Timbul Tenggelam Asa Hak Atas Tanah Eks Transmigran Timor Timur

Uly Mega Septiani

Matahari baru terbenam di ujung barat, saat itu Nengah Kisit tengah berada di rumahnya, merebahkan badan setelah seharian beraktivitas di kebun. Tiba-tiba suara beruntun senapan menghujani tanah Cova-Lima. Sontak ia keluar, “suasana saat itu benar-benar tidak dapat saya lupakan. Seharusnya saya tidak keluar rumah, sebab banyak sekali orang  tertanam peluru di tubuhnya, terkena peluru nyasar,” cerita Kisit sembari menerawang mengingat kembali tragedi pahit yang ia alami.

Konflik berdarah Timor-Timur di tahun 1999 hingga kini masih menyisakan luka bagi mereka yang pernah mengalami, tidak terkecuali Nengah Kisit. Berakhirnya konflik ditandai dengan berpisahnya Timtim melalui referendum tidak berarti berakhir pula tragedi yang menimpanya. Ia bersama para transmigran lainnya harus menelan pil pahit lebih lama, karena dirundung rasa cemas dan ketidakpastian. Pasalnya mereka terpaksa dipulangkan ke tanah kelahiran di Bali tanpa kejelasan dari pemerintah Indonesia.

Nengah Kisit adalah eks transmigran Bali yang mencoba peruntungan ke Timtim pada tahun 1985. Melalui program petani teladan, program transmigrasi pemerintah saat itu. Ia bersama rekan-rekanya sesama Bali berkeinginan pindah ke Timtim dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Janji dua hektar tanah yang akan diberikan pemerintah sudah cukup meyakinkan Kisit dan kawan-kawan untuk meninggalkan kampung halaman. Sebab, tanah kelahiran mereka sudah tidak mampu menjanjikan masa depan yang lebih baik.

Sebelum berangkat, ia dan bersama rekan-rekannya sesama transmigran mengikuti pelatihan selama satu bulan di daerah Sleman,  Yogjakarta. Pelatihan tersebut juga diikuti oleh 30 petani dari Timtim, sama dengan jumlah Kisit dan rombongan.

Setelah sebulan di Sleman, akhirnya pada 15 Mei 1985, Kisit dan rombongan berangkat ke Timtim. Mereka ditempatkan di Kabupaten Cova-Lima dan diberikan masing-masing dua hektar tanah untuk digarap. Kisit dan para transmigran memulai kehidupan baru, diiringi harapan akan kehidupan yang lebih layak. Tahun demi tahun berjalan, kehidupan Kisit beserta transmigran lainnya mulai membaik. Satu-persatu usaha pertanian yang mereka rintis mulai membuahkan hasil dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

Namun malang tidak dapat ditolak, badai datang kala mimpi yang disemai mulai bermekaran. Timtim berkecamuk dilanda kerusuhan pada akhir dekade 90-an. Semakin lama situasi semakin tidak menentu. Pemerintah pusat kala itu meresponnya dengan menetapkan kebijakan darurat militer. Alih-alih mereda, pendekatan tersebut justru berbalik menjadi bumerang. Desakan dari berbagai pihak untuk melakukan referendum, terutama rakyat Timtim semakin menguat. Hasil referendum ini menyatakan sebanyak 78,50 persen rakyat Timtim memilih memisahkan diri dari Indonesia. Akhirnya pada tanggal 19 Oktober 1999, MPR RI secara resmi mengakui hasil referendum Timtim melalui Tap No. V/MPR/1999 menyatakan mencabut Tap.VI/MPR/1978 tentang penyatuan Timtim ke dalam NKRI.

Berpisahnya Timtim memaksa pemerintah Indonesia memulangkan kembali para transmigran ke daerah asal mereka masing-masing, termasuk Kisit dan kawan-kawan. Mereka harus meninggalkan pemukiman dan tanah garapan yang telah dibangun selama belasan tahun.

Pada mulanya, pemerintah menjanjikan akan kembali memberikan tanah saat mereka sampai di Pulau Dewata. Kisit bercerita, sebelum sampai di Bali mereka diungsikan dulu ke Pure Dese, di Desa Tolok, lalu transit ke Kupang selama dua hari dua malam. Sesampainya di Bali, ia di pindahkan lagi ke Gedung Kesenian Bali. Kemudian, atas perintah dari Bupati Buleleng, semua eks transmigran tersebut diarahkan untuk kembali ke kampung halaman masing-masing.

Mendengar arahan tersebut, Kisit dan beberapa temannya kebingungan. Bayangan akan ketidakpastian hari depan kembali menghantui pikiran. Sebab mereka sadar sudah tidak memiliki apa-apa di Buleleng. “Waktu itu, kami seolah-olah diombang ambing oleh pemerintah. Tidak ada tempat yang jelas untuk kami,” ujarnya.

Akhirnya, Kisit dan kawan-kawan yang tidak memiliki tempat tinggal ditempatkan di Tras Situ (saat ini kantor Imigrasi Bali) selama setahun. Selama masa tersebut, Kisit dan kawan-kawan terus berjuang mendapatkan kembali tanah untuk melanjutkan hidup di tanah kelahiran. Perjuangan Kisit dan kawan-kawan tidak tanggung-tanggung. Mereka bahkan sampai ke Jakarta didampingi LBH Bali menemui Kementerian Sosial untuk mengadukan persoalan yang tengah dihadapi. Pemerintah merespon pengaduan tersebut dengan berjanji akan mencarikan tanah untuk bermukim dan bertani di Bali. Secercah harapan kembali menghampiri Kisit dan para eks transmigran.

Namun, sesampainya di Bali harapan tersebut kembali memudar. Dewa Brata, Gubernur Bali waktu itu mengatakan sudah tidak ada tanah produksi tersedia di Bali, dan mereka akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten masing-masing.

Di Kabupaten Buleleng, tempat asal Kisit, ia ditawari ganti rugi tanah sebesar lima juta sembilan ratus. “Saya tidak mau, kami hanya mau diganti tanah kami yang ada di Timor-Timur. Kami ingin kembali bertani,” tegasnya.

Ia juga menegaskan kepada Gubernur, Dewa Brata, jika memang benar Bali tidak memiliki tanah negara, petani tidak memiliki tanah tidak apa-apa. “Namun jika Bali memiliki tanah negara, maka tanah itu harus diberikan kepada petani,” paparnya.

Setelah dilakukan pengecekan, akhirnya ditemukan tanah negara yang dapat digarap oleh petani, lokasinya di Sumberklampok, Buleleng. Kisit dan kawan-kawan lainnya akhirnya menggarap tanah di sana.

Inus Suci Anis salah satu eks transmigran Timtim waktu itu bercerita, saat awal pindah, tanah yang mereka tempati di Sumberklampok masih berupa semak-semak. Ia membuat gubuk untuk bertahan hidup dan merambah tanaman-tanaman liar yang ada di sana.

Inus bercerita perjuangan yang dia lakukan sangat berat. Sambil menyeka butiran air matanya, ia menuturkan pengalaman masa awal-awal membangun kembali kehidupan di Buleleng. “Untuk makan dan bertahan hidup sangatlah sulit. Saya membangun semuanya dari awal lagi, belum lagi saya harus terpisah dengan suami yang belum bisa kembali ke Bali,” ujarnya.

Saat ini, ia dan kelompok petani eks transmigran Timtim telah berhasil menata kembali kehidupan mereka. Rata-rata mereka memilih menjadi petani dengan menanam cabai, jagung, kacang tanah, dan gendis. Sembari bertani, mereka juga beternak babi dan sapi.  Untuk pengairan mereka membuat embung yang dikerjakan secara swadaya. “Kami (petani) sudah menguasai dan mengelola tanah ini secara swadaya. Bertahan selama 21 tahun dengan tragedi pelik dan korban dari kebijakan pemerintah, bukanlah hal yang mudah. Saat ini kami hanya butuh untuk dilegalkan tanah yang telah kami garap, itu saja cukup,” tuturnya dengan wajah penuh pengharapan.

________________________

Ini adalah edisi pertama dari lima naskah liputan khusus perjuangan eks transmigran Timtim dalam memperoleh hak atas tanah.

 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934