Jakarta (kpa.or.id) - Elemen-elemen gerakan sosial, buruh, tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, kaum miskin kota, mahasiswa dan pemuda harus memperkuat konsolidasi rakyat. Hal ini merupakan prasyarat mutlak untuk melawan oligarki politik yang semakin menggurita dalam sistem politik Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Sekjen KPA, Dewi Kartika dalam orasinya pada peringatan May Day 2019, Rabu, 1 Mei 2019 di Jakarta.

KPA bersama puluhan elemen dari berbagai ragam organisasi seperti KPBI, KASBI, KSN, SGBN, Perempuan Mahardika melakukan long march dari Duku Atas menuju Istana Negara.

Peringatan yang diikuti kurang lebih 30 ribu massa aksi tersebut dimanfaatkan secara bergantian untuk menyampaikan tuntuttan-tuntutan khususnya mengenai eksploitas tenaga kerja, masifnya perampasan tanah, politik SARA, serta kriminalisasi aktivis-aktivis gerakan rakyat.

Disadari massa aksi, sejauh ini reformasi belum mampu memberikan perubahan yang signifikan bagi perbaikan kehidupan rakyat. Kebijakan-kebijakan politik masih ditentukan oleh segelintir kelompok elit sehingga persoalan-persoalan kerakyatan semakin terpinggirkan.

Belum lama ini, Indonesia baru saja menyelesaikan pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih pimpinan eksekutif dan legislatif. Namun disayangkan, kontestasi politik demokrasi tersebut dinilai tidak mampu membawa harapan apa-apa. Justru yang lahir adalah politik pecah-belah masyarakat melalui sentimen-sentimen keagamaan maupun sentimen-sentimen berdasarkan kesukuan.

Kita menyaksikan, pemilu 2019 tidak memberikan janji, tidak memberikan bukti kongkrit pembelaannya terhadap hak-hak buruh, hak-hak nelayan, hak-hak masyarakat miskin kota yang selama ini tertindas,” seru Dewi.

Oleh karna itu, kita patut memperjuangkan bersaa-sama. Hari buruh adalah penderitaan juga dari kaum tani,” sambungnya.

Dewi juga menegaskan pentingnya konsolidasi diantara gerakan buruh, gerakan tani dan gerakan rakyat lainnya.

Pengadaan tanah demi pembangunan infrastruktur dan oligarki politik saat ini telah menggusur dan merampas tanah-tanah rakyat di pedesaan. Petani banyak yang tergusur tanah pertaniannya, sehingga banyak dari mereka yang menjadi buruh tani, buruh kebun, bahkan harus bermigrasi ke kota-kota menjadi buruh dan pekerja murah di pabrik. Sehingga gerakan tani dan reforma agraria harus bersatu dengan gerakan buruh untuk melawan oligarki politik yang saat ini sedang menggerus hak-hak rakyat, hak konstitusi warga negara,” tegas Dewi.

Dewi juga menyerukan bahwa gerakan massa harus percaya dengan kekuatan mereka sendiri dan terus mengkonsolidasikan gerakan yang lebih luas.

Hari ini, kami bergabung dengan gerakan buruh bukan karna ingin sekedar bersolidaritas, namun berjuang bersama-sama turun ke jalan untuk menuntut hak-hak buruh Indonesia,” tutup Dewi. (BW)

" /> KPA - Konsorium Pembaruan Agraria

May Day 2019: KPA Serukan Konsolidasi dan Persatuan Gerakan Rakyat

Benni Wijaya

Jakarta (kpa.or.id) - Elemen-elemen gerakan sosial, buruh, tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, kaum miskin kota, mahasiswa dan pemuda harus memperkuat konsolidasi rakyat. Hal ini merupakan prasyarat mutlak untuk melawan oligarki politik yang semakin menggurita dalam sistem politik Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Sekjen KPA, Dewi Kartika dalam orasinya pada peringatan May Day 2019, Rabu, 1 Mei 2019 di Jakarta.

KPA bersama puluhan elemen dari berbagai ragam organisasi seperti KPBI, KASBI, KSN, SGBN, Perempuan Mahardika melakukan long march dari Duku Atas menuju Istana Negara.

Peringatan yang diikuti kurang lebih 30 ribu massa aksi tersebut dimanfaatkan secara bergantian untuk menyampaikan tuntuttan-tuntutan khususnya mengenai eksploitas tenaga kerja, masifnya perampasan tanah, politik SARA, serta kriminalisasi aktivis-aktivis gerakan rakyat.

Disadari massa aksi, sejauh ini reformasi belum mampu memberikan perubahan yang signifikan bagi perbaikan kehidupan rakyat. Kebijakan-kebijakan politik masih ditentukan oleh segelintir kelompok elit sehingga persoalan-persoalan kerakyatan semakin terpinggirkan.

Belum lama ini, Indonesia baru saja menyelesaikan pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih pimpinan eksekutif dan legislatif. Namun disayangkan, kontestasi politik demokrasi tersebut dinilai tidak mampu membawa harapan apa-apa. Justru yang lahir adalah politik pecah-belah masyarakat melalui sentimen-sentimen keagamaan maupun sentimen-sentimen berdasarkan kesukuan.

Kita menyaksikan, pemilu 2019 tidak memberikan janji, tidak memberikan bukti kongkrit pembelaannya terhadap hak-hak buruh, hak-hak nelayan, hak-hak masyarakat miskin kota yang selama ini tertindas,” seru Dewi.

Oleh karna itu, kita patut memperjuangkan bersaa-sama. Hari buruh adalah penderitaan juga dari kaum tani,” sambungnya.

Dewi juga menegaskan pentingnya konsolidasi diantara gerakan buruh, gerakan tani dan gerakan rakyat lainnya.

Pengadaan tanah demi pembangunan infrastruktur dan oligarki politik saat ini telah menggusur dan merampas tanah-tanah rakyat di pedesaan. Petani banyak yang tergusur tanah pertaniannya, sehingga banyak dari mereka yang menjadi buruh tani, buruh kebun, bahkan harus bermigrasi ke kota-kota menjadi buruh dan pekerja murah di pabrik. Sehingga gerakan tani dan reforma agraria harus bersatu dengan gerakan buruh untuk melawan oligarki politik yang saat ini sedang menggerus hak-hak rakyat, hak konstitusi warga negara,” tegas Dewi.

Dewi juga menyerukan bahwa gerakan massa harus percaya dengan kekuatan mereka sendiri dan terus mengkonsolidasikan gerakan yang lebih luas.

Hari ini, kami bergabung dengan gerakan buruh bukan karna ingin sekedar bersolidaritas, namun berjuang bersama-sama turun ke jalan untuk menuntut hak-hak buruh Indonesia,” tutup Dewi. (BW)

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934