Anomali Capaian Reforma Agraria di Masa Pandemi

admin

Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria

Secara kuantitatif, berdasarkan monitoring pelaksanaan RA dan hasil analisa data yang diolah KPA dari berbagai sumber yang dirilis kementerian, serta memperbandingkan dengan capaian LPRA KPA, seolah rilis kementerian menunjukkan peningkatan drastis di tahun 2020. KPA menilai peningkatan yang dilaporkan Kementerian ATR/BPN di luar batas kewajaran alias tidak logis. Termasuk jika kita membandingkan pola perkembangan realisasi RA dari tahun ke tahun sejak 2015. Ada anomali data capaian RA di tengah pandemi, di tengah penyelesaian konflik agraria yang nihil.

Secara angka, data capaian di tahun 2020 ini meragukan. Misalnya capaian dari realisasi redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Selama lima tahun, capaian TORA KLHK hanya seluas 5.400 hektar saja atau sebesar 0,1%, tiba-tiba melonjak hanya dalam satu tahun di tahun 2020. Di tengah pandemi sedang berlangsung dan di saat konflik agraria akibat sektor kehutanan naik tajam mencapai 100%, tiba-tiba realisasi RA-nya mencapai 194.600 hektar, meningkat drastis sebesar 3.503%!.

Begitu pula dengan klaim capaian RA 2020 dari penyelesaian ex-HGU dan tanah terlantar, yang seolah naik drastis sebesar 798%. Ini merupakan anomali lainnya di masa pandemi, di tengah tidak kondusifnya situasi akibat pandemi, di tengah praktik-praktik perampasan tanah dan penggusuran rakyat akibat ekspansi perkebunan (swasta dan BUMN), yang menyebabkan letusan konflik agraria serta kekerasan naik tajam (28 %) di tahun 2020.

Di tengah minusnya penyelesaian konflik selama masa pandemi, justru data RA yang dirilis kementerian menunjukkan penyelesaian, yang nampak “luas biasa” tapi tidak bisa dirasakankan menetes ke bawah. Pertanyaan besarnya, tanah yang mana (ex-HGU, HGU terlantar, klaim Perhutani, HTI) yang diredistribusikan, dan kepada siapa, beneficiaries prioritas RA yang mana yang diklaim dalam laporan capaian RA 2020.

Bergerak Tanpa Basis Data Agraria

Indonesia adalah negara yang menjalankan RA tanpa basis data agraria yang jelas, lengkap dan relevan dengan tujuan-tujuan RA itu sendiri. Padahal salah satu syarat utama keberhasilan RA di sebuah negara adalah ketersediaan data agraria yang lengkap dan akurat, sebagai basis pelaksanaannya.

Hingga memasuki tahun ke-6, kita tidak memahami basis data yang digunakan masing-masing K/L. Tidak ada data yang menjadi rujukan dan basis bersama dalam mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RA dan hasil-hasilnya secara bersama-sama.

Berapa jumlah petani kecil (kelompok gurem) di Indonesia, yang dirujuk dan hendak diintervensi oleh RA Indonesia; Berapa jumlah petani penggarap, buruh tani, petani tak bertanah lainnya, masyarakat miskin di pedesaan yang hendak dipulihkan keadaannya hingga memiliki kapasitas berproduksi dan bertahan secara lebih baik dan manusiawi.

Sebenarnya, tidak ada basis data desa-desa dan perkampungan atau kabupaten, yang diidentifikasi mengalami ketimpangan tajam, dan/atau menjadi pusat kantung-kantung kemiskinan di pedesaan yang hendak di-reform melalui pelaksanakaan RA. Tidak ada basis data berapa jumlah dan luas HGU expired, HGU terlantar dan tanah terlantar lainnya, HGU tumpang-tindih yang menjadi target redistribusi dan penyelesaian konflik. Tidak ada pula target berapa puluh ribu desa dalam klaim hutan yang hendak diakui hak-haknya dan “dimerdekakan” dari rezim kehutanan.

