Legalisasi Perampasan Tanah

admin

Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria

Alas pembangunan ekonomi nasional sekarang dan di masa depan masih bertumpu kepada beberapa hal mendasar: prioritas sumber daya alam untuk investor (baca: perampasan tanah), tenaga kerja murah (liberalisasi tenaga kerja), dan liberalisasi modal dan keuangan, penciptaan pasar dalam negeri untuk barang dan jasa melalui impor (liberalisasi perdagangan). Sebuah alas pembangunan yang sebenarnya memposisikan Indonesia dalam posisi pengekor negara maju dalam ikatan ketergantungan.

Dengan empat alas tersebut, pemerintah bersikukuh mengesahkan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law meski banyak mendapat penolakan dan perlawanan. Pada tanggal 5 Oktober 2020, RUU Cipta Kerja akhirnya diketuk palu pengesahannya oleh DPR RI. Protes meluas hampir sepanjang tahun dari berbagai kalangan baik dari gerakan buruh, gerakan petani, maupun kalangan akademisi tak mampu menahan laju pembahasan dan pengesahan RUU tersebut. Selanjutnya secara resmi Omnibus Law menjadi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bagi Gerakan Agraria dan petani, Omnibus Law telah menjadi dari misi lanjutan dari RUU Pertanahan yang gagal disahkan. Pada tahun 2019 RUU Pertanahan telah ditolak keras banyak kalangan dan berhasil dibendung pengesahannya. Sayangnya, misi RUU Pertanahan tersebut dapat berlanjut melalui pintu RUU Cipta Kerja.

Salah satu porsi besar pengaturan Omnibus Law berbicara tentang kemudahan pemberian tanah kepada pemilik modal (investor) atau badan-badan usaha. Karena itu, tidak hanya buruh yang akan terkena dampak dari UU ini. Namun, petani, nelayan, masyarakat adat dan masyarakat agraris di pedesaan juga terancam mudah kehilangan tanah mereka atas nama investasi yang difasilitasi oleh UU ini.

Dengan memposisikan sebagai Omnibus Law, RUU Cipta Kerja menjadi pisau operasi yang membedah banyak UU sepanjang dianggap tidak mendukung corak investasi yang diinginkan pemerintah. Karena itu, terdapat 82 UU yang direvisi oleh Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Melalui mekanime legal drafting Omnibus Law, 31 UU atau 37%-nya adalah mengatur tentang sumber-sumber agraria (SSA), terutama pengadaan tanah dan hutan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan skala besar.

Sejak Omnibus Law dihembuskan Menteri ATR/BPR RI pada tahun 2017, UU Cipta Kerja dan aturan pelaksananya memang sejak awal dipersiapkan sebagai instrumen hukum yang mendorong pemangkasan birokrasi dan regulasi, yang dianggap telah menghambat kebutuhan investor atas tanah. Kemudian Kemenko Perekonomian juga memperkuat argumentasi yang dibangun dengan rilisnya tahun 2017 yang memaparkan bahwa persentase hambatan investasi PSN adalah masalah pengadaan lahan yang tertinggi, sebesar 44 %, dibandingkan aspek perencanaan dan persiapan (25 %), keterbatasan pendanaan (17 %), perizinan (12 %) dan lain-lain (2 %).

Kemudahan memperoleh tanah bagi investor ini menggunakan dasar pemikiran seolah-olah selama ini investor kesulitan mendapatkan tanah. Padahal kenyataannya, 1% pengusaha telah menguasai 68% tanah di Indonesia, baik berupa wilayah perkebunan, kehutanan dan pertambangan, dimana di wilayah-wilayah tersebut terjadi konsentrasi tumpang tindih hak atas tanah dan perizinan yang dimiliki badan usaha raksasa, yang mengakibatkan konflik agraria terjadi.

Secara substansi UU Cipta Kerja adalah produk hukum yang ultra-neoliberal karena itu bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi dan UUPA 1960. Oleh karena itu, UU ini tidak memenuhi syarat secara filosofis, historis, yuridis dan sosiologis. Selain itu, secara formil, UU Cipta Kerja sejak awal cacat proses sebab perumusannya berjalan tertutup, tergesa-gesa, tanpa kajian mendalam, tidak ada prinsip kehati-hatian.

