Konsolidasi dan Penguatan Gerakan Reforma Agraria Sulawesi Tengah (1)

admin

Salah satu agenda utama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pasca Musyawarah Nasional yang diselenggarakan 24-26 September 2021 yang lalu adalah penguatan-penguatan di seluruh basis KPA. Wilayah pertama yang dikunjungi oleh Sekjen KPA terpilih periode 2021-2025, Dewi Kartika adalah Sulawesi Tengah. Dalam kunjungan ini, Sekjen KPA, Dewi Kartika melakukan kunjungan bersama Kepala Departemen Penguatan Organisasi KPA, Syamsudin.

Di Sulawesi Tengah, basis-basis anggota KPA tersebar di enam kabupaten/kota, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Tojo Una-una, Toli-toli, Dongi-dongi, termasuk Morowali Utara. Daerah-daerah ini dikunjungi secara bergantian dari tanggal 7-17 November 2021.

Penguatan Gerakan Melalui Pendidikan dan Pemberdayaan Petani di Tojo Una-Una Perlu Digalakkan Kembali

Salah satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) di Sulteng adalah Desa Mitobia dan Lembatano di Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una. Adalah Persatuan Petani dan Nelayan Bobongko (PPNB).

Desa Mitobia dan Lembanato, sendiri ini merupakan salah satu yang masuk dalam 54 LPRA untuk  menjadi prioritas penyelesaian konfliknya di tahap satu. LPRA dengan luas 171 hektar dengan jumlah subyeknya sebanyak 88 Kartu Keluarga (KK) yang diusulkan oleh PPNB.

Dalam kunjungan ini, Dewi Kartika menyampaikan perkembangan mengenai agenda-agenda organisasi. Salah satunya tahapan-tahapan advokasi yang sudah dilakukan oleh KPA. Berdasarkan hasil analisis Badan Pertanahan Nasioanal (BPN), LPRA ini masuk dalam penyelesaian konflik tahap satu prioritas ketiga yang akan diselesaikan penyelesaian konfliknya di tahun 2023. Namun, dengan perjuangan keras organisasi bersama KPA, akhirnya LPRA yang berkonflik dengan PT Gobel ini naik status menjadi prioritas kedua.

Dalam konsolidasi ini Dewi menekankan PPNB untuk menindaklanjuti hasil pendataan subjek dan objek LPRA termasuk didalamnya peta persil. Akhirnya dalam pertemuan tersebut juga disepakati akan ada pendidikan pemetaan dan pengambilan koordinat di Desa Mirobia dan Lembanato pada bulan Desember.

“Hal ini juga dimaksudkan untuk memperkuat kembali organisasi tani dan juga hasil pemetaan nantinya sebagai data kepada pemerintah bahwa tanah tersebut benar-benar dikuasi oleh petani,” paparnya.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga disepakati agar KPA Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama PPNB akan menyurat ke Kantor Pertanahan Tojo Una-Una untuk meminta hasil dan perkembangan saat tim melakukan inventarisasi di LPRA Togean pada November.

Risman selaku salah satu anggota PPNB yang juga hadir dalam konsolidasi tersebut, mengatakan strategi yang dilakukan guna mempercepat proses LPRA agar redistribusi tanah untuk petani dan nelayan bisa segera dilakukan.

Setelah menuyurati Kantor Pertanahan, Risman menyampaikan di bulan Desember tindakan yang akan diambil oleh KPA Sulteng bersama Persatuan Petani Nelayan Bobongko, ialah beraudiensi dengan Bupati Tojo Una-Una.

Tak lupa, selain membahas LPRA, dalam konsolidasi yang dilakukan KPA di Kepulauan Togean, Dewi Kartika tetap menekankan penguatan dan pendidikan Reforma Agraria. Menurut Dewi hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan terhadap petani dan nelayan. Untuk itu Dewi juga mendorong organisasi tani untuk melakukan pendidikan paralegal untuk memperkuat kesadaran hukum khususnya di bidang pesisir, kelautan, konservasi dan sumber daya alam.

Terakhir, tak lupa ia juga menyampaikan, PPNB juga harus berdaulat mengatur ekonominya, agar tidak tebawa pada arus ekonomi yang memiskinkan petani. Ia melanjutkan, salah satu caranya ialah dengan membangun Credit Union petani dan nelayan. “Nantinya hal itu yang akan membangun Desa Maju Reforma Agraria,” pungkasnya.

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934