Tidak ada ukuran perbaikan ketimpangan struktur agraria sebagai capaian success-stories RA yang dijalankan republik ini sehingga dapat dipetik pelajarannya oleh dunia. Tidak ada ukuran berapa jumlah konflik agraria bersifat struktural yang sukses dituntaskan dalam kerangka RA. Tidak ada ukuran berapa jumlah petani gurem yang telah diangkat derajat hidupnya, menjadi petani dengan pemilikan lahan yang lebih ideal. Apalagi indikator terjadinya transformasi corak ekonomi dan produksi di pedesaan sebagai indikator keberhasilan pasca legalisasi dan redistribusi tanah.

Minus Langkah Terobosan dan Pengabaian Menu Wajib Reforma Agraria

Dalam konteks kebijakan, pasca lahirnya UUPA 1960 dan Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, mengacu pada Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, secara konsep dan tujuan RA sebenarnya telah disadari bahwa tujuan utama RA adalah perbaikan ketimpangan struktur agraria, penyelesaian konflik agraria dan peningkatan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat agraria di pedesaan sebagai hasil RA. Akan tetapi, ada problem mendasar mengapa ketimpangan dan konflik agraria struktural yang menjadi “menu wajib RA” tidak kunjung menjadi perhatian sungguh-sungguh, tidak pula menjadi pekerjaan utamanya.

Operasi RA di sebuah negara harusnya menjadi agenda nasional, pekerjan yang besar dan bersifat extra-ordinary, sebab problem yang dihadapi pun bukan hal-hal biasa, melainkan masalah struktural yang sangat kompleks, menyangkut relasi-relasi kekuasaan, menyangkut ketidakadilan yang sudah mengakar dan sistematis, menyangkut syarat-syarat keberlanjutan hidup mayoritas rakyat Indonesia, masyarakat agraris. Sayangnya yang dilakukan sebaliknya. Kebijakan RA dijalankan layaknya program kecil pemerintahan.

Tidak berbeda jauh dari lima tahun pertama pemerintahan Jokowi, sepanjang tahun 2020 masih belum ada perubahan signifikan bagaimana kebijakan RA dijalankan. Pelaksanaannya menjadi pekerjaan biasa, program kecil kementerian, terus-menerus dikerdilkan pemerintah menjadi sekedar legalisasi atau pensertifikatan tanah biasa. Intinya, makin menjauh dari prinsip pokok RA, Dalam matrik RPJMN 2020-2024, legalisasi tanah yang diklaim sebagai RA kembali ditargetkan sebanyak 1,5 juta bidang tanah.

Kementerian dan Pemda, saat berhadapan dan bertemu dengan masyarakat yang menginginkan RA, masih memakai istilah-istilah klise yang digunakan bertahun-tahun lamanya. Istilah yang terus berulang sebagai cara menghindar dari menu wajib RA, seperti: seperti “makan bubur ayam dari pinggiran mangkuk” atau “memanen buah matang”, “lokasi yang tinggal satu ketukan”, “yang gampang-gampang dulu, alias lokasi yang clean and clear, alias non-konflik.

Bagaimana bisa upaya reform sebuah negara di bidang agraria yang seharusnya sistematis dan terstruktur, masih dilakukan dengan pendekatan biasa-biasa saja, masih cara-cara normatif hukum (legalistik), bukan operasi yang bersifat extra-ordinary, masih tanpa diskresi hukum dan terobosan politik agar RA sejati yang ditunggu-tunggu dapat direalisasikan (?).

Dengan sikap yang masih demikian, hingga tahun 2020, pemerintah masih enggan cenderung abai dalam menjalankan RA. Tidak memahami RA itu apa. Justru RA urgent dilakukan, disebabkan semua problem struktural berbasis agraria adalah situasi yang tidak “clean dan clear” bagi rakyat. Ada situasi puluhan juta petani gurem (16 juta KK), kelompok landless (penggarap, buruh tani), dan masyarakat miskin di pedesaan dan di perkotaan (homeless), yang harus dipulihkan dan diangkat derajat hidupnya.

