Konflik Agraria di Muara Enim tak Kunjung Usai

KPA/Jakarta: Persoalan konflik agraria yang terjadi di 4 Desa Sumbermulya, Karangmulya, Karang Agung dan Pagardewa, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim tak kunjung selesai. Hal ini dikarenakan sikap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim selalu enggan untuk menyelesaikan konflik agraria di Muara Enim. Warga Muara Enim sudah 2 kali mendatangi Kantor BPN Muara Enim, yakni pada 9 dan 12 Maret 2015 untuk mancari solusi penyelesaian sengketa tanah antara warga dengan PTPN VII Unit Beringin.
 
Minimnya respon BPN membuat warga marah sehingga pada 20 Maret 2015, masyarakat melakukan reclaiming atas tanah yang disengketakan seluas 1.414 ha. Warga menggarap lahan tersebut dengan menanam tanaman pangan dan buah–buahan serta. Anwar Sadat Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim untuk memfasilitasi penyelesaian konflik agrarian.
Anwar Sadat dan Warga yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Pribumi Lubai (PMPL) menyurati Bapak Presiden Joko widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri BUMN untuk menyelesaikan konflik agraria di Muara Enim. Rismaludin Ketua PMPL yang datanng ke KPA untuk memberikan laporan (13/04/2015) mengatakan “akan tetap berjuang untuk mempertahankan tanah kelahirannya karena hanya tanah inilah sumber kehidupan warga”.
 
Dewi Kartika, Wakil Sekretaris KPA, mendukung semua gerakan yang dilakukan oleh Petani PMPL. Selain itu, Dewi mengatakan “persoalan konflik agraria di 4 Desa di Muara Enim adalah bukti sampai saat ini komitmen Jokowi-JK untuk menjalankan reforma agraria sejati masih lemah”. (AS)

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934