Buleleng (Metrobali.com)-Warga petani di Banjar Dinas Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Senin (29/6) mendatangi DPRD Buleleng untuk meminta kejelasan terkait status tanah yang mereka akui telah digarap sejak puluhan tahun silam sebagai lahan pertanian palawija dan tambak garam dengan mengantongi beberapa surat yang sah, baik dari agraria bali utara tahun 1958 serta surat dari Mendagri tahun 1982. Para petani ini didampingi Ngurah Karyadi, Ni Made Indrawati dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Nasional bersama kuasa hukumnya Agus Samijaya,SH. Kedatangan para perwakilan petani ini diterima di ruang Rapat Gabungan Fraksi DPRD Buleleng oleh Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna serta beberapa anggota DPRD Buleleng. Tampak hadir juga Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra, Kapolres Buleleng, AKBP Kurniadi, Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, Sumarjo dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Singaraja, Ketut Sudarma
Dari pantauan metrobali.com, dalam pertemuan tersebut terjadi beda persepsi dan gagal untuk mendapatkan kata kesepahaman. Dimana pihak warga petani meminta agar penyelesaian lahan di Batu Ampar menunggu keputusan Kementerian Agraria dan juga agar dibentuk tim investigasi. Sedangkan pihak Pemkab Buleleng penyelesaiannya melalui jalur hokum.
Dalam pertemuan tersebut terjadi dialog antara perwakilan petani, anggota DPRD serta pihak Kejaksaan Negeri Singaraja. Seperti misalnya yang diungkap salah satu petani, Wayan Sukrada. Menurut keterangannya para petani sebanyak 77 KK telah memiliki dan menggarap tanah di Batu Ampar secara turun temurun, yang diawali dengan melakukan perambasan hutan pada tahun 1958.”Kami bisa membuktikan bahwa kami memiliki alas an yang kuat untuk memiliki lahan itu dengan Surat Keputusan (SK) Mendagri 1982 serta surat dari agrarian bali utara tahun 1962” ungkap Sukrada.”
Namun, pada tahun 1990 kami merasa dipaksa Pemkab Buleleng meninggalkan tanah tersebut. Dengan alasan Pemkab Buleleng memiliki Hak Pengelolaan lahan (HPL) seluas 45 hektar dengan Nomor 1 1976” imbuhnya. Terkait dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Buleleng, H. Mulyadi Putra meminta, agar pemkab Buleleng segera membentuk tim investigasi untuk menelusuri kebenaran kedua sertifikat tersebut. Sebab dirinya menilai, masih ada tumpang tindah atas sertifikat yang dipegang petani dan pemkab. “Persoalan lahan ini agar tidak berlarut-larut, kami meminta pemkab membentuk tim investigasi untuk melakukan kajian mendalam terhadap persoalan ini. Sebab tidak mungkin jika sudah ada HPL No 1 1976, Mendagri menerbitkan SK tahun 1982,” ujarnya menegaskan.
Sementara itu dari Kajari Singaraja, Sumarjo pada kesempatan itu mengharapkan agar kasus ini di bawa kejalur hokum saja akalu memang ada pelanggaran dalam hal ini>”Kalau ada pelanggaran ya, sebaiknya dibawa ke jalur hokum guna mencari kebenarannya” tandasnya.
Pernyataan dari Kajari ini juga tidak jauh berbeda yang disampikan Wakil Bupati Buleleng Nyom,an Sutjidra yang menyatkan bahwa Pemkab akan menyelesaikannya ke jalur hokum.”Tanah Batu Ampar seluas 45 hektar telah tercatat sebagai aset daerah Pemkab Buleleng dengan dasar HPL Nomor 1 1976.
Menurutnya, HPL tersebut diterbitkan atas dasar SK Mendagri tahun 1975.Selanjutnya, pada 1989 Pemkab Buleleng melalui Perusahaan Daerah (PD) Swatantra selaku pengurus dan pengelola lahan memberikan pengelolaan tanah tersebut kepada empat investor. Di antaranya, PT Prapat Agung Permai 16 hektar, PT Bali Coral Park, 20 hektar, PT Aditya Raya Citra Lestari 4,5 hektar dan PT Bumi Cendana Sentosa 4,5 hektar.“Sampai saat ini HPL Nomor 1 sedang tercatat pada rekapitulasi sebagai aset daerah Pemkab Buleleng. Penerbitan HPL itu atas dasar rekomendasi pemerintah pusat melalui SK Mendagri 1975” pungkasnya.
Sementara Anggota Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Ngurah Kariyadi menilai, penyelesaian secara hukum banyak nuansa politisnya,”Pemkab akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan. Hemat kami, untuk menyelesaikan persoalan ini dibuatkan tim investigasi, telusuri dari bawah mana yang benar” ujarnya.
Berbeda dengan apa yang disampaikan Agus Samijaya selaku pedamping warga petani. Menurutnya semua aktivitas di atas tanah tersebut dihentikan sampai ada keputusan hukum tetap. “Saya sudah melaporkan persoalan ini kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jadi sebaiknya dilahan itu tidak ada aktivitas, baik dari petani maupun yang memiliki HGB dalam hal ini investor” tandasnya.
Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menyatakan dengan tegas agar pihak Pemkab Buleleng dengan segera menyelesaikan persoalan tanah di Batu Ampar. Dan meminta kepada warga petani agar menjaga kondusifitas di Desa Pejarakan.”Kami meminta hal ini diselesaikan oleh Pemkab Buleleng sehingga persoalannya tidak berlarut-larut” ujarnya. GS-MB
 
Sumber: metrobali.com
 

 

