Reformasi Agraria Jokowi Dinilai Masih Minim

Kumparan NEWS

Kumparan NEWS
Rabu 21 Maret 2018 - 17:23
 
Pekan lalu, Presiden Joko Widodo membagikan lima ribu sertifikat tanah kepada warga Banten di Alun-alun Kota Serang. Selama 2018, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/Badan Pertahanan Nasional) memang menargetkan pembagian tujuh juta sertifikat tanah untuk mengatasi solusi sengketa dan kesulitan pembebasan lahan.
 
Kendati demikian, Ketua Dewan Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin, tak sependapat. Menurutnya, semangat reforma agraria yang dilakukan Jokowi, masih jauh dari kata maksimal.
 
"Apakah Jokowi tidak melakukan reforma agraria? Saya katakan Jokowi melaksanakan reforma agraria dengan kadar yang sedikit," kata Iwan di DPP PAN, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (21/3)
 
Iwan berpendapat, seharusnya, pemberian sertifikat tanah menjadi opsi terakhir yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, kata Iwan, pemerintah harus mendata tanah kepemilikan rakyat terlebih dahulu. Sehingga, potret ketimpangan atas kepemilikan tanah, dapat terlihat jelas.
 
"33 ribu desa berada di bawah kawasan hutan. Rakyat yang hari ini ada di 33 ribu desa itu, bisa diancam, tanah tanahnya bisa diberikan untuk perkebunan, pertambangan, izin pinjam pakai dan sebagainya. Ketika semua orang mengusir rakyat, dia ditanya, dia punya sertifikat enggak," jelas Iwan.
 
Selain sertifikat, Iwan memiliki solusi lain untuk mencegah penggusuran warga. Salah satunya, dengan meredistribusi tanah.
 
"Apa yang harus kita lakukan hari ini adalah mendorong reforma agraria ini secara sebenar-benarnya dengan cara redistribusi tanah, merombak sistem perkebunan kita, barulah kita melakukan sertifikasi. Jadi tanah di data dulu, baru disertifikatkan," imbuhnya.

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934