DPR Targetkan RUU Pertanahan Selesai Tahun Ini

Jakarta:  DPR RI menargetkan RUU Pertanahan dapat diselesaikan tahun ini.  Untuk  dapat menyelesaiakan itu, Komisi II DPR RI pun mulai menggelar  Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar hukum agraria.
 
Dua orang pakar hukum agraria yang sempat diundang dalam rapat RDPU Komisi II DPR RI adalah Guru Besar Universitas Hasanuddin Makasar, Prof. Dr. Farida Patittingi, dan Pensiunan TNI AD, Dr. Bernhard Limbong.
 
Farida Pattingi memandang, secara umum RUU Pertanahan yang dibuat DPR sudah konprehesif. Khususnya perluasan hak-hak atas tanah yang berkaitan dengan penggunaan ruang di atas dan di bawah tanah.  Selain itu, RUU ini juga telah mengatur secara tegas tentang pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah.
 
“RUU Pertanahan ini secara tegas memberikan pengakuan dan perlindungan kepada hak masyarakat hukum adat atas tanah yang selama ini dirindukan oleh masyarakat hukum adat, agar ada kepastian hukum”, ujuar Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar dalam ruang RDPU Komisi II DPR RI, Rabu (26/8) kemarin.
 
Selain itu, RUU Pertanahan ini juga mengatur secara khusus tentang Pengadilan Pertanahan yang dianggap sudah sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Apalagi, sengketa pertanahan di Indonesia saat ini sudah semakin memprihatinkan. Namun, Farida berharap bahwa Pengadilan Pertanahan dalam penyelesaian pokok perkara sebaiknya lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Keputusannya bersifat final dan mengikat.
 
Jika RUU Pertanahan ini dimaksudkan untuk melengkapi beberapa ketentuan pokok yang belum diatur dalam UUPA No.5 Tahun 1960, menurut Farida, RUU Pertanahan ini sudah mencerminkan tujuan itu. Meskipun masih ada beberapa ketentuaan dalam pasal-pasal yang membutuhkan penegasan norma atau kaidah hukum agar tidak melahirkan multi tafsir.
 
“Hukum itu memang soal bahasa . Jika pengunaan bahasa dalam kata-kata yang ada dalam pasal-pasal tidak cermat, bisa melahirkan multi tafsir,” terangnya.
 
Reforma Agraria
 
Draf RUU pertanahan  yang dibuat oleh DPR ini juga memuat persoalan Reforma Agraria yang dianggap cukup positif oleh  Bernhard Limbong. Sebab, Reforma agraria adalah solusi yang paling efektif dan adil untuk mensejahterakan masyarakat desa, modernisasi desa, membendung urbanisasi, dan memperkuat kemandirian pangan.
 
“Jika ingin mensejahterakan rakyat, Reforma Agraria memang perlu diatur dalam undang-undang, bukan sekadar PP (Peraturan Pemerintah). Sebab, cakupan reforma agraria itu sangat luas,”ujarnya.
 
Lebih lanjut, Mantan TNI AD ini menjelaskan bahwa, Pertama, Reforma agraria itu menyangkut persoalan land reform atau distribusi, redistribusi tanah, dan konsolidasi tanah. Kedua, Ases reform seperti infrastruktur, teknologi, permodalan, penyuluhan, dan penguatan organisasi tani. Ketiga, soal legal reform yang meliputi ferormasi regulasi, pembenahan politik hukum pertanahan, dan pembenahan administrasi pertanahan.
 
Terkait tanah objek reforma agraria, Bernhard Limbong berpendapat bahwa sumber tanah objek reforma agraria itu bersumber dari tanah-tanah yang dibeli oleh pemerintah. Karena itu, pemerintah harusnya punya bank tanah agar pemerintah memiliki stok tanah yang cukup.
 
Benarkah pandangan dari dua orang pakar hukum agraria itu sudah mencerminkan kebutuhan dan kehendak rakyat? Senin, 31 Agustus 2015 yang akan datang, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) akan memberikan pandangan-pandangannya di forum RDPU Komisi II DPR RI.

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934