Bupati Serdang Bedagai Berkomitmen Jalankan Reforma Agraia

Benni Wijaya

Serdang Bedagai (kpa.or.id) - Bupati Serdang Bedagai, Ir. H. Soekirman inisiasi pertemuan multipihak terkait reforma agraria di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, Selasa, (5/3/2019). Pertemuan ini merupakan tindaklanjut komitmennya untuk membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Serdang Bedagai sesuai amanat Perpres No. 86 tentang Reforma Agraria.

Pertemuan ini melibatkan Eva Bande, pejuang agraria asal Sulawesi Tengah yang baru dianugrahi Yap Thian Hien Award Januari silam.

Selain Eva, hadir juga Usep Setiawan, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Roni Septian Maulana (Konsorsium Pembaruan Agraria), Sekber Reforma Agraria Sumatera Utara, Yayasan BITRA Indonesia, Serikat Petani Serdang Bedagai, Hutan Rakyat, Institute, Bakumsu, Jajaran SKPD, Kantor Pertanahan Serdang Bedagai, Polres Serdang Bedagai, beberapa Camat dan Kepala Desa yang ada di Serdang Bedagai.

Sebagai salah seorang yang menginisiasi pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Sigi, Eva Bande menyampaikan bahwa ia sangat senang karena Kabupaten Sigi bisa dijadikan contoh untuk proses pelaksanaan reforma agraria. Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan reforma agraria, ada beberapa klaster yaitu mulai dari persiapan, pelaksanaan indentifikasi objek dan subjek, dan monitoring dan evaluasi reforma agraria.

“Tentu setiap tempat berbeda konteks agraria oleh karena itu perlu duduk bersama dengan pihak terkait, untuk merumuskan problem agrarianya. Setelah itu, rapat kerja sebagai landasan gugus tugas bekerja. Tapak agraria ada di pedesaan. Dengan demikian setelah proses pemetaan, yang standar sehingga bisa menjadi ususlan kabupaten secara keseluruhan menjadi objek yang bisa dikeluarkan dari klaim negara atau korporasi. Itu dilakukan oleh Bupati ke Mentri”. Ungkap perempuan peraih penghargaan Yap Thiam Hien Award tersebut.

Lebih Lanjut, Eva juga menjelaskan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten bahwa Perpres 86/2018 mengkehendaki GTRA Kabupaten dan Bupati berwenang untuk mengusulkan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Gugus Tugas tersebut. Perempuan Pejuang Agraria tersebut mengharapkan agar pelaksanaan reforma agraria menjadi imajenasi bersama untuk segera dikontekstulisasikan dan diimplementasikan.

Di Sumatera Utara, Serdang Bedagai adalah kabupaten yang menginisiasi beberapa prestasi, seperti Kabupaten ramah HAM, dan lain sebagainya.

Roni Septian Maulana, Kepala Departemen Advokasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan bahwa apabila Serdang Bedagai akan menjadi pionir pelaksanaan Reforma Agraria, maka harus melibatkan masyarakat.

“Tentu Serdang Bedagai ini sudah banyak masyarakat yang keinginan yang sama untuk mendorong RA. Mitra seperti inilah yang akan menjadi partner strategis untuk melaksanakan RA. KPA mendapat subjek dan objek RA, yang kita usulkan ke pemerintah. Jika pemerintah hendak melakukan, dilokasi inilah. Karena masyarakat sudah diorganisir, sudah berproduksi, berkoperasi, lokasi yang sudah siap ini yang harus diidentifikasi oleh gugus tugas ke depan.” Tegas Lelaki asal Sukabumi, Jawa Barat tersebut.

Upaya desentrasilasi pelaksanaan reforma agraria saat ini Kabupaten Serdang Bedagai mulai. Wina Khairina, Direktur Hutan Rakyat Institute mengatakan  bahwa untuk mewakili masyarakat sipil, ia siap membantu. “Jadi saat ini saya sedang memetakan konflik agraria di Serdang Bedagai, khususnya di Kecamatan Sipispis. Mudah-mudahan bisa membantu dan berkolaborasi. Data yang kita ambil semoga bisa membantu mendorong pelaksaan reforma agraria.”

Dengan niatan dan keseriusan Pemkab Serdang Bedagai untuk melaksanakan reforma agraria, Manambus Pasaribu, mengaku ia sangat mengapresiasi Pemkab Serdang Bedagai.

“Secara prinsip, saat  ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga punya komitmen yang tinggi, sama seperti di sini. Pertama, selama ini ada berbagai konflik yang terjadi. Masyarakat berunjuk rasa untuk menuntut konflik segera pemerintah selesaikan, karena tidak ada instrumen hukum untuk menyelesaikannya. Baik pemerintah yang tidak punya kebijakan yang sangat kuat karena tidak ada dasar hukum. Keluarnya perpres, patut diapresiasi meski ada kelemahannya. Untuk itu setiap pemerintah harus melaksanakan di daerah-daerah.

Dalam proses pembentukan GTRA semua orang terlibat seperti di masyarakat Sigi. Itu yang mungkin kami harapkan. Kami juga ingin menyampaikan draf dan pokok pikiran dari Sekber RA Sumut atas Perpres 86 tahun 2018 ini.” Tegas Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) tersebut.

Swaldi salah satu pejuang agraria di Sumatera Utara menyampaikan bahwa semua yang terlibat di dalam pertemuan, termasuk Pemerintah harus selesai dalam memahami Perpres 86/2018 dan GTRA. “Hal ini perlu segera ditindaklanjuti, kita juga mengkhawatirkan agar jangan sampai mafia masuk ke dalam Tim GTRA”. Tegas lelaki yang sehari-hari beraktifitas di Yayasan BITRA Indonesia tersebut.

Di dalam pertemuan ini Bupati Serdang Bedagai, Ir. H. Soekirman menyampaikan bahwa hal ini adalah bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. “Intinya payung hukum Perpres itu sudah saya buka. Disitu ada tugas dari Kabupaten. Kedatangan teman-teman sudah bisa diartikan membantukan agar tugas itu bisa terwujud. Karena apa yang menjadi visi misi sebaiknya kita meniru dari darerah lain. Syarat utama, harus ada badan. Oleh itu gugus tugaslah. Jadi tinggal ATM aja, amati, tiru, dan modifikasi. Saya kira sudah jelas, tinggal bagaimana menjalankan,” tegasnya. (BW)

 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934