Kemenangan Petani Lee, Kabar Baik Bagi Perjuangan Reforma Agraria

admin

Morowali Utara (kpa.or.id) - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu memutuskan mengabulkan permohonan gugatan warga Desa Lee, Gontara, dan Kasingoli terhadap HGU PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN), anak perusahaan dari PTPN XIV, Senin, 24 Juni 2019.

Hasil putusan ini langsung disambut haru oleh seluruh warga desa yang hadir dalam persidangan. Mereka tak kuasa menahan tangis, salah satunya Kepala Desa Lee, Almida Batulapa yang sejak awal ikut berjuang bersama warganya.

Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan semua orang yang telah mendukung perjuangan kami,” kata Almida Batulapa.

Ia menilai keputusan hakim PTUN tersebut sudah tepat karena proses penerbitan HGU perusahaan sejak awal tidak pernah melibatkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan warga kepada PT SPN atas tanah milik warga seluas 1.895 hektare (ha) yang dikuasai PT SPN melalui penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Kantor Pertanahan Morowali Utara di tiga desa tersebut.

Kedua, menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Morowali Utara, yaitu sertifikat HGU Nomor 00026 tanggal 12 Juni 2009 dan Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016 tanggal 28 Juni 2016 terletak di Desa Lee, Kasingoli dan Gontara seluas 1.895 ha atas nama PT SPN.

Ketiga, mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Morowali Utara untuk mencabut sertifikat HGU perusahaan yang terbit sejak 2009, dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.073.500,-.

Menanggapi putusan tersebut, Kordinator KPA Wilayah Sulawesi Tengah, Noval Apek Saputra mengingatkan petani agar tidak berpuas diri dengan kemenangan ini.

Putusan ini hanya bagian dari kemenangan kecil yang diperoleh petani melalui jalur peradilan, dan jangan sampai kita terlena atas hasil sidang putusan di PTUN Palu tersebut. Karena ini juga bagian buruk dari urusan tata usaha negara yang memaksa rakyat berhadapan dengan negara, rakyat dengan swasta dan buruknya negara berhadapan dengan negara,” lanjutnya.

Ia menambahkan, kemenangan di atas harus menjadi kekuatan baru bagi petani dalam mengorganisir diri dan memperkuat lagi Serikat Tani Alesintowe, sebagai wadah perjuangan petani Desa Lee. 

Terpisah, Sekretaris Jendral KPA, Dewi Kartika meminta Kementerian ATR/BPN segera menindaklanjuti hasil putusan tersebut dan tidak ada alasan untuk menunda-nunda lagi penyelesaian konfliknya melalui kerangka reforma agraria.

Masyarakat sudah berjuang sebaik-baiknya, mari kita tunggu gebrakan dari sisi pemerintah,” tambah Dewi.

Wilayah sengketa yang dimenangkan warga tersebut merupakan satu diantara ratusan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah diusulkan KPA kepada pemerintah sejak 2017 lalu. (Adm)

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934