PTPN IX Kembali Mencoba Merampas Tanah Petani

Ridwan Akbar Tanjung

Cilacap (kpa.or.id)- Kamis 10 Oktober, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menerima kabar jika PTPN IX melakukan tindakan intimidasi terhadap petani yang tergabung dalam Serikat Tani Mandiri Cilacap. Intimidasi tersebut dilakukan PTPN dengan alasan pengamanan aset PTPN IX. Kejadian tersebut terjadi di Desa Bantar, Kecamatan Wanareja. Pada saat yang bersamaan petani yang sedang berkumpul di lokasi bersama dengan Kapolsek Wanareja, Danramil Wanareja dan juga beberapa anggota Batalion 405, tiba-tiba pihak perusahaan yang diwakili oleh sekitar 300 orang Satgas dari Federasi Serikat Pekerja Perkebunan PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan (FSPBUN IX TT) datang dan mengindimidasi dan mengancam masyarakat.
 
Seperti yang diungkapkan oleh Sugeng selaku Ketua Serikat Tani Mandiri (STAM) Cilacap yang juga hadir pada kejadian tersebut “Mereka hadir dan tiba-tiba langsung memprovokasi masyarakat dan mengacam akan membabat semua tanaman petani dan juga gubuk-gubuk milik petani”. Tanah HGU terlantar seluas 63 hektar tersebut sudah digarap petani sejak puluhan tahun lalu hingga saat ini dan menjadi sumber ekonomi petani.
 
Diketahui bahwa Pihak PTPN IX ingin mengambil alih tanah para petani padahal HGU nya sudah habis sejak tahun 2005 dan tidak ada perpanjangan. Namun PTPN IX tetap mengklaim bahwa tanah bekas HGU seluas 63 Hektar tersebut adalah miilik mereka. Terlebih lagi tanah tersebut masuk dalam wilayah yang akan diselesaikan konfliknya dalam Rapat Tingkat Menteri 12 