KPA Bali Minta Pemerintah Segera Hentikan Intimidasi Peusahaan di Lokasi Prioritas Reforma Agraria

admin

Gianyar (kpa.or.id) - Kordinator KPA Wilayah Bali, Ni Made Indrawati menyayangkan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh tenaga kerja PT Ubud Resort Duta Development kepada petani penggarap di Dusun Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali.

Pihak perusahaan terkesan tidak menaati proses penyelesaian konflik yang tengah berlangsung karena berupaya melakukan perbuatan di luar kesepakatan antara pemerintah dengan petani,” Ucap Indra.

Pasalnya, peristiwa tersebut terjadi di atas Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah diusulkan KPA kepada pemerintah, artinya lokasi tersebut sedang diupayakan penyelesaian konfliknya.

Bahkan, dalam  “Lokakarya Percepatan Penyelesaian Konflik Pertanahan dalam Kerangka Reforma Agraria di Provinsi Bali” antara KPA dengan Pemerintah Provinsi Bali pada 4 Juli 2019, pihak Pemprov sepakat melepaskan tanah-tanah yang merupakan aset mereka untuk dijadikan sebagai objek reforma agraria.

Salah satu lokasi yang akan diselesaikan tersebut adalah wilayah garapan masyarakat Selasih seluas kurang lebih 144 hektar yang diklaim pihak perusahaan.

Ni Made Indrawati juga meminta pemerintah menghentikan intimidasi yang dilakukan tenaga kerja perusahaan terhadap warga di wilayah prioritas reforma agraria.

Sebelumnya, terjadi penebangan pohon pisang di areal perkebunan milik warga oleh orang suruhan PT Resort Ubud Duta Development. Akibat peristiwa ini, 10 keluarga petani mengalami kerugian karena pisang merupakan mata pencaharian utama mereka

Kejadian tersebut terus berlangsung dan saat ini sekitar  ±15 hektar lahan warga habis dibabat pihak suruhan perusahaan.

Menurut salah satu warga Dusun Selasi yang tergabung dalam Serikat Petani Selasih (SPS), pihak perusahaan mendatangi langsung beberapa rumah warga dengan nada ancaman akan mencabut hak garap para petani kalau laporan mereka ke pemerintah tidak dicabut.

Ancaman ini ditengarai merespon laporan warga kepada Kantor Staf Presiden (KSP) yang juga ditembuskan ke beberapa instansi pemerintah daerah di Provinsi Bali per 4 Juli 2019 yang lalu.

Dalam surat tersebut, warga meminta, pertama, pemerintah segera menghentikan penebangan yang dilakukan pihak perusahaan; kedua, meminta Kementrian ATR/BPN meninjau kembali HGB PT Ubud Resort Development karena terbukti ditelantarkan dan sudah digarap oleh warga; ketiga, kepastian hukum hak atas tanah yang sudah digarap oleh warga; dan keempat, mempercepat penyelesaian konflik Dusun Selasih sebagai salah satu LPRA melalui kerangka reforma agraria

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934