Sebab, ada pula puluhan ribu desa, kampung, dan tanah pertanian serta kebun rakyat yang produktif, yang sudah menunggu puluhan tahun agar dibebaskan dari belenggu klaim-klaim HGU, asset BUMN, asset pemprov, klaim negara dan badan stasta atas kawasan hutan. Ada puluhan ribu konflik agraria struktural dan tumpang-tindih rakyat yang mengantri dituntaskan. Enam tahun menu wajib RA tidak kunjung dihadapi dan dikerjakan.

Tanpa perubahan signifikan semacam di atas, dengan tetap menggunakan pendekatan business as usual tersebut, tidak lah mengherakan jika dalam kurun waktu enam tahun terakhir ini, usulan KPA bersama organisasi rakyat Anggota KPA dari bawah (bottom-up) melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) maupun usulan masyarakat lainnya (SPI, API, AMAN, dll.), yang menuntut diselesaikan ketimpangan dan konfliknya serta diakui hak-haknya dalam kerangka RA, hasilnya sangat rendah dan mengecewakan hingga akhir tahun 2020.

Mengingat konflik agraria yang bersifat struktural di Indonesia mencapai jutaan hektar yang perlu diselesaikan oleh pemerintah, dan sudah dilaporkan oleh masyarakat. Pemerintah harus memiliki rencana semesta reforma agraria yang utuh dan sistematis. Sebagai terobosan, pemerintah wajib terlebih dahulu melakukan inventarisasi penguasaan tanah oleh badan-badan usaha penyebab ketimpangan dan konflik, untuk diselesaikan konflik agrarianya dalam kerangka RA, diredistribusikan kepada masyarakat dan/atau diakui penguasaan dan pemilikan rakyat di atasnya.

Sejak 2015, KPA telah memberikan masukan pendekatan yang harus digunakan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan RA, mengganti cara kerja TORA yang cenderung top-down (government-based) dan tetap mengikuti kebijakan normatif, dengan cara kerja Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang menggunakan pendekatan bottom-up (people-based), berbasiskan problem riil di lapangan. Sebab dengan pendekatan LPRA, maka telah jelas obyek tanah dan subyek masyarakatnya (bahkan teroganisir), sekaligus otomatis sejalan dengan tujuan-tujuan RA.

Bukan lagi melanjutkan mengerjakan RA berbasis TORA, berbasis program sertifikasi rutin Kementerian ATR/BPN, tidak perlu lagi mencari-cari fresh land alias tanah-tanah kosong seperti yang dilakukan enam tahun ini, yang rentan dimanfaatkan penumpang gelap RA. Rentan pula merampas wilayah adat, tidak menyentuh konflik struktural, tidak menjawab area-area ketimpangan dan kemiskinan akibat penguasaan korporasi.

Lokasi Prioritas Reforma Agraria dan Agrarian Reform by Leverage!

Ketidakpastian RA yang dijalankan negara, rentannya situasi politik yang dapat berubah setiap berganti pemerintahan, maka KPA sebagai organisasi gerakan RA sejak semula telah mengusung inisiatif reforma agraria yang didongkrak dari bawah - by leverage. Sebagai bagian RA dari bawah, sejak 2014 KPA bersama Anggota KPA di 20 provinsi telah mengkonsolidasikan seluruh wilayah masyarakat, basis-basis serikat tani dan komunitas adat ke dalam sistem lokasi prioritas reforma agraria (LPRA).

Capaian konsolidasi dan pengorganisasian LPRA Anggota KPA sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 532 desa seluas 654.854 hektar dengan jumlah anggota sebanyak 201.299 KK, yang sudah puluhan tahun berserikat dan memperjuangkan RA.

Dari 532 desa LPRA tersebut, 502 lokasi diantaraya telah berada di atas meja Presiden, Menteri ATR/BPN, Menteri LHK dan Kepala KSP. Hingga tahun 2020, dari ratusan LPRA di atas, baru 13 desa di 6 wilayah LPRA seluas 1.955 ha yang telah diredistribusikan kepada petani. Artinya, “hanya” 0,2% capaiannya dari keseluruhan LPRA. Lokasi yang sudah tuntas konfliknya dan sudah diredistribusikan kepada petani semua berasal dari HGU perkebunan swasta yang expired. Hingga 2020, belum ada jalan cerita RA atas klaim HGU BUMN, Perhutani, HTI, wilayah transmigrasi berkonflik, dsb., alias macet total.

