Aliansi Petani Lee: Cabut HGU PTPN XIV

admin

Morowali Utara (kpa.or.id) - Masyarakat Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowalli Utara, Sullawesi Tengah bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PTUN Palu, Senin, 20 April 2019. Unjuk rasa tersebut dilakukan guna mengawal sidang mendengarkan saksi dari para pihak atas gugatan warga desa terhadap HGU PTPN XIV yang kini bernama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN).

Dalam aksinya, aliansi yang terdiri dari KPA Sulteng, YTM, HIMASOS, HIMABRIS, SMIP ST, TRPB, ADA, IPMAS, P3M, HIMAP, PITUDAYA, IMPTR, KASIMBAR AREA, GMKI dan NORMARAE tersebut menyampaikan beberapa tuntutan.

Korwil KPA Sulteng, Noval Apek Saputra menyatakan konflik ini menambah catatan perlakuan buruk negara terhadap rakyat di perdesaan.

Gugatan warga ini dengan harapan keadilan masih di pihak rakyat, jika pada saat putusan ternyata hakim berpihak pada perusahaan sebagai tergugat, maka tak ada lagi kepercayaan rakyat terhadap peradilan di Indonesia,’’ ia menambahkan.

Tetapi kami percaya warga Desa Lee tidak gampang menyerah, karena kekuatan sejati ada pada rakyat Desa Lee yakni kuasai, duduki dan garap,’’ tutupnya.

Beberapa tuntutan massa aksi diantaranya, pertama, mendesak pemerintah segera mencabut HGU perusahaan; kedua, mendesak penetapan status quo (menetapkan status pemilikan tanah petani); ketiga, meminta pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap warga dan petani Desa Lee; dan keempat, meminta pemerinta segera menjalankan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Inpres No. 8 Tahun tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit.

Berawal dari Penyerobotan Tanah

Lahan yang saat ini bersengketa tersebut merupakan pemukiman dan tanah garapan 128 warga Desa Lee. Perusahaan mendapatkan HGU pada 2009 dengan Nomor 20-HGU-BPN RI-2009 tertanggal 27 Januari 2009 seluas 1.895 hektare. Dari luas tersebut, 800 hektar berada di atas pemukiman dan garapan warga.

Persoalannya, pemberian HGU tersebut tidak pernah disosialisasikan sehingga tidak pernah diketahui oleh petani. Petani baru mengetahuinya pada 2014 ketika perusahaan memobilisasi kendaraan alat berat untuk melakukan pembersihan lahan.

Tidak terima, mereka bersama kepala desa meminta klarifikasi ke pemerintah kabupaten seraya menyampaikan penolakan atas keberadaan HGU tersebut. Mereka menilai penerbitannya tanpa melalui prosedur yang jelas. Ditambah lagi HGU ini mengancam wilayah peternakan, sumber air bersih, pemakaman dan lahan pertanian desa.

Namun, Pemerintah Morowali Utara malah membenarkan keberadaan izin tersebut yang mereka anggap telah sesuai prosedur. Dokumen HGU secara resmi ditandatangani serta diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Artinya, menurut Pemda Morowali Utara, izinnya sah karna dikeluarkan oleh BPN dan telah melalui mekanisme yang ada.

Beberapa kali para petani melakukan protes lewat aksi-aksi dengan mendatangi kantor BPN dan sejumlah instansi terkait. Bahkan kasus ini juga telah dimediasi oleh Komnas HAM untuk mempertemukan Pemda, BPN, instansi terkait dan kepala desa pada 30 September 2015.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi. pertama, meminta agar pihak perusahaan tidak melakukan aktivitas di areal petani Lee yang telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat/SKPT/SPPT/SKT dan bukti fisik. Kedua, meminta tim gabungan yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, Camat Mori Atas, Kepala Desa Lee, dan Penyidik Polres Morowali untuk menyelesaikan masalah perampasan tanah tersebut, lewat pengukuran tanah petani berdasarkan kepemilikan sertifikat/SKPT/SKT/SPPT dan bukti fisik lapangan. Ketiga, meminta agar Bupati Morowali Utara mengirim surat kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) untuk melakukan peninjauan kembali HGU PT PN XIV.

Prinsipnya, petani dan pemerintah Desa Lee menolak keberadaan izin HGU yang terbit di wilayah mereka tersebut. Pertama, karena proses penerbitannya tidak melalui prosedur yang berlaku dan merasa tidak pernah memberikan wilayahnya kepada PT SPN. Selain itu, PT SPN tidak pernah melakukan sosialisasi kepada petani Lee terkait terbitnya izin HGU itu. Kedua, wilayah yang masuk areal HGU merupakan lokasi strategis yang digunakan petani sebagai lahan pertanian, peternakan, sumber air dan pemakaman umum serta ketiga, karena petani Desa Lee tidak menginginkan wilayahnya dijadikan perkebunan sawit, baik melalui skema plasma maupun inti.

Dalam perjuangan ini masyarakat memilih untuk menempuh jalur hukum di PTUN atas gugatan HGU perusahaan tersebut. Namun tetapi di perjalanan proses hukum ini pihak perusahaan masih terus melakukan aktifitas penggusuran lahan masyarakat Desa Lee.

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934