Masyarakat Sipil Desak Usut Tindak Kekerasan di Wawonii

KPA/Jakarta: Pasca konflik kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Brimob Sulawesi Tenggara terhadap pejuang agraria di Pulau Wawonii, sejumlah masyarakat sipil mendesak Mabes Polri mengusut tragedi tersebut (21/5/2015). Masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional untuk Rakyat Wawonii menjelaskan bahwa Brimob Polda Sulawesi Tenggara dan Polresta Kendari yang menyerbu pemukiman warga sekitar 70 orang.
 
Adapun masyarakat sipil yang mendatangi Mabes Polri adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
 
Menurut Muhnur, tim koalisi yang turun kelapangan, Brimob yang masuk kepemukiman warga pukul 04.00 langsung menembakkan gas air mata dan menangkap empat orang. Tembakan gas air mata ini membangunkan warga dan behamburan keluar rumah. “Brimob yang melihat kerumunan tersebut langsung melepaskan tembakan yang mengenai dua orang”.
 
Kepala Bagian HUMAS Mabes Polri, Guntur, yang menerima laporan masyarakat sipil mengatakan bahwa “sumber konflik agraria yang ada di Wawonii adalah masalah hilangnya hak kelola rakyat atas tanah. Namun untuk masalah perizinan maupun kesalahan prosedur dalam perizinan pihak kepolisian tidak mempunyai kewewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Akan tetapi mengenai kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Brimob dan Polresta Kendari yang telah merugikan rakyat di Wawonii menjadi tanggung jawab Polri”.
 
“Selain itu, Mabes Polri akan segera membentuk tim untuk melakukan investigasi atas kesalahan-kesalahan prosedur yang dilakukan dalam peristiwa tersebut. Setiap pelaku kekarasan akan diberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlangku”, tegas Guntur.
Kent Yusriansyah dari KPA mengatakan “jika konflik agraria di Wawonii ingin diselesaikan maka penerbitan izin pertambangan PT Derawan Maining Berjaya harus diselidiki, khususnya yang melanggar prosedural”. “Selain itu hak rakyat atas tanah di Pulau Wawonii harus dikembalikan”, tungkas Kent.AGP.

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934