Gelombang Pasang Modal Asing Paska Undang-Undang Cipta Kerja

admin

Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria

Dalam penyusunan UU Cipta Kerja berbagai kepentigan bisnis ditetapkan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum. Kejanggalan ini banyak ditemukan ketika membaca ketentuan mengenai pengadaan tanah, proyek-proyek seperti Kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Ketahanan Pangan (food estate) dan Kawasan pengembangan teknologi dimasukan ke dalam keranjang kepentingan umum.

Pemerintah telah menetapkan lebih dari dua ratus PSN sebagai proyek pembangunan kepentingan umum. Di dalam kondisi ekonomi Indonesia yang sedang mengalami resesi, pemerintah tidak mampu mendanainya dari APBN langsung, sehingga menyandarkan pendanaan kepada hutang dan investasi. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menerangkan bahwa porsi investasi PSN dari pemerintah hanya sekitar 31%, sisanya akan didapat dari investasi BUMN dan swasta dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Untuk percepatan pembangunan PSN saja pemerintah memerlukan dana sebesar Rp 4.809,7 triliun.

Pembangunan PSN tersebut juga didapatkan dari utang bank dunia, contohnya, pembangunan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) utangnya mencapai USD 772.90 juta (Bank Dunia, 2018). Khusus untuk KSPN Labuan Bajo-Flores dan Danau Toba dimana telah diusulkan sebagai LPRA kepada pemerintah, proses pembangunan KSPN tersebut diwarnai represifitas, intimidasi dan perampasan tanah.

Sejak diserahkannya RUU Cipta Kerja oleh presiden kepada DPR RI pada Februari dan disahkan pada Oktober 2020, dapat terlihat kepercayaan dunia bisnis meningkat untuk berinvestasi di Indonesia. Mulai dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) semuanya mendukung dan yakin adanya UU Cipta Kerja akan mendorong perekonomian dan investasi.

Hal ini tidak lepas dari banyaknya fasilitas kemudahan yang menguntungkan investor seperti beragam syarat perizinan, AMDAL, Izin Lingkungan dan sanksi pidana telah dihapuskan. Seluruh kemudahan itu tidak dibarengi dengan lembaga pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. Berbagai kelonggaran tersebut menjadikan investor berani memberi utang untuk mendanai sejumlah proyek di Indonesia ke depan.

Berdasarkan data BKPM, SSA terutama tambang dan kebun selalu menjadi sasaran modal asing masuk ke Indonesia. Secara umum paska disahkannya UU Cipta Kerja modal asing yang masuk mencapai Rp 184,3 triliun atau melonjak 57% periode sebelumnya yang sebesar 106,1 triliun (BKPM, 2020). Peningkatan arus modal asing di atas terkonstrasi pada sektor pertambangan dan agribisnis.

Salah satunya yang setia mendanai proyek di Indonesia adalah Bank Dunia, proyek-proyek pemerintah seperti perhutanan sosial, kebijakan satu peta, pembangunan infrastruktur, pariwisata super prioritas, reformasi kebijakan fiskal, program 1 juta rumah, peningkatan pelayanan desa, dan lainnya didapat dari utang kepada Bank Dunia.

Secara akumulasi Posisi Utang Luar Negeri Indonesia sebesar USD 413,4 miliar atau sekitar Rp 5.858,29 triliun, terdiri dari utang sektor publik, yaitu pemerintah dan Bank Sentral sebesar US$ 202,6 miliar dan sektor swasta, termasuk BUMN sebesar US$ 210,8 miliar (BI, 2020). Tingginya investasi asing dan utang luar negeri di sektor agraria semakin memperluas ekspansi eksploitasi atas kekayaan SSA Indonesia. Dampak yang sama sekali berbeda dengan kondisi masyarakat di pedesaan yang hampir tidak pernah menikmati kesejahteraan akibat pengelolaan SSA.

Meski modal asing mengalami peningkatan pada 2020 atau paska disahkannya UU Cipta Kerja, namun pemerintah tidak dapat lagi berbohong kepada publik bahwa peringkat kemudahan berusaha Indonesia masih di level 73 tidak naik satu level pun sejak 2019. Padahal pemerintah melakukan seluruh operasi liberalisasi agraria di dalam UU Cipta Kerja.

Omnibus Law Dulu, Jatah Proyek Kemudian

Hanya berselang satu bulan paska disahkan, Presiden Joko Widodo mengesahkan Perpres No: 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Sebanyak 201 proyek pembangunan dan 10 program akan dilaksanakan, diperkirakan total kebutuhan dana mencapai Rp 4.809,7 triliun (Kemenko Perekonomian, 2020).