Capaian LPRA yang diselesaikan pemerintah selama enam tahun di atas sangat mengecewakan, mengingat sejak 2016 KPA telah berulang kali mengusulkan desa-desa dan tanah masyarakat tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah, untuk diselesaikan konflik agrarianya dan diakui hak-hak rakyat di atasnya. Begitu pun dengan pusat, meskipun Presiden telah berkali-kali menyelenggarakan rapat terbatas dan rapat internal untuk mempercepat LPRA KPA, hasilnya belum lah menggembirakan.

Di tengah minimnya pelepasan hutan untuk diredistribusikan kepada rakyat, pelepasan kawasan hutan oleh KLHK dilaporkan telah mencapai total 4,9 juta hektar. Penting dicatat adalah, klaim yang disampaikan tersebut baru sebatas pelepasan hutan menjadi calon/rencana TORA, yang belum sampai ke tangan petani. Dalam prakteknya, setelah dialihkan ke Kementerian ATR, banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan usulan masyarakat dari bawah, ketidaksesuaian objek dengan subyek penerima (free riders SK pelepasan), atau jika hasil identifikasi TORA KLHK ada yang ‘cocok’ dengan usulan masyarakat, ternyata identifikasi TORA-nya hanya mau melepaskan rumah dan fasum-fasos, sementara tanah pertaniannya (lagi-lagi) harus ‘di-PS kan’ (kemitraan Perhutanan Sosial).

Pengabaian LPRA dan usulan masyarakat dari bawah lainnya, yang berasal dari organisasi petani, organisasi masyarakat adat, organisasi nelayan dan perempuan menandakan sistem identifikasi lokasi RA dengan pendekatan TORA yang selama ini terus digunakan pemerintah, gagal menuntaskan problem struktural yang riil terjadi di lapangan. Tim Reforma Agraria Nasional (TRAN) dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pusat hingga daerah lebih banyak menyelenggarakan rapat ke rapat, getol membuat acara seremonial penyerahan sertifikat tanah biasa, getol mengeluarkan SK TORA hutan, seolah sudah menjalankan RA

Tidak heran jika incompabilities dan ketimpangan di bidang agraria yang dijelaskan Gunawan Wiradi (GWR) 11 tahun silam tetap mengakar di Indonesia hingga hari ini. Ketika Presiden dan jajaran menterinya menyia-nyiakan enam tahun pemerintahannya untuk menyelesaikan ketimpangan, maka kita patut mengingat peringatan GWR, bahwa batas toleransi rakyat sudah terlampaui, dan ledakan kemarahan rakyat akan semakin dekat (GWR, 2009).

Ancaman Penggusuran dan PSN di Wilayah LPRA

Kemauan politik Presiden untuk menjalankan agenda reforma agraria mulai dipertanyakan. Selain karena capaiannya yang mengecewakan, juga disebabkan paradigma terhadap RA, yang dianggap sebagai program kecil dan biasa saja. Kebijakan RA belum menjadi fondasi pembangunan nasional, sebab diperlakukan sebagai kebijakan yang parsial, seolah terpisah dari kecenderungan sistem ekonomi politik agraria yang berkembang dan dianut republik ini. Ada paradoks kebijakan, di satu sisi reforma agraria, tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat menjadi agenda. Namun di waktu yang sama juga menjalankan orientasi ekonomi politik yang kapitalistik, makin mendorong liberalisasi sumber-sumber agraria, termasuk alokasi tanah sebesar-besarnya untuk keuntungan pemodal melalui UU Cipta Kerja.

Akibatnya, LPRA yang sudah berada di meja presiden dan menteri berulangkali, tak luput dari ancaman penggusuran atas nama pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN), diantaranya, Sigapiton (Toba Samosir), Cimrutu, Ujung Gagak, Brengkeng (Cilacap), Tanjung Karang (Garut), Sumberklampok (Buleleng), Komodo (Manggarai Barat).

