Bank Tanah: Sesat Pikir Terhadap Reforma Agraria

admin

Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria

Sejak lama Kementerian ATR/BPN merancang dan gencar mempromosikan pentingnya pembentukan Bank Tanah, sejak dalam perumusan RUU Pertanahan (2018 – 2019). Bahkan, sempat menginisiasi secara khusus penyusunan RPP tentang Kelembagaan Bank Tanah Nasional atau Batanas (2017–2018). Pada saat rencana pembentukan Bank Tanah dan Batanas bergulir, lembaga tersebut dimandatkan untuk mengelola dan mengumpulkan tanah terlantar di Indonesia.

Sejak semula pemikiran ini dikritisi dan ditolak KPA dan berbagai kalangan, termasuk pakar hukum agraria. Sebab mekanisme kerjanya akan berdampak buruk pada Reforma Agraria, mengingat salah satu obyek tanah yang utama bagi Reforma Agraria yang bersumber dari hasil tanah terlantar hendak diakuisisi pengelolaannya oleh Bank Tanah yang berorientasi kepentingan swasta. Selain itu, sistem Bank Tanah maupun Batanas cenderung berorientasi profit, dan akan memperkuat liberalisasi pasar tanah di Indonesia. Ide RPP Bank Tanah sempat berhenti dari pusaran sebab tidak ada pedoman UU yang bisa menjadi rujukan pembentukan Bank Tanah.

Rencana Bank Tanah kemudian berlanjut pada saat RUU Pertanahan masuk prioritas Prolegnas 2019. Rancangan UU ini kembali menuai kritik meluas, termasuk diantaranya penolakan terhadap rumusan Bank Tanah di dalamnya. Di tengah protes meluas terhadap RUU dan Bank Tanah, kemudian Kementerian ATR/BPN mengganti namanya menjadi Lembaga Pengelolaan Tanah, judul berubah denga isi yang tetap sama. RUU ini gagal disahkan karena kerasnya penolakan dan aksi-aksi protes yang meluas hingga ke kampung-kampung.

Gagal melalui skenario RPP dan RUU Pertanahan di tahun 2019, ternyata lembaga Bank Tanah kembali didorong masuk melalui rumusan RUU Cipta Kerja, dengan dalih menciptakan norma baru RUU Pertanahan, dan berhasil. Kontroversinya, dalam rumusan Bank Tanah yang disusun UU Cipta Kerja pemerintah melakukan manuver substansial dengan cara mencatut RA sebagai salah satu tujuan pemebntukan Bank Tanah.  

Dalam usaha meredam protes dan perlawanan yang meluas terhadap UU ini, utamanya dari Gerakan RA, pemerintah dan DPR mulai getol mensosialisasikan pasal bahwa UU Cipta Kerja mendukung reforma agraria. Dalam Pasal 126 UU Cipta Kerja disebutkan: (1) Badan bank tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk: a. kepentingan umum; b. kepentingan sosial; c. kepentingan pembangunan nasional; d. pemerataan ekonomi; e. konsolidasi lahan; dan f. reforma agraria. (2) Ketersediaan tanah untuk reforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari tanah negara yang diperuntukkan untuk bank tanah.

Benarkah UU ini mendukung pelaksanaan reforma agraria via Bank Tanah? Sebenarnya, UU ini secara mendasar telah keliru menempatkan reforma agraria sebagaimana Pasal 126 tersebut. Sebab, reforma agraria dimaksudkan sebagai sebuah operasi koreksi atas ketimpangan struktur pemilikan, penguasaan dan pengusahaan tanah. Sementara pasal ini telah mendudukan reforma agraria sebagai operasi pengadaan tanah, sama halnya dengan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, dengan cara pembelian dan/atau proses ganti kerugian. Dijalankan dengan mekanisme bisnis pengadaan tanah, sementara RA berbasis social justice, bagaimana bisa RA diperlakukan setara kepentingan investor dan perusahaan. 

Justru sebaliknya, dengan adanya BT, semua tanah petani dan masyarakat adat dapat digusur dengan alasan kepentingan pengadaan tanah untuk pembangunan PSN, Kawasan Ekonomi Khusus, klaim aset negara, klaim kawasan hutan dan HPL BT itu sendiri. Ancaman ini jelas diatur dalam Pasal 137 ayat (3): Pemberian HPL (untuk Bank Tanah) diberikan atas tanah negara dengan keputusan pemberian hak di atas tanah negara. Klaim tanah negara selama ini telah mengklaim dan menyasar tanah-tanah petani yang dirampas oleh PTPN dan PERHUTANI dahulu, sehingga pemerintah enggan memberikan pengakuan hukum atasnya. Sehingga HPL dan BT ini telah menghidupkan kembali azas Domein Verklaring kolonial. Apabila petani dan rakyat pada umumnya tidak dapat/belum memiliki dokumen hukum yang sah atas tanahnya, maka tanah tersebut serta merta dapat dinyatakan secara sepihak sebagai tanah negara, dimana dengan terbitnya UU Cipta Kerja, klaim-klaim tanah negara itu dapat diberikan kewenangannya kepada BT.

