Hasil FGD di DPR RI Tentang UUK Yogyakarta

Hasil FGD di DPR RI 27 Oktober 2015: Bahwa Kesultanan Jogjakarta menggunakan klaim “istimewa” menggunakan kekuasaannya menghapus hak milik rakyat (hak absolut) dg mengganti menjadi hak pakai dengan klaim historis dan yuridis.
Hasil pembahasan dan rekomendasi FGD UU Keistimewaan Jogjakarta, Senin, 26 Oktober 2015:
 
1. Bahwa klaim kasultanan dan kadipaten mengenai UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan  (UUK) Jogjakarta tidak bisa dikatakan sebagai lex spesialis terhadap UUPA 1960, karena lex spesialis bisa terjadi hanya pada UU sejenis (UUPA tentang tata ruang dan pertanahan, sedangkan UUK tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah)
2. Lex spesialis UUK no. 13 tahun 2013 bisa dilakukan hanya terhadap UU no. 32 tahun 2004 jo UU no.23 Tahun 2014.
3. Klaim sultan bahwa “tidak ada tanah negara di Jogjakarta” dan Jogjakarta adalah daerah yang berdaulat, didasarkan pada claim historis yang usang yang didasarkan pada perjanjian giyanti 1755 (kesultanan sbg Badan Hukum Swapraja)
4. Bahwa Kesultanan Jogjakarta sebagai Badan Hukum Swapraja (BHS) telah berakhir ketika kesultanan Jogjakarta bergabung ke NKRI pada 1949 yg diproklamirkan oleh sultan HB IX dan pakualaman 8 beserta rakyat jogja
5. Bahwa BHS yang dibentuk pada perjanjian giyanti merupakan 2 subjek hukum yg berbeda dengan Badan Hukum Warisan Budaya (BHWB) yg diatur UUK, karena BHS dibentuk oleh VOC sedangkan BHWB dibentuk oleh NKRI melalui UU No. 13 tahun 2012.
6. Bahwa pada dasarnya “negara tidak memiliki hak atas tanah, akan tetapi hanya menguasai dan kemudian mengelola untuk kesejahteraan rakyat” dan aktivitas BHWB yang menginventarisasi tanah di seluruh Jogja dan mengklaim sepihak atas tanah di seluruh kesultanan Jogjakarta justru bercirikan privat karena memiliki hak milik.
7. Harus ada PP yang mengatur langsung di bawah UUK, sebelum daerah Jogjakarta mengatur di dalam PERDA.
8. Bahwa PERDA no.5 Tahun 1954 menegaskan sampai dg 1984 akan memberlakukan UUPA 1960 secara penuh di DIY
9. Bahwa UU no. 3 tahun 1950 tentang Pertanahan sebagai Kewenangan Otonomi sebagai dasar klaim kesultanan untuk mengambil alih tanah rakyat di seluruh Jogja otomatis batal, dengan terbitnya UUPA 1960 (lex posteriori derogate legi inferiori)
10. Bahwa BHWB adalah badan hukum bentukan baru yang tidak sesuai dg ketentuan badan hukum yg dpt mewakili hak atas tanah (UUPA 1960 pasal 21:2 dan PP 38/1963)
11. Bahwa perwakilan warga meminta perwakilan DPR untuk turun ke Jogja dan ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh rakyat yang ingin digusur
12. Forum merekomendasi untuk menghentikan terlebih dahulu upaya BHWB untuk inventarisasi dan identifikasi tanah di seluruh Jogja, sampai ada keselarasan dengan UUPA 1960

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934