Perjuangan Panjang Petani Sumberklampok Merebut Kembali Hak Atas Tanah

admin

Selasa, 18 Mei 2021, merupakan hari yang bersejarah bagi petani Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Tepat pada hari tersebut, Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian ATR/BPN akhirnya mengakui hak atas tanah yang telah mereka garap melalui penyerahan sertifikat, tanda legalitas hukum atas tanah mereka.

Di tengah suka cita tersebut, ingatan akan perjuangan berat di masa lalu kembali bergelantung di masing-masing benak para petani. Pengakuan hak atas tanah melalui sertifikat tanah yang diberikan tersebut tidak lah datang tiba-tiba, atau semata buah dari kebaikan pemerintah. Namun hasil perjuangan yang telah dijalani selama puluhan tahun sejak para pendahulu mereka memulai penggarapan pertama pada tahun 1922.

Kala itu, seorang meneer Belanda, AW Remmet datang untuk membuka hutan di kawasan Bali Barat guna dijadikan perkebunan kelapa. Sang meneer memerintahkan seorang pria asal Madura bernama Sudai untuk membantu proses pembukaan kawasan. Dikutip dari catatan sejarah konflik agraria Sumberklampok, Sudai mengisahkan pada tahun tersebut, AW Remmet juga menikah dengan perempuan asal Sumenep, Madura. Selain itu, AW Remmet juga meminta Sudai dan saudaranya, Saiman untuk mencari tenaga rabas tambahan. Samian kemudian mengajak 65 orang tenaga tambahan yang berasal dari kampung mereka di Pulau Sapudi, Sumenep. Dalam rombongan tersebut ikut serta Istri Saiman dan ibu mertuanya, kakak dan ibu kandung dari Sudai. Kedua perempuan tersebut mendapat tugas memasak makanan bagi rombongan kuli rabas.

Setelah areal perkebunan siap, para kuli ini membangun pemukiman dalam kawasan yang mereka sebut Gedebung Bunyu atau Gedebung Bonyok menurut dialek Madura. Karena di daerah tersebut banyak ditemukan buah bunyu. Dalam catatan konflik Sumberklampok, menurut Made Primen, salah satu perempuan yang ikut merabas hutan, nama tadi kemudian diganti menjadi Sumberklampok. Sebab, masyarakat merasa nama Gedebung Buntu tidak membawa berkah.

Tahun 1942, Jepang ganti menjajah Indonesia. AW Remmet memutuskan kembali ke Belanda dan meninggalkan perkebunan kelapanya. Akan tetapi, kebun tersebut masih digarap oleh Sudai dkk. Waktu itu tentara Jepang sering kali meminta hasil perkebunan mereka.

Setelah Indonesia merdeka, Yan Remmet, anak dari AW Remmet datang ke Sumberklampok untuk melanjutkan usaha perkebunan kelapa ayahnya. Selain AW Remmert, sebenarnya waktu itu ada dua orang Belanda lainnya yang juga membuka lahan perkebunan di Desa Sumberklampok, yaitu Johan J.Pownell dan Gerrit van Schermbeek. Mereka menamani kelapa termasuk juga tanaman kapuk.

Pownell membuka tanah perkebunan kelapa di Dusun Teluk Terima seluas 151,981 hektar dan Gerrit van Schermbeek membuka perkebunan kelapa dan kapuk di Dusun Sumberbatok seluas 267,821 hektar. Sedangkan tanah perkebunan AW Remmert yang ditanami kelapa dan kapuk di Dusun Sumberklampok seluas 204,044 hektar, yang kemudian dikelolah oleh pengusaha Tionghoa asal Banyuwangi, Kwee Khee Whie. Sementara perkebunan milik Johan Pownell dan Gerrit van Schermbeek dikelolah oleh mandor Kusmin sampai akhirnya ketiga perkebunan ini diawasi oleh Penguasa Perang Daerah (Peperda).  

Setelah berlakunya UU No.86/1958 dan Peraturan Pemerintah No.19/1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, perkebunan milik JJ Pownell dan Gerrit van Schermbeek, oleh pemerintah pada tahun 1961 diserahkan kepada Yayasan Kebaktian Pejuang yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh NV. Margarana (kemudian menjadi PT. Margarana). Sementara perkebunan AW Remmet yang dikelolah Kwee Khee Whie dilanjutkan oleh PT. Dharma Jati Utama. Di mana saat itu total areal perkebunan ex-Belanda tersebut seluas 633,846 hektar.