Dengan menempatkan RA dalam mekanisme pengadaan tanah, maka tanah yang seharusnya objek RA sepenuhnya, akan menjadi objek pengadaan tanah bagi BT, setelah dilakukan pembekuan transaksi (land freezing), dibeli atau diganti rugi oleh Bank Tanah. Sehingga, bisa saja dengan dalih RA, dalam praktiknya bisa menjadi ruang operasi penyelamatan bagi para penelantar tanah atau pemilik HGU, HGB dan Hak Pakai yang habis jangka waktunya atau yang diterlantarkan.

Praktik semacam ini banyak terdapat di Amerika Latin pada awal 2000-an dimana pemilik perkebunan luas atau hacienda berbondong-bondong meminta tanahnya ditetapkan sebagai objek reforma agraria ketika kesulitan menjalankan bisnis. Sebab, “Bank Tanah” akan membeli tanah mereka dengan harga pasar lalu menjual kembali kepada petani dalam skema kredit pemilikan tanah. Usaha ini gagal mencapai keadilan, sebab petani kecil mendapatkan tanah dengan harga sangat mahal dan terjerembab kredit macet.

Sebenarnya UU ini secara kelembagaan akan menimbulkan kerancuan baru. Dengan memasukkan fungsi BT sebagai penjamin ketersediaan tanah untuk RA, maka objek RA seperti Eks HGU, HGB, Tanah Terlantar, dan Tanah Negara yang berpotensi menjadi Objek RA akan berada di bawah kewenanganan badan Bank Tanah. Semua objek ini disebut sebagai Tanah Negara. Selama ini, kewenangan Tanah Negara untuk RA berada dalam koordinasi antara ATR/BPN dan Pemerintah Daerah dalam menentukan objek dan subjek RA. Setelah UU ini disahkan, jika berpindah kepada Bank Tanah maka terjadi tumpang tindih kewenangan khususnya dalam menetapkan objek dan subjek RA sebab aturan lama masih berlaku.

Selain itu, terjadi penyempitan lagi hak rakyat atas tanah objek reforma agraria (TORA). Dengan menyatakan bahwa sedikitnya 30 persen Tanah Negara yang diperuntukkan kepada BT akan dijadikan objek reforma agraria. Hal ini sebenarnya berpotensi besar memangkas hak masyarakat. Dalam aturan PP terkait penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, tanah negara untuk RA paling sedikit 80 persen dari hasil penertiban tanah terlantar (HGU/HGB swasta).

Saat ini pemerintah sedang melakukan percepatan penyusunan aturan pelaksana yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai BT. Kementerian ATR/BPN adalah motor dari gencarnya sosialisasi BT, iming-iming peningkatan ekonomi menjadi hiasan di setiap paparan menteri ATR/BPN agar niatan sesungguhnya dari BT yang merampas tanah-tanah petani bisa disamarkan.

Menteri ATR/BPN juga menyampaikan bahwa, RPP tentang BT sudah selesai dan diserahkan ke Presiden untuk ditandatangani. Artinya kuasa BT atas tanah di Indonesia menjadi absolute, kedaulatan negara atas tanahnya sengaja dihilangkan demi memperkaya pengusaha. Padahal jelas dalam konstitusi kita jelas bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Agar tidak dianggap mengangkangi Konstitusi, pemerintah memakai dalil Hak Menguasai dari Negara (HMN), aset BT yang berupa Hak Pengelolaan (HPL) ditafsirkan sebagai bentuk pelimpahan kewenangan negara kepada pemerintah untuk mengatur tanah. Untuk kepentingan BT, HMN tidak hanya dikerdilkan, juga disimpangkan menjadi HPL yang rumusannya begitu powerful dalam UU Cipta Kerja, dan oleh pemerintah HPL yang diperkuat ini diberikan penguasaannya kepada BT untuk proyek seperti infrastruktur, KEK, pariwisata, sarana tambang dan energi di atas tanah-tanah petani. Ini termasuk komodifikasi dan privatisasi tanah dan pengusiran paksa petani atau accumulation by dispossession (Harvey, 2003) melalui instrumen hukum atau kewenangan pemerintah.

