketidakcocokan hasil identifikasi dan pelepasan TORA KLHK dengan tujuan RA dan usulan lokasi masyarakat (LPRA).

Sebaliknya, Kementerian ATR juga wajib mengembalikan hasil identifikasi TORA kehutanan kepada KLHK sebagai bagian pertanggungjawaban kepada publik dan tujuan-tujuan RA itu sendiri. Lihat kembali masalah gap capaian realisasi redistribusi dari pelepasan kawasan hutan.

Memasuki tahun 2020, pasca pembentukan kabinet, revisi Perpres RA untuk memperkuat kelembagaan tak kunjung diwujudkan pemerintah. Otomatis, tidak ada perubahan mekanisme kerja oleh kelembagaan pelaksana RA atau Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Cara bekerjanya masih dengan langkah-langkah business as usual. Padahal sudah terbukti cara kerja GTRA lima tahun sebelumnya telah gagal melaksanakan RA sesuai mandat Perpres RA.

Bahkan, dari sisi kelembagaan bukannya meningkat sebagaimana dijanjikan oleh Presiden pada akhir tahun 2019, bahwa RA ke depan akan dipimpin langsung oleh Presiden. Justru yang terjadi sebaliknya, jangankan setingkat Presiden, bahkan diturunkan kelasnya, tidak lagi oleh setingkat menteri. Memasuki periode kedua Pemerintahan Jokowi, GTRA malah diturunkan penugasannya ke Wakil Menteri. Sementara Menko Perekonomian yang diatur Perpres RA sebagai penanggung-jawab Tim RA secara nasional, sama sekali tidak efektif dan tidak berfungsi. Fungsi koordinasi lebih banyak dilakukan oleh Kepala KSP. Lagi-lagi Perpres tidak menjadi acuan.

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934