Titik Tolak Merebut Hak

Pada tahun 1970, masyarakat Sumberklampok memberanikan diri mengajukan permohonan hak atas tanah melalui kepala desa. Mereka merasa sudah berhak atas hak tanah tersebut karna sudah menggarap selama 48 tahun. Namun, saat itu tidak ada tanggapan dari pemerintah.

Hingga pada 22 Januari 22 Januari 1979, Kepala Desa Sumberklampok, I Putu Warka punya kesempatan menyampaikan permohonan warga desa. Ia meneruskan aspirasi masyarakat agar Desa Sumberklampok bisa menjalankan fungsinya secara normal, sebab waktu itu status desa masih tumpang sari (tidak memiliki wilayah sendiri). Aspirasi tersebut disampaikan kepada anggota DPRD Buleleng kala melakukan kunjungan observasi ke kantor desa. Warga desa waktu itu mengajukan permohonan hak atas tanah sepanjang 12 kilometer dengan lebar masing-masing 100 meter di sebelah kiri dan kanan jalan raya yang mengambil tanah perkebunan. Namun, permohonan tersebut tetap tak kunjung mendapat tanggapan.

Tidak mau patah semangat, masyarakat dan kepala desa terus melakukan upaya. Pada 10 Desember 1979, mereka kembali mengajukan surat permohonan. Dalam surat tersebut, mereka juga menyebutkan usia garapan yang sudah berumur 57 tahun, sebagi bahan pertimbangan bagi pemerintah. Namun masyarakat lagi-lagi menemui jalan buntu, sebab permohonan mereka ini bernasib sama seperti sebelumnya.

Pada 7 Januari 1980, untuk ketiga kali masyarakat kembali mengajukan permohonan. Pemerintah memberi jawaban bahwa permohohan tersebut masih dirapatkan. Di tengah sulitnya permohonan tersebut, pada tahun 1982 pemerintah justru menerbitkan HGU atas nama PT. Dharma Jati di lokasi yang sama. Putu Artane, salah satu petani Sumberklampok mengakui situasi tersebut semakin mempersulit masyarakat. Pemukiman dan garapan yang sudah mereka bangun dan tempati terpaksa harus dibongkar dengan biaya sendiri.

Tanaman yang sudah ada, seperti nangka, jeruk, mangga, pisang yang terpaksa diganti dengan tanaman jarak, jambu mete, dan sejenisnya. “Lahan masyarakat semakin sempit, sebab HGU perusahaan berada persis di atas tanah garapan masyarakat,” paparnya.

Putu Artane masih ingat, waktu itu masyarakat digusur dan dipindah secara paksa ke areal (kapling) yang telah ditentukan pihak perusahaan dengan luasan tiga are melalui Hak Pinjam Pakai di atas wilayah HGU. Saat itu, Putu Artane masih berusia delapan tahun, ia ingat betul ayahnya yang berprofesi sebagai petani diwajibkan menanam kelapa, coklat, jambu mete dan pohon jarak untuk kepentingan perusahaan. PT. Dharma Jati juga menetapkan sistem bagi hasil di mana para petani diwajibkan menyerahkan setengah dari hasil panen palawija mereka kepada pihak perkebunan sebagai pajak atas pemukiman dan lahan garapan masyarakat.  

Putu mengatakan, untuk mensiasati menyempitnya lahan pertanian, para petani termasuk ayahnya mengambil hasil hutan berupa kayu api (rencek), madu, dan buah-buahan dengan seijin Perhutani. Perhutani memberi ijin dengan pertimbangan para petani ini telah sering membantu memadamkan api ketika terjadi kebakaran hutan sampai penanaman kembali tanaman untuk penghijauan (dari jenis tanaman pakan ternak)

Pada tahun yang sama PT. Dharma Jati juga mengeluarkan satu lembar surat yang berisi pengakuan sepihak bahwa masyarakat Sumberklampok merupakan buruh dari pihak perkebunan yang harus ikut menjaga dan merawat tanaman perkebunan. Masyarakat juga diwajibkan mengikuti seluruh program-program perkebunan dengan dengan janji imbalan akan memperoleh tanah 25 are untuk masing-masing kepala keluarga. 

Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah nasib para petani Sumberklampok ini. Belum berakhir penderitaan akibat keberadaan perusahaan perkebunan, datang lagi ancaman baru. Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Kawasan Bali Barat sebagai Taman Nasional pada 14 Oktober 1982. Kebijakan tersebut kian memberatkan, sebab gerak-gerik dan tindakan masyarakat selalu dicurigai, bahkan dituduh sebagai pencuri burung atau satwa lain. Dituduh sebagai perambah hutan dan perusak kelestarian Taman Nasional Bali Barat. Wacana bedol desa untuk mengeluarkan masyarakat dari kawasan pun terus bermunculan. Namun bagi Putu kebijakan tersebut hanya siasat belaka, ia menyadari bahwa penetapan itu sebagai jalan untuk membangun pariwisata di lokasi yang sudah mereka tempati dan garap sekian puluh tahun.

Pada 7 November 1993, masyarakat Sumberklampok melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran dengan menutup jalan lintas Singaraja-Banyuwangi. Masyarakat tidur di jalanan dengan membangun tenda-tenda. Putu Artane yang juga terlibat dalam aksi tersebut mengungkapkan waktu itu sempat akan dibubarkan oleh aparat. Akan tetapi, masyarakat yang waktu itu dibantu oleh beberapa mahasiswa tidak mau mengikuti arahan tersebut sampai tuntutan mereka dikabulkan.

Setelah aksi itu, pihak DPRD memanggil masyarakat untuk melakukan audiensi. Dari pertemuan ini, disepakati bahwa rencana kebijakan bedol desa masyarakat Sumberklampok akan dibatalkan.

Buah Elan Perjuangan

Setelah keputusan tersebut, Putu Artane menuturkan bahwa masyarakat melakukan pendudukan kembali (reklaiming) ex-HGU PT. Margarana. Merujuk kepada SK Kementerian Dalam Negeri tanggal 11  Januari 1968, Nomor./SK.1/HGU/DA/1968, HGU PT. Margarana berakhir pada 31 Desember 1993.

Menurutnya, masyarakat merasa tanah HGU tersebut merupakan hak masyarakat, bukti sejarah membuktikan bahwa sebelum perusahaan datang masyarakat sudah menduduki dan menggarap. “Maka tanah tersebut harus lah kembali ke rakyat,” papar Putu.

Tahun 2000, Putu Artane menjadi kepala desa, dan tidak lama berselang Suimberklampok secara resmi menjadi desa defenitif. Namun begitu, permohonan hak atas tanah belum juga dipenuhi. Putu Artane bersama masyarakat terus berjuang bersama mahasiswa dan aktivis agraria di Bali. Perjuangan pun terus dilakukan dengan berbagai upaya, mulai dari audiensi ke pemerintah lokal dan nasional hingga melakukan upaya-upaya penguatan masyarakat di tingkat tapak.

Pada tahun 2016, masyarakat bersama Konsorsium Pembaruan Agraria mengajukan Sumberklampok sebagai salah satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) kepada pemerintah. Usulan ini dengan melihat situasi Sumberklampok yang telah memenuhi syarat redistribusi tanah melalui reforma agraria, sebab tanah tersebut sudah berstatus ex-HGU (PT. Margarana dan PT. Dharma Jati) dan sudah digarap oleh masyarakat selama hampir seratus tahun.

Sekian lama berproses dan bertarung di meja-meja pemerintah, akhirnya 700 kepala keluarga Sumberklampok memanen buah perjuangan mereka. Pada tanggal 18 Mei 2021, pemerintah mengakui dan menyerahkan tanah seluas 458,7 hektar tersebut, atau 74% dari total keseluruhan bekas HGU PT. Margarana.

Tanah seluas 458,7 hektar itu saat ini telah menjadi tanah pertanian, pemukiman, tanah banjar berupa tempat ibadah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Sementara, 26 % sisa bekas HGU menjadi asset Pemprov Bali.

Redistribusi untuk tanah pemukiman dilakukan dalam dua tahap, yakni 30 bidang pada 11 Mei 2021 dan 770 bidang pada 18 Mei 2021. Sementara untuk pekarangan dan pertanian akan diredistribusikan Juni 2021 dengan rincian 115 bidang untuk pekarangan dan 700 bidang untuk tanah pertanian, sehingga total yang akan diredistribusi adalah 1.615 sertifikat.

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934