Dari sisi kelembagaan jika kita cermati Pasal 125, yang menyebutkan: Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Melihat fungsi tersebut, telah terjadi tumpang tindih (overlapped) fungsi BT dengan Kementerian ATR/BPN sendiri. Tentu ini bertentangan dengan semangat yang selama ini diumumkan ke publik bahwa UU Cipta Kerja menyederhanakan dan menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi kelembagaan.

Pelimpahan wewenang negara kepada lembaga BT justru mengambil alih peran penting dan utama dari kementerian ATR/BPN. Bahkan, hal ini juga dipandang sebagai penurunan derajat dari fungsi kelembagaan yang pada tahun 2014 justru diangkat dan diperkuat kewenangannya dari selevel badan menjadi setingkat kementerian. Meski diprotes dan ditolak oleh banyak kalangan terutama gerakan agraria, pemerintah menutup telinga dan memilih membentuk BT melalui UU Cipta Kerja.

Rencana RA dalam konsep dan mekanisme BT adalah bentuk sesat pikir pemerintah dan DPR RI terhadap RA. Reforma Agraria disetarakan dengan proses pengadaan tanah bagi bisnis, yang sudah dapat dipastikan sistem kerja BT akan memilih proses yang bersifat menguntungkan, non-resiko politik dan bisnis, dengan cenderung memfasilitasi kelompok investor. Ketimbang meredistribusikan tanah bagi petani kecil dan buruh tani. Pembentukan BT adalah penyimpangan terbesar terhadap RA di tahun 2020. 

Mekanisme Perampasan dan Monopoli Tanah Melalui Bank Tanah

Pembentukan Bank Tanah bertujuan untuk mempercepat proses pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan pengadaan tanah untuk lokasi bisnis lainnya. Sejak awal semangat BT lebih berorientasi mendorong pasar tanah bebas untuk mendukung kebutuhan pengadaan tanah bagi kepentingan investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), real estate, pariwisata, bisnis properti, pembangunan infrastruktur yang bersifat lapar tanah.

Mengacu pada pasal 125 ayat (4) UU Cipta Kerja, Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Sebab cara bekerjanya mengkonsolidasikan, menampung, mengelola dan melakukan transaksi tanah. Di sinilah azas dan cara-cara domein verklaring (negaraisasi tanah atau hutan di jaman kolonial) dihidupkan kembali dan bersemayam di dalam kelembagaan Bank Tanah.

Dalam melakukan kewenangan tersebut Bank Tanah diberikan Hak Pengelolaan (HPL), celakanya HPL di dalam UU Cipta Kerja disusun sedemikian rupa menjadi begitu powerful dan luas cakupannya. Satu, HPL dapat diberikan pengelolaannya kepada Pihak Ketiga; Dua, dari HPL dapat diterbitkan macam-macam hak, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) kepada badan usaha dan pemilik pemodal. Tiga, tidak adanya pemberian batas waktu HGU dll., sehingga moral hazard kembali menyeruak di tengah ketimpangan dan dominasi HGU oleh badan usaha (BUMN/PTPN dan swasta). Empat, perpanjangan dan pembaruan hak dapat dilakukan sekaligus. Inilah bentuk penyimpangan terhadap konstitusi dalam rumusan-rumusan HPL.

Bank Tanah dalam praktiknya akan banyak melayani pemilik modal, praktik monopoli dan spekulasi tanah. Bahaya itu tercantum di UU Cipta Kerja hingga RPP Bank Tanah yang tengaha disusun.

Selanjutnya, meski disebut sebagai lembaga non-profit namun sumber pendanaannya membuka kesempatan pada pihak ke tiga (swasta) dan hutang lembaga asing. Tata cara kerjanya pun berorientasi melayani pemilik modal. Sehingga para pemilik modal dipastikan memiliki akses lebih luas dan proses lebih mudah memperoleh tanah melalui skema Bank Tanah ini dan mengukuhkan oligarki pengaturan dan penguasaan tanah.

Proses semacam ini membahayakan konstitusionalitas petani dan rakyat miskin atas tanah-tanahnya, yang belum diakui secara de jure oleh sistem Negara. Pengalokasian tanah oleh BT tanpa batasan luas dan waktu mendorong eksploitasi SSA, rentan praktik kolutif dan koruptif antara birokrat dan investor. BT juga berpotensi menjadi lembaga spekulan tanah versi pemerintah.

 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934