Menjaga Kedaulatan Rakyat Atas Tanah

admin

Konstitusi Negara telah menjamin hak dan kedaulatan rakyat atas tanah serta kekayaan agraria lainnya. Negara sebagai organisasi tertinggi rakyat telah mengaturnya dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Konsekuensi dari pasal tersebut melahirkan konsep apa yang disebut sebagai Hak Menguasai dari Negara (HMN) yang diatur lebih lanjut dalam pasal Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penjelasan Umum II UUPA dengan tegas menjelaskan bahwa frasa “dikuasai” ini bermakna wewenang oleh Negara, bukan “hak memiliki”.

Wewenang tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa butir, antara lain: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Jika setia pada UUPA, HMN tersebut sebenarnya hanya dapat dikuasakan kepada masyarakat hukum adat dan daerah swatantra. Sedangkan pemerintah nasional (pusat) hanya diberikan mandat menyusun suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam baik untuk keperluan Negara maupun keperluan pusat-pusat kegiatan ekonomi, sosial, kebudayaan masyarakat.

Meskipun telah ditegaskan dalam UUPA, penafsiran konsep HMN dalam perkembangannya mengalami kekeliruan oleh pemerintah. Kekeliruan tersebut bisa dilihat dari cara pemerintah menerjemahkan HMN menjadi Hak Pengelolaan (HPL) dalam PP No.18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Salah satu PP turunan dari UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja. Jika ditelaah lebih jauh jauh, HPL tersebut seperti jenis baru hak atas tanah.

Meski dalam PP tersebut, pemerintah tetap menyebutkan bahwa HPL adalah kewenangan yang dilimpahkan dari HMN bukan hak atas tanah. Namun berdasarkan sifatnya, pemilik HPL dapat melakukan hubungan hukum keperdataan atas tanah. Bahkan pewarisan, selayaknya pemilik hak atas tanah pada umumnya.

Mengutip Maria, S.W Soermardjono (2006), dalam UUPA, Hak Pengelolaan tidak disebutkan secara eksplisit, baik dalam diktum atau pun batang tubuh. Meski di dalam penjelasan II UUPA dituliskan bahwa Negara berwenang memberikan pengelolaan (tanah) kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. Penjelasan UUPA di atas tidak lah dapat disimpulkan bahwa bentuk hukumnya adalah HPL.

Keberadaan konsep HPL versi PP 18/2021 telah melahirkan pertentangan dengan konsep pengelolaan tanah dalam UUPA. Pertentangan tersebut dikarenakan:

Pertama, tujuan pengaturan tanah dalam UUPA adalah mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi warna negara, terutama kaum tani. Sedangkan HPL versi PP 18/2021 bertujuan untuk mempermudah dan menambah penguasaan tanah Perseroan Terbatas (PT)/badan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Bank Tanah (BT), karena dapat diterbitkan HGU, HGB dan HP di atasnya [Pasal 8 ayat (1)].

Kedua, UUPA memandatkan pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah petani, nelayan, masyarakat adat dan masyarakat lainnya, artinya tanah-tanah yang dikuasai rakyat harus diakui, didaftar dan diterbitkan bukti pengakuan hukum atas tanah tersebut. Lain halnya dengan HPL dalam PP 18/2021, tanah HPL untuk PT, BUMN dan BT diperoleh dari tanah negara atau tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah atau tanah rakyat yang belum bersertifikat (Pasal 1 angka 2). Dengan kata lain ini adalah wacana legalisasi perampasan tanah oleh pemerintah yang mengadopsi azas domein verklaring pada era  pemerintahan kolonial Belanda.

Ketiga, UUPA mengatur kewajiban pengembalian tanah ke negara ketika masa berlaku hak atas tanah (HGU, HGB HP) berakhir atau diterlantarkan. Namun untuk HPL pada PP 18/2021, tanah-tanah tersebut kembali kepada pemilik semula HPL yakni PT, BUMN dan BT. Bahkan dalam Pasal 22 dan 37, menteri ATR/BPN dapat memberikan prioritas kepada bekas pemegang hak untuk menguasai kembali tanahnya.

Dengan kata lain pasal ini melegalkan monopoli tanah sekaligus menghilangkan kedaulatan dan kontrol Negara atas tanah. Dari penjelasan di atas, HPL yang diatur dalam aturan baru PP 18/2021 jelas bertentangan dengan pasal 33 ayat (3) UUD, UUPA dan agenda Reforma Agraria. Pertentangan ini telah memberikan keuntungan bagi pihak pemilik HPL melalui kemudahan perpanjangan dan memperluas penguasaan tanah mereka, meski tanah tersebut sudah ditelantarkan atau telah dikuasai dan digarap petani, nelayan dan masyarakat adat di pedesaan. Jika penerapan PP 18/2021 ini dipaksakan, berpotensi memperpanjang preseden buruk perampasan tanah dan konflik agraria di Indonesia.

Hal ini juga berpotensi mengambat pelaksanaan agenda reforma agraria, salah satu mandat konstitusi dan UUPA 1960 yang juga merupakan janji politik pemerintah terpilih.

Agenda reforma agraria adalah level tertinggi perlindungan Negara kepada rakyat mengenai hak atas tanah mereka. Negara sebagai bentuk organisasi dan kekuasaan tertinggi dari rakyat semertinya menjaga kedaulatan tersebut, bukan menjadikannya komoditas yang bisa diperjual-belikan untuk kepentingan investasi dan kelompok bisnis, tanpa melihat adanya hak dan kebutuhan rakyat terhadap tanah.

 

 

 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934