Konsolidasi dan Penguatan Gerakan Reforma Agraria Sulawesi Tengah (2)

admin

Putusan PTUN Tidak Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat Desa Lee

Setelah kunjungan ke Tojo Una-Una, Sekjen KPA, Dewi Kartika, melakukan kunjungan dan konsolidasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) di Desa Lee,  Kecataman Mori Atas, Morowali Utara, Senin, 15 November 2021.

Kunjungan tersebut juga merupakan respon atas terbitnya keputusan PTUN Palu yang menggagalkan peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung terhadap PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN). Awalnya masyarakat Desa Lee menyambut putusan tersebut, namun secara dipelajari lebih jauh ternyata terdapat berbagai poin yang memberatkan masyarakat dan dianggap tidak sesuai dengan penyelesaian konflik dengan skema Reforma Agraria.

Dalam putusan PTUN 120 PK/TUN/2021 di nomor dua poin keempat memerintahkan untuk menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara seluas 1.895 dikurangi 47.639 m2. Masyarakat Desa Lee sudah sangat mengapresiasi PTUN Palu karena telah menolak penijauan kembali yang dilakukan oleh PT SPN atas putusan MA. Namun seharusnya, PT SPN tidak boleh diterbitkan sertifikat HGU atas dasar apapun. Mengikuti putusan MA yang menyatakan HGU PT SPN cacat hukum dan administrasi, karena Desa Lee telah lebih dulu menempati dan memiliki sertifikat tanah jauh sebelum HGU PT SPN tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Dewi Kartika menyampaikan, Desa Lee merupakan salah satu LPRA yang masuk dalam 54 LPRA tahap pertama yanga akan diselesaikan konfliknya. Menurutnya, pasca putusan, masyarakat harus terus melakukan perjuangan supaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak memberikan SK HGU baru PT SPN.

Ia juga menambahkan LPRA seluas 1895 hektar harus segera dilakukan redistribusi tanah kepada masyarakat desa Lee yang tergabung dalam Serikat Petani Pamona Mori.

“Cabut HGU PT SPN sepenuhnya dan kembalikan tanah kepada petani penggarap Desa Lee,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut juga hadir masyarakat dan Kepala Desa Lee, Almida Batulampa. Pada awalnya, Almida menyambut putusan PTUN tersebut, akan tetapi pada akhirnya ia bersama warga kembali merasakan kecewa. Lantaran putusan PTUN menyertakan poin pengurangan tanah masyarakat seluas 47.639 m2 dan sisanya tetap akan diterbitkan HGU bagi PT SPN. Menurutnya jika hanya itu yang diakomodir pasti akan timbul banyak masalah baru.

“Sebab tuntutan kami adalah tanah seluas 1895 hektar itu diredistribukan kepada masyarakat seutuhnya,” paparnya.

Ia juga mengatakan masyarakat sudah memiliki sertifikat tanah sebelum HGU PT SPN terbit. Tentunya menurut Almida hal ini sangat tidak adil bagi masyarakat, melihat PT SPN yang menyerobot tanah rakyat malah ingin diterbitkan sertifikat HGU yang baru. Baginya seharusnya tidak ada penerbitan sertifikat HGU dan PT SPN untuk segera hengkang dari Desa Lee.

Untuk langkah selanjutnya dalam konsolidasi tersebut, masyarakat Desa Lee sepakat untuk terus mendorong BPN membatalkan penerbitan sertifikat HGU atas nama PT SPN di Desa Lee. Mereka juga akan mendatangi kantor Bupati dan BPN jika pembatalan penerbitan sertifikat tidak segera dilakukan. 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934