Sanksi Pidana Bukan Jalan Keluar

JAKARTA, KOMPAS – Penyelesaian konflik antara masyarakat dan pelaku usaha perkebunan sebaiknya tidak menggunakan pendekatan hukum yang mengedepankan sanksi pidana. Penggunaan pendekatan itu dikhawatirkan justru membuat konflik kian marak dan rakyat kecil, terutama masyarakat adat yang sudah menguasai lahan, kembali menjadi korban.
 
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Abetnego Tarigan menyampaikan hal tersebut, Minggu (30/8). Ia menyayangkan masuknya kembali sanksi pidana dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Padahal, pada 2010 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan sanksi pidana yang tercantum dalam UU No. 18/2004 tentang Perkebunan.
 
‘’Paradigma UU yang belum berubah. Masih melihat masyarakat sebagai gangguan dan menjadi ancaman investasi sehingga harus diatur sedetail – detailnya. Motifnya, bagaimana yang berbadan hukum besar mendapatkan hak, tetapi tidak dengan masyarakat, ‘’ujarnya.
 
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat adanya kenaikan konflik di bidang agraria. Pada 2013, KPA menemukan 180 konflik terkait perkebunan. Jumlah itu naik menjadi 185 konflik pada 2014. Luas wilayah yang terimbas konflik 528.000 hektare di seluruh Indonesia, sementara pada 2014 meningkat menjadi 924.000 hektare.
 
Anggota Public Interest Lawyer Network, Andi Muttaqien menegaskan, putusan MK dalam pertimbangannya menyebutkan penyelesaian sengketa lahan dilakukan dengan mengedepankan musyawarah. Ketika itu, MK mengabulkan pengujian Pasal 21, 47 ayat (1) dan (2) UU No. 18/2004. UU Perkebunan terbaru memang mencatumkan poin musyawarah, tetapi pasal itu mengandung makna tersirat bahwa warga harus bersepakat dengan pelaku usaha. Atas dasar hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk rakyat Perkebunan akan membawa Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 55 UU No 39/2014 ke MK. (IAN)
 
Diambil dari Kompas cetak tanggal 31 Agustus 2015

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934