Selain itu, UU Cipta Kerja telah menempatkan keselamatan petani, buruh, nelayan, dan rakyat kecil lainnya berada di ujung tanduk dan berpotensi hidup dalam krisis yang berlapis. Atas dasar itu, KPA menolak secara keseluruhan UU Cipta Kerja.

Saat ini, setelah pengesahan UU Cipta Kerja, secara marathon pemerintah tengah menyusun aturan pelaksana sebanyak 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden. Hal tersebut menandakan bahwa tujuan pemerintah awal Omnibus Law yang hendak menyederhanakan hukum malah semakin memperbanyak dan memperumit praktik pelaksanaan hukum itu sendiri.

Proses menyederhanakan administrasi Sumber-sumber Agraria (SSA) yang digariskan oleh sejumlah RPP ini juga tanpa dibarengi usaha korektif terhadap situasi ketimpangan agraria yang ada, tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang tegas kepada para pemilik modal. Hal tersebut sebenanrnya berpotensi menyuburkan perilaku koruptif pejabat negara dalam mengelola SSA.

Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Sumber-sumber Agraria

Dari 82 UU yang dirubah dalam UU Cipta Kerja, sedikitnya mengharuskan pemerintah menyusun 40 RPP dan 4 Peraturan Presiden. Khusus untuk SSA, UU Cipta Kerja akan melahirkan 11 RPP yang banyak mengatur SSA utamanya tanah. Sayangnya, jika melihat induknya yakni UU Cipta Kerja RPP tersebut berpotensi menempatkan peruntukannya SSA membahayakan keselamatan hak atas tanah bagi rakyat.

Beberapa RPP tersebut diantaranya: RPP Bank Tanah, RPP Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, RPP Kemudahan Proyek Strategis Nasional, RPP Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum, RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk Kawasan Ekonomi Khusus, RPP Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, RPP Pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja Sektor Pertanian, RPP Penyelesaian Ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin, dan atau Hak Atas Tanah, RPP Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Kehutanan, RPP Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Pada Sektor Kelautan dan Perikanan dan PP Lembaga Pengelola Investasi (telah disahkan).

Keseluruhan benang merah dari RPP di atas sebenarnya berupaya mewujudkan kemudahan berinvestasi dengan nama PSN dan proyek lainnya dalam waktu dekat. Sayangnya, apa yang dimaksud dengan investasi tersebut bersandar kepada empat alas yang telah dijelaskan di awal.

Regulasi yang melancarkan dan mengutamakan kapitalisme, khususnya di bidang SSA, telah mengabaikan masalah pokok di bidang SSA selama ini yaitu ketimpangan dan konflik agraria. Sejumlah regulasi yang menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat adat sebagaimana diamantkan oleh UUPA selama ini selalu berada di urutan terbawah jika tidak mau disebut tidak pernah ada dalam list prioritas pembahasan.

Pemerintah diharuskan menyusun aturan pelaksana sebanyak 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan 4 rancangan peraturan presiden. Tujuan pemerintah yang menyederhanakan hukum malah memperumit hukum.

Hukum yang serampangan tidak akan menghasilkan keadilan, mengutip kelakar seorang begawan RA, Gunawan Wiradi “semakin korup pemerintahnya, semakin banyak hukumnya”. Gurauan yang sebenarnya serius itu sesuai dengan kondisi kebijakan pemerintah saat ini. Menyederhanakan proses administrasi tanpa dibarengi pengawasan dan penegaan hukum yang tegas hanya akan memupuk prilaku koruptif pejabat negara.

Sebab hukum telah dipakai elit politik dan bisnis untuk memperluas monopoli tanah dengan mekanisme yang represif dan manipulatif. Perampasan tanah-tanah milik masyarakat akan semakin mudah dan masif. Hasilnya pengusaha mendapatkan tanah dan buruh murah untuk memperkaya dirinya, persis zaman penjajahan pemerintah kolonial Belanda.

Padahal UUPA 1960 telah lama memandatkan pemerintah untuk segera menyusun beberapa PP, diantaranya: (1) PP tentang hak milik menurut hukum adat (mandat Pasal 22 ayat (1)). (2) PP tentang Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan (mandat Pasal 46).

Selain itu, beberapa aturan pelaksana UUPA 1960 yang telah disahkan juga tidak pernah dijalankan seperti: (1) PerPUU Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. (2) UU Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya. (3) UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (4) UU Nomor 6 Tahun 1964 tentang Surat Hutang Landreform. (5) PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934