Kriminalisasi Petani Ratatotok, Penanganan Konflik Agraria Tak Kunjung Berubah

Benni Wijaya

Minahasa Tenggara (kpa.or.id) –  Pendekatan represif dan intimidasi dengan melibatkan aparat keamanan nampaknya belum kunjung lepas dari penanganan konflik agraria. Kali ini, lima orang petani Desa Ratatotok, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara mengalami tindakan kriminalisasi.

Kelima petani tersebut menerima panggilan dari Polsek Ratatotok pada tanggal 5 Maret 2019. Ihwal pemanggilan ini disebutkan adanya laporan dari PT. Ratatotok yang menuduh para petani menduduki tanah mereka tanpa izin.

Meski begitu, para petani tersebut tidak langsung memenuhi panggilan karna takut akan adanya intimidasi kepolisian. Selain itu, tanah yang sekarang dikuasai warga desa sejatinya telah lama tidak diusahakan perusahaan (red: terlantar).

Dalam keterangannya, Frederika, salah satu pengururs organisasi tani Ratatotok mengatakan para petani belum mau memenuhi panggilan dari pihak kepolisian karena takut akan ditahan dan mengalami intimidasi. Organisasi tani Ratatotok sendiri merupakan satu diantara basis petani Serikat Petani Minahasa (SPM).

Puncaknya, Minggu pagi, (10/3/2019) sekitar pukul 10.00 WITA, beberapa rumah dipasangi garis polisi oleh pihak Polsek. Hal ini sontak mengagetkan warga desa dan membuat mereka ketakutan.

“Rumah yang dipasang garis polisi itu merupakan rumah permanen dan rumah yang sedang dibangun”, jelas Fredrika.

Di tempat terpisah, Simon Aling, Ketua SPM meminta agar lima orang petani tersebut bersedia memenuhi panggilan dan menjelaskan mengenai kedudukan dan status tanah yang tengah disengketakan apabila ada panggilan kedua. Namun, belum sempat terjadi, polisi sudah keburu menandai garis polisi di beberapa rumah warga.

Mendapat perlakuan itu, akhirnya para korban didampingi 200 orang anggota organisasi lainnya mendatangi Polsek Ratatotok guna mengklarifikasi surat panggilan tersebut, Senin (11/3/2019). Alhasil, Polsek Ratatotok mencopot kembali garis polisi yang dipasang sehari sebelumnya.

Menyoal Konflik Agraria Ratatotok

Menurut Marthen Wowor, Ketua Organisasi Tani Ratatotok, tanah yang saat ini mereka garap dan kuasai tersebut awalnya merupakan wilayah HGU PT. Ratatotok yang mulai beroperasi sejak 1974 dengan luas 290 hektar dan berakhir tahun 1999. HGU kembali diperpanjang pada tahun 2002 dengan dua izin sekaligus hingga 2027, namun luasannya berkurang menjadi 250 hektar.

Perusahaan sempat menebang pohon kelapa untuk pembersihan lahan rentang waktu 2008 – 2010. Namun setelah itu, tidak ada lagi aktivitas dari perusahaan.

“Sejak mulainya penebangan pohon kelapa tahun 2008 sampai 2010, kita melihat tidak ada penanaman lagi oleh pihak perusahaan. Sedangkan warga banyak membutuhkan tanah garapan sebagai penopang kebutuhan sehari-hari", tutur Marthen.

Melihat kondisi ini, warga berinisiatif memanfaatkan tanah yang ditelantarkan pihak perusahaan untuk dijadikan lahan garapan. Hasilnya, tahun 2015 warga berhasil menguasai dan menggarap penuh lahan tersebut. Total warga desa menguasai 150 hektar dengan rincian 148 hektar untuk lahan garapan dengan ditanami cengkeh dan pala. Sedangkan sisanya digunakan untuk wilayah pemukiman.

Perkuat Konsolidasi 

Pasca peristiwa Minggu, seluruh anggota organisasi tani bersama SPM sebagai organisasi induk mengadakan rapat konsolidasi, Kamis, (14/3/2019) di Desa Ratatotok.

Rapat yang dihadiri kurang lebih 300 orang tersebut untuk memperkuat kembali konsolidasi diantara anggota organisasi di tingkat tapak, sebagai persiapan apabila ke depan pihak perusahaan kembali melakukan intimidasi.