" /> KPA - Konsorium Pembaruan Agraria

Kasus Tanah Batu Ampar Di DPRD Buleleng

Buleleng (Metrobali.com)-Warga petani di Banjar Dinas Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Senin (29/6) mendatangi DPRD Buleleng untuk meminta kejelasan terkait status tanah yang mereka akui telah digarap sejak puluhan tahun silam sebagai lahan pertanian palawija dan tambak garam dengan mengantongi beberapa surat yang sah, baik dari agraria bali utara tahun 1958 serta surat dari Mendagri tahun 1982. Para petani ini didampingi Ngurah Karyadi, Ni Made Indrawati dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Nasional bersama kuasa hukumnya Agus Samijaya,SH. Kedatangan para perwakilan petani ini diterima di ruang Rapat Gabungan Fraksi DPRD Buleleng oleh Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna serta beberapa anggota DPRD Buleleng. Tampak hadir juga Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra, Kapolres Buleleng, AKBP Kurniadi, Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, Sumarjo dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Singaraja, Ketut Sudarma
Dari pantauan metrobali.com, dalam pertemuan tersebut terjadi beda persepsi dan gagal untuk mendapatkan kata kesepahaman. Dimana pihak warga petani meminta agar penyelesaian lahan di Batu Ampar menunggu keputusan Kementerian Agraria dan juga agar dibentuk tim investigasi. Sedangkan pihak Pemkab Buleleng penyelesaiannya melalui jalur hokum.
Dalam pertemuan tersebut terjadi dialog antara perwakilan petani, anggota DPRD serta pihak Kejaksaan Negeri Singaraja. Seperti misalnya yang diungkap salah satu petani, Wayan Sukrada. Menurut keterangannya para petani sebanyak 77 KK telah memiliki dan menggarap tanah di Batu Ampar secara turun temurun, yang diawali dengan melakukan perambasan hutan pada tahun 1958.”Kami bisa membuktikan bahwa kami memiliki alas an yang kuat untuk memiliki lahan itu dengan Surat Keputusan (SK) Mendagri 1982 serta surat dari agrarian bali utara tahun 1962” ungkap Sukrada.”
Namun, pada tahun 1990 kami merasa dipaksa Pemkab Buleleng meninggalkan tanah tersebut. Dengan alasan Pemkab Buleleng memiliki Hak Pengelolaan lahan (HPL) seluas 45 hektar dengan Nomor 1 1976” imbuhnya. Terkait dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Buleleng, H. Mulyadi Putra meminta, agar pemkab Buleleng segera membentuk tim investigasi untuk menelusuri kebenaran kedua sertifikat tersebut. Sebab dirinya menilai, masih ada tumpang tindah atas sertifikat yang dipegang petani dan pemkab. “Persoalan lahan ini agar tidak berlarut-larut, kami meminta pemkab membentuk tim investigasi untuk melakukan kajian mendalam terhadap persoalan ini. Sebab tidak mungkin jika sudah ada HPL No 1 1976, Mendagri menerbitkan SK tahun 1982,” ujarnya menegaskan.
Sementara itu dari Kajari Singaraja, Sumarjo pada kesempatan itu mengharapkan agar kasus ini di bawa kejalur hokum saja akalu memang ada pelanggaran dalam hal ini>”Kalau ada pelanggaran ya, sebaiknya dibawa ke jalur hokum guna mencari kebenarannya” tandasnya.
Pernyataan dari Kajari ini juga tidak jauh berbeda yang disampikan Wakil Bupati Buleleng Nyom,an Sutjidra yang menyatkan bahwa Pemkab akan menyelesaikannya ke jalur hokum.”Tanah Batu Ampar seluas 45 hektar telah tercatat sebagai aset daerah Pemkab Buleleng dengan dasar HPL Nomor 1 1976.
Menurutnya, HPL tersebut diterbitkan atas dasar SK Mendagri tahun 1975.Selanjutnya, pada 1989 Pemkab Buleleng melalui Perusahaan Daerah (PD) Swatantra selaku pengurus dan pengelola lahan memberikan pengelolaan tanah tersebut kepada empat investor. Di antaranya, PT Prapat Agung Permai 16 hektar, PT Bali Coral Park, 20 hektar, PT Aditya Raya Citra Lestari 4,5 hektar dan PT Bumi Cendana Sentosa 4,5 hektar.“Sampai saat ini HPL Nomor 1 sedang tercatat pada rekapitulasi sebagai aset daerah Pemkab Buleleng. Penerbitan HPL itu atas dasar rekomendasi pemerintah pusat melalui SK Mendagri 1975” pungkasnya.
Sementara Anggota Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Ngurah Kariyadi menilai, penyelesaian secara hukum banyak nuansa politisnya,”Pemkab akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan. Hemat kami, untuk menyelesaikan persoalan ini dibuatkan tim investigasi, telusuri dari bawah mana yang benar” ujarnya.
Berbeda dengan apa yang disampaikan Agus Samijaya selaku pedamping warga petani. Menurutnya semua aktivitas di atas tanah tersebut dihentikan sampai ada keputusan hukum tetap. “Saya sudah melaporkan persoalan ini kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jadi sebaiknya dilahan itu tidak ada aktivitas, baik dari petani maupun yang memiliki HGB dalam hal ini investor” tandasnya.
Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menyatakan dengan tegas agar pihak Pemkab Buleleng dengan segera menyelesaikan persoalan tanah di Batu Ampar. Dan meminta kepada warga petani agar menjaga kondusifitas di Desa Pejarakan.”Kami meminta hal ini diselesaikan oleh Pemkab Buleleng sehingga persoalannya tidak berlarut-larut” ujarnya. GS-MB
 
Sumber: metrobali.com
 

 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934