Konflik Air di Baros

Serang (kpa.or.id) – Di saat Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) sedang menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang Undang Air guna menggantikan UU No.7 Tahun 2004 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan No.85/PUU-XI/2013, di Baros, Serang, Banten terjadi konflik yang diakibatkan oleh pengelolaan air antara masyarakat sekitar dengan PT Fresindo Jaya Mayora.
 
Konflik ini sudah berlangsung sejak tahun 2013. Penolakan masyarakat sangat beralasan dan logis karena mempertimbangkan bahwa wilayah Cadas Sari Pandeglang – Suka Indah Kabupaten Serang merupakan wilayah strategis zona geologi kawasan lindung mata air, dimana berdasarkan kajian Amdal wilayah tersebut merupakan cekungan pertahanan air masyarakat Serang-Tangerang.
 
Disisi lain secara demografi dan monografi wilayah ini juga diisi dengan kearifan lokal, dimana banyak pendidikan pondok pesantren yang melahirkan para ulama-ulama, santri-santri. Bahkan, wilayah ini merupakan sentral kawasan lahan pangan yang berkelanjutan, profesi masyarakat lebih didominasi oleh petani.
 
Seperti yang telah diberitakan oleh berbagai media, kemarin hari Senin (6/2/2017) telah terjadi kericuhan pada saat demonstrasi penolakan terhadap perusahaan tersebut. Polres Pandenglang saat ini sedang melakukan penyelidikan.
 
Warga Kecamatan Baros Kabupaten Serang merasa resah dengan tindakan aparat kepolisian yang melakukan pencidukan kepada warga tanpa proses profesionalisme kepolisian. Berdasarkan informasi yang diterima KPA, sekitar pukul 02.00 WIB, salah seorang warga melaporkan kehilangan anggota keluarganya akibat pencidukan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pihak , LBH Rakyat Banten sedang memastikan bahwa warga yang ditangkap akibat konflik Mayora Group dipastikan benar dan ada di Polda Banten.
 
Aksi penolakan tersebut yang pertama kali dilakukan, pada tanggal 11 November 2016 ratusan kiai dan santri yang tergabung dalam Jam’iyatul Muslimin Provinsi Banten melakukan istighosah di area Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), tepatnya di samping Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Istighosah ini dilakukan dengan tujuan agar perusahaan air mineral kemasan PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) segera ditutup.
 
Para kiai dan santri menilai PT Tirta Fresindo Jaya telah menutup atau menimbun sumber-sumber air di Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang dan Desa Suka Indah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Selain itu, PT Tirta Fresindo Jaya juga dituduh telah mengalihfungsikan lahan persawahan untuk dijadikan kantor perusahaan.
 
Seusai melakukan istighosah dan aksi, puluhan kiai dan santri melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Banten yakni Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Wakil Ketua DPRD Banten HM Hartono, dan Wakil Ketua DPRD Banten Muflikhah. Selain itu sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yakni Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Banten M Natzir, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Banten Eko Palmadi serta Dirkrimsus Polda Banten Kombes Pol Nurrulah. Dalam audiensi tersebut, para kiai dan santri meminta pimpinan DPRD Banten untuk merekomendasikan kepada Gubernur Banten Rano Karno agar segera menutup dan mencabut izin PT Tirta Fresindo Jaya.
 
Sebagai informasi, pada tanggal 6 Pebruari 2017 seluruh warga Baros-Cadas Sari melakukan aksi massa solidaritas menolak keberadaan PT Tirta Fresindo Mayora Group. Dalam aksi tersebut massa yang awalnya datang ke Pendopo Bupati Pandeglang meminta Bupati Irna untuk menghargai poin-poin yang tertuang dalam pokok pikiran DPRD Banten atas sengketa Privatisasi air minum dan lahan pertanian.
 
Dimana dalam poin tersebut dikatakan bahwa PT Tirta Fresindo Mayora Group agar menghentikan aktivitasnya. Namun kenyataan dilapangan perusahaan ini tetap beroperasi sehingga masyarakat merasa dibodohi dan kesal dengan ulah perusahaan.
 
Kondisi terkini warga Baros-Cadasari merasa resah dengan tindakan oknum kepolisian yang melakukan penyidukan kepada warga yang terlibat. Penangkapan warga ini tidak didasari surat pemanggilan.
 
UU Air yang saat ini sedang dirancang oleh pemerintah harus mampu mewujudkan keadilan atas air dan tidak menjadikannya komoditas yang dapat diperdagangkan untuk mencari keuntungan. Air adalah sumber agraria yang seharusnya dikelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh rakyat.

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934