Permasalahan agraria yang dihadapi masyarakat, bukan hanya ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik agraria yang sistematis dan konkrit, tetapi juga jaminan perlindungan dan penghormatan hak konstitusional rakyat atas tanah dan wilayah hidupnya. Kali ini, situasi di lapangan diperparah oleh represifitas, intimidasi, kriminalisasi dan perampasan tanah terhadap desa-desa yang telah diusulkan sebagai LPRA kepada pemerintah.

Saat ini hampir seluruh proyek pembangunan dilabeli sebagai PSN, bahkan untuk pembangunan yang berorientasi bisnis milik swasta. Hal ini adalah bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh negara, yang memaksakan dijalankannya sebuah proyek pembangunan, yang sarat kepentingan elit bisnis dan elit politik. Dengan kata pembangunan (PSN) ini, negara seolah-olah memiliki hak untuk melakukan segala upaya penaklukan dan penindasan (KPA, 2005).

Dijadikannya beberapa LPRA sebagai bagian dari target PSN, membuat reforma agraria versi pemerintah makin diragukan komitmennya. Padahal pelaksanaan proyek-proyek ini seringnya tidak terintegrasi dengan program pembangunan pemerintah, tidak ada pula mitigasi resiko sosial, ekonomi, politik, budaya secara lebih utuh bagi masyarakat terdampak PSN. Penentuan lokasi PSN yang sepihak juga disebabkan lemahnya perlindungan pemerintah terhadap masyarakat. Masyarakat terdampak tidak pernah diajak menyepakati atau sengaja tidak dihadirkan persetujuannya oleh pemerintah dalam proses pengadaan tanah.

Hilangnya tanah milik para petani memperparah guremisasi dan konversi tanah pertanian, saat ini terdapat 15,8 juta rumah tangga petani gurem (BPS, 2018) atau yang menguasai tanah kurang dari 0,5 ha. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 1,6 juta rumah tangga petani sejak 2013 silam. Meningkatnya petani gurem diperparah dengan laju konversi tanah pertanian, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2020, laju konversi tanah pertanian (sawah) seluas 650.000 ha per tahun, mayoritas diubah menjadi infrastruktur dan perumahan mewah.

Semakin sempitnya tanah yang dikuasai petani berbanding terbalilk dengan penguasaan tanah oleh perusahaan, Contohnya perusahaan berbasis komoditas sawit, data Kementan pada tahun 2019 menunjukkan saat ini penguasaan tanah oleh industri sawit sudah mencapai 16,3 juta hektar atau meningkat 5,04 juta hektar sejak 2015. Begitu pula kawasan hutan yang telah dibebani izin (produksi dan alam) saat ini seluas 39,72 juta hektar di tahun 2018 atau meningkat 6,52 juta ha, sejak 2014 (KLHK, 2019).

Guremisasi dan konversi tanah pertanian berdampak nyata untuk petani di pedesaan, tercatat di tahun 2020 angka kemiskinan di pedesaan mencapai 15,26 juta orang pada Maret 2020. Miskinnya petani juga dipengaruhi kebijakan ekonomi yang timpang, petani dibiarkan menjual gabah di waktu bersamaan petani harus membeli beras yang harganya jauh lebih mahal dari gabah atau sumber pendapatannya. Pemerintah belum sampai melakukan transformasi kebijakan pembangunan pertanian yang baik, sedangkan untuk perusahaan besar pemerintah memberikan berbagai kemudahan, baik penghapusan pajak hingga kemudahan mendapatkan tanah.

Situasi timpang dan kronis tersebut akan lebih mendalam di masa yang akan datang, jika pelaksanaan berbagai PSN yang terus digenjot pemerintah saat ini, terus menerus abai pada konstitusionalitas petani, masyarakat adat, nelayan, masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan. Semakin diragukan pula kesungguhan pemerintah menjalankan reform berbasis agraria di Indonesia.

 

 

 

 

 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934