Proyek-proyek tersebut banyak dikerjakan oleh investor dan badan usaha yang sejak awal mendukung pengesahan UU Cipta Kerja. Diantaranya:

Sektor Infrastruktur, PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yang memenangi tender berbagai PSN jalan tol terbaru seperti Jalan Tol Manado – Bitung, Tol Serang – Panimbang, Tol Bogor Ring Road, Tol Semarang – Demak senilai lebih dari RP. 3 Triliun (KBUMN, 2020). PT. PP Persero merupakan anggota Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), dimana REI Indonesia adalah anggota Satuan Tugas Bersama Pemerintah Dan Kadin Untuk Konsultasi Publik Omnibus Law (Satgas Omnibus Law).

Sektor KEK/Kawasan Industri, PT. Intiland Development Tbk dimana Hendro Gondokusumo sebagai Direktur Utamanya mewakili Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Bidang Properti dalam Satgas Omnibus Law. Perusahaan ini adalah pemilik Kawasan Industri Terpadu Batang seluas 2.040 ha (Kompas, 2020) yang ditetapkan sebagai PSN oleh pemerintah.

Sektor Perkebunan, tentu kita tidak asing dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). GAPKI memiliki 725 anggota perusahaan baik BUMN dan swasta, nama-nama perusahaan besar penyebab konflik agraria seperti PT. SMART Tbk, PT. Perkebunan Nusantara II, PT. London Sumatera Tbk, PT. Musim Mas dan lain sebagainya (GAPKI, 2020). GAPKI adalah anggota Satgas Omnibus Law. Menurut KPK ada 3 juta hektar kebun sawit berada di kawasan hutan (ilegal), oleh karena itu GAPKI sangat berkepentingan dalam disahkannya UU Cipta Kerja, karena dalam Pasal 110A, perusahaan sawit ilegal yang terlanjur berada di kawasan hutan akan diputihkan, asal mampu melengkapi perizinan berusaha dan HGU dalam jangka waktu 3 tahun. Semua itu demi didapatnya sertifikat RSPO dan ISPO agar minyak sawit perusahaan ilegal bisa dibeli dipasaran dunia.

Sektor Pariwisata, salah satu yang banyak menarik perhatian publik adalah KSPN Labuan Bajo-Flores terutama di Pulau Komodo. Ada nama Rheza Herwindo (anak mantan Ketua DPR RI Setya Novanto), David Makes sebagai pemilik PT. Sagara Komodo Lestari (SKL) dan Viktor Laiskodat dengan PT. Flobamor (BUMD) yang menikmati proyek-proses di Pulau Komodo. Rheza melalui PT. Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) memiliki konsesi seluas 1.432 ha di Pulau Komodo dan Padar. David Makes diketahui penyedia tempat deklarasi pencalonan presiden RI periode kedua yang kemudian ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Ekowisata Nasional Kementerian Pariwisata, ia memiliki konsesi pengelolaan wisata seluas 22,1 ha di Pulau Rinca (Tempo, 2020). Berbeda dengan PT. SML, PT. Flobamor dibawah naungan politikus Partai Nasdem ini menginginkan proyek informasi dan teknologi (IT) untuk memantau aktifitas wisata di sana.

Sektor Food Estate, ada BUMN PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), perusahaan produsen gul plat merah ini sekarang menjadi holding BUMN klaster pangan sekaligus pengelola food estate di Kalimantan Tengah seluas 164.598 ha (Kementan, 2020).  Penunjukannya tanpa melalui tender persis yang dilakukan Soeharto ketika menunjuk Sambu Grup untuk membangun 1,7 juta ha Proyek lahan Gambut (PLG) di lokasi yang sama. Proyek gagal ini menjadi bancakan korupsi kroni Soeharto, karena nilainya sangat tinggi kala itu yang mencapai USD 3 juta (Tempo, 1999).

Untuk mempercepat pelepasan hutan menjadi food estate Menteri Kehutanan tanggal 26 Oktober mengeluarkan Peraturan Menteri LHK No. P.24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate. Besar kemungkinan Permen LHK tersebut telah disusun jauh hari sebelum disahkannya UU Cipta Kerja demi agenda ambisius food estate. Betapa sigap dan harmonisnya pemerintah dan pengusaha kala melepaskan kawasan hutan untuk kepentingan investasi dan bisnis, berbanding 0% dengan pelepasan hutan untuk diredistribusikan kepada petani.

Lima contoh di atas membuktikan bahwa UU Cipta Kerja tidak lebih dari upaya bagi-bagi proyek berupa pembangunan infrastruktur, kawasan industri, pariwisata, food estate hingga pemutihan kebun sawit illegal kepada investor dan elit-elit bisnis yang berada di garis depan pendukung UU Cipta Kerja. Perjuangan tersebut terbayarkan ketika Presiden meneken Perpres No: 109 dimana perusahaannya mendapatkan tender PSN.

 

 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934