“Kita akan melakukan penguatan data-data petani penggarap dan akan mengadakan pertemuan rutin setiap minggunya. Tujuannya untuk mencegah cara-cara lain yang dilakukan pihak perusahaan seperti mengkriminalisasi atau mengintimidasi”, tegas Simon saat berada di Desa Ratatotok.

“Saya juga menanamkan kepada anggota bahwa penguasaan tanah yang dilakukan bukanlah penguasaan biasa, melainkan punguasaan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan”, tutup Simon.

Tanah Terlantar, Objek Reforma Agraria

Menurut Peraturan Presiden No. 86/2018 tentang Reforma Agraria, tanah terlantar merupakan salah satu objek redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria.

Tanah terlantar berasal dari eks HGU, HGU yang tidak dikuasai atau dimanfaatkan secara langsung, atau HGU yang digunakan tidak sesuai dengan izin peruntukkannya oleh pemegang hak, sesuai PP No. 11/2010 Pasal (2) tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dengan penjelasan di atas, seharusnya HGU PT. Ratatotok sudah hapus dengan sendirinya dan tanah tersebut kembali dikuasai langsung oleh negara untuk diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Pasalnya, pihak perusahaan telah lama menelantarkannya.

Dalam hal ini, pemerintah wajib memberikan tanah tersebut kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah eks HGU apabila mereka sudah menguasai dan membutuhkannya. Meski demikian, dalam banyak kasus, pemerintah seperti enggan melakukannya. Ketimbang memberikan pada rakyat, mereka justru lebih senang memberikan izin kepada perusahaan lain atau memperpanjang izin pemegang HGU secara diam-diam meski tidak diusahakan.

“Ketika tanah HGU sudah ditelantarkan perusahaan, kemudian petani menduduki dan menggarap tanah di situ. Maka sesuai dengan Perpres 86 tanah tersebut menjadi objek reforma agraria dan diredistribusikan kepada petani”, papar Sekjen KPA, Dewi Kartika.

“Hal ini juga menjadi catatan bagi pemerintah untuk tidak asal menerbitkan HGU terhadap perusahaan. Mesti dilihat apakah aktivitas perusahaan itu efektif atau tidak. Sebab ada banyak petani membutuhkan tanah untuk digarap”, Dewi melanjutkan.

Pelibatan Aparat dalam Penanganan Konflik Agraria

Wajah pemerintahahan saat ini tak banyak berubah khususnya dalam hal penanganan konflik. Kehadiran aparat kepolisian, bahkan di beberapa kasus melibatkan TNI masih menjadi ciri khas.

Alih-alih memediasi dua pihak yang berkonflik, kehadiran Polisi dan TNI tersebut justru lebih sering  berujung intimidasi dan aksi teror kepada masyarakat di wilayah konflik. Hal ini tentu semakin memperkeruh situasi.

Tak ayal, meski berkonflik dengan pihak perusahaan. Namun di lapangan masyarakat lebih sering dihadapkan dengan tindakan-tindakan represif aparat keamanan.

KPA mencatat, sejak 2015 terjadi sedikitnya 940 orang mengalami tindakan kriminalisasi, 546 orang dianiaya, 51 orang tertembak dan bahkan 41 diantaranya meregang nyawa. Para korban dijerat dengan tuduhan melangggar berbagai pasal dan UU. Sebut saja KUHP, UU Perkebunan, dan UU P3H. Tidak hanya itu, para korban bahkan juga dikenai tuduhan yang tidak lazim, seperti tuduhan komunis dan melecehkan lambang negara.

Apa yang telah terjadi selama empat tahun terakhir seperti anomali pemerintahan saat ini. Pasalnya, di berbagai kesempatan, pemerintahan seringkali mendaku telah melaksanakan reforma agraria. Padahal kenyataan di lapangan sangat berbeda.

Penggusuran, konflik agraria dan kriminalisasi seperti tidak ada ujungnya. Padahal reforma agraria justru bertujuan menyelesaikan dan menghilangkan persoalan tersebut. Dengan pendekatan yang lebih demokratis melalui jalan musyawarah dengan mengedepankan prinsip yang lebih berkeadilan. (AR/BW)

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934