Nasib Transmigran Konawe Selatan, Janji Kesejahteraan Berujung Penelantaran

admin

Konawe Selatan (kpa.or.id) - Program transmigrasi di Indonesia telah merentang jauh sejak zaman kolonial. Dalam catatan sejarah, penyelenggaraan ini pertama kali dilakukan pada tahun 1905 ditandai dengan penempatan pertama 155 KK dari Kedu, Jawa Tengah ke Gedong Tataan di Provinsi Lampung.

Istilah transmigrasi sendiri pertama kali dikemukakan oleh Bung Hatta pada tahun 1927 melalui surat kabar Soeloeh Indonesia. Transmigrasi secara prinsip ditujukan untuk menyeimbangkan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, mempercepat lajunya pembangunan daerah, pemerataan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta meningkatkan taraf hidup para transmigras dan memperkuat ketahanan nasional.

Kebijakan tersebut pun terus berjalan setelah Indonesia merdeka dan terus berlangsung hingga era reformasi. Meskipun terus menjadi program andalan pemerintah, nasib para transmigran justru tidak sebaik tujuan dari program ini dilahirkan. Di banyak kasus, para transmigran tersebut justru mengalami nasib buruk. Bahkan, banyak diantara mereka yang akhirnya memilih kembali ke kampung halaman, karena tanah yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan.

Salah satu yang bernasib naas tersebut ialah transmigran Konawe Selatan yang berasal dari Jawa Barat, Yogyakarta dan Bali. Mereka mengikuti program transmigrasi pada tahun 2011 dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Pada mulanya, mereka dijanjikan akan mendapatkan 2 hektar tanah yang terdiri dari lahan pemukiman, lahan usaha I dan II jika mau mengikuti program transmigrasi tersebut. Di Konawe Selatan, para transmigran ini ditempatkan di beberapa lokasi seperti UPT Tolihe, UPT Roda dan UPT Arongo.

Namun malang bagi para transmigran ini. Jangankan untuk mendapatkan lahan usaha I dan II, bahkan penempatan mereka pun tidak jelas lokasinya. Di UPT Arongo misalnya, hingga saat ini para transmigran tidak kunjung mendapatkan lahan usaha II. Mulanya, pemerintah daerah memberikan bantuan sapi kepada para transmigran tersebut. Namun dikemudian hari, bantuan itu diklaim sebagai pengganti lahan usaha II oleh Pemda Konsel. Usut punya usut, lahan usaha II yang mereka nantikan telah diberikan kepada perusahaan perkebunan sawit, PT. Merbau dan PT. Tiran yang akhirnya berujung konflik antara para transmigran dan pihak perusahaan. 

Kondisi yang sama juga dialami oleh transmigran di UPT Roda. Hidup mereka jadi terlunta-lunta karena tanah yang diberikan tidak dapat ditanami. Guna menutupi keperluan sehari-hari, mereka menjadi buruh bangunan di Kota Kendari. Para transmigran ini sebenarnya tidak hanya berdiam diri. Berbagai usaha dan upaya telah dilakukan. Berbagai institusi dan lembaga pemerintah mulai dari daerah hingga nasional telah ditemui. Bahkan mereka bersama KPA juga telah mengusulkan UPT-UPT tersebut sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) kepada pemerintah. Ujang Uskandiyana, Ketua Serikat Tani Konawe Selatan (STKS) bahkan menuturkan bahwa hanya tuhan dan malaikat saja yang belum disurati dan temui oleh mereka.

Kurangnya Niat Politik Pemerintah

Salah satu prasyarat reforma agraria, adanya kemauan politik dari pemerintah. Sejatinya, sejak awal kemauan politik tersebut sudah ada di mana Presiden Jokowi memasukan reforma agraria ke dalam Nawa Cita. Presiden Jokowi bahkan telah menandatangani Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria, peraturan implementasi untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria. Namun peraturan kebijakan tersebut seperti bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan. Sebab tidak adanya kordinasi yang solid antar kelembagaan, baik di pusat dan nasional dalam pelaksanannya. Situasi ini menjadi indikasi kurang kuatnya kemauan politik pemerintah, ditambah lagi dengan ketiadaan kepemimpinan di dalamnya.

Kepala Departemen Advokasi KPA, Roni Septian Maulana mengungkapkan, ada tiga persoalan mendasar yang menyebabkan mandegnya penyelesaian konflik di wilayah transmigrasi Konsel. Pertama, keengganan Pemkab Konsel mengajukan pelepasan kawasan hutan kepada Kementerian LHK untuk lokasi transmigrasi, karena lokasi yang dimaksud sudah diberikan kepada perusahaan. Kedua, tidak adanya niat dari Pemda Konsel dan Kementerian ATR/BPN untuk menganulir izin dan HGU yang telah diberikan kepada perusahaan, atau minimal merubah luasan serta memindahkan HGU perusahaan. Ketiga, belum adanya inisiatif dari Menteri ATR, Menteri  LHK dan Menteri Desa PDTT untuk duduk satu meja menyelesaikan permasalahan transmigrasi tersebut secara sistematis.

Saat ini dibutuhkan kemauan yang kuat di tingkatan Presiden dan Menteri, sebab baik secara peraturan dan kelembagaan sebenarnya sudah mencukupi,” ungkap Roni.

Bahkan Pasal 64 ayat (5) PP 3/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29  Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian. Bahwa Menteri bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, mediasi, advokasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Roni juga mengungkapkan, upaya pemberian sertifikat tanah dari Menteri ATR/BPN, Syofyan Djalil baru-baru ini kepada beberapa warga transmigran di Konawe Selatan memang patut diapresiasi. Di mana Kementerian ATR/BPN menyerahkan SHM sebanyak 584 bidang tanah perumahan dan beberapa lahan usaha I untuk ketiga UPT di atas.

Namun Roni mengingatkan, para transmigran tersebut membutuhkan lebih dari itu, yakni kejelasan lahan usaha II untuk mereka tanami dan penyelesaian konflik agraria. Melalui reforma agraria, kini transmigran menuntut pemenuhan hak atas tanahnya kepada pemerintah. Tidak ada alasan lagi bagi para Menteri untuk membiarkan para transmigran tersebut hidup terlantar, “ tutup Roni.

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934