KPA Wilayah Jawa Timur Sikapi Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi.

admin

Malang (kpa.or.id) - Persoalan agraria masih menjadi permasalahan pelik bangsa Indonesia. Tingginya konflik agraria merupakan indikasi bahwa pemerintah belum serius dalam mendorong penyelesaian konflik dan merombak ketimpangan struktur agraria, khususnya di Jawa Timur

Koordinator Wilayah KPA Jawa Timur, Muhammad Izzudin menyatakan persoalan konflik agraria di Jawa Timur harus menjadi perhatian banyak pihak, khususnya Gubernur. Ini menjadi sangat penting mengingat Jatim merupakan salah satu provinsi dengan letusan konflik tertinggi di Indonesia.

"Kami mencatat, konflik agraria mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun ke tahun, menjadikan Provinsi Jawa Timur menempati peringkat teratas konflik agraria tertinggi di Indonesia. akibatnya ketimpangan penguasaan tanah dan kesejahteraan petani semakin menghawatirkan," ungkap Izzudin

Dalam Data Lokasi Prioritas Reforma Agraria KPA, tercatat konflik agraria di Jatim seluas 9.421,37 hektar di wilayah perkebunan dan 18.521 hektar di dalam kawasan hutan, utamanya yang diklaim oleh Perhutani.

Izzudin menilai program agraria Jokowi masih sangat jauh dari tujuan reforma agraria sejati. Terbitnya Perprer No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menjadi angin segar bagi agenda pembaruan agraria. Namun dalam realisasinya masih belum maksimal dan tepat sasaran.

Salah satu mandat peraturan tersebut ialah dibentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria dari nasional hingga provinsi dan kabupaten. Mendorong percepatan penyelesaian konflik dan redistribusi tanah. Pemprov Jatim baru-baru ini juga telah membentuk GTRA tersebut melalui SK Gubernur tentang Gugus Tugas Reforma Agraria 2019 tertanggal 12 Maret 2019. Namun Izzudin menilai proses pembentukannya belum melibatkan pastisipasi masyarakat, khususnya gerakan tani.

"Tidak adanya keterlibatan unsur masyarakat di GTRA Jatim cukup disayangkan, mengingat mandat dari Perpres RA tersebut adalah pelibatan unsur masyarakat atau akademisi dalam kerja-kerja GTRA itu sendiri" ujar Izzudin.

Sejauh ini, KPA Jatim akan terus mengupayakan koordinasi untuk inventarisasi data Lokasi Pruioritas Reforma Agraria (LPRA) yang harus dikaji dan ditindaklanjuti pada Rapat Koordinasi I GTRA Jatim

"Selanjutnya, dalam mendorong terwujudnya Reforma Agraria Sejati, KPA Jatim akan terus melakukan penguatan organisasi rakyat. Penguatan jaringan antar gerakan RA menjadi penting juga untuk mengawal perencanaan gubernur dalam proses penentuan kebijakan yang berkaitan dengan keadilan agraria, dimulai dari mengawal Rancangan RPJMD Jatim", tambah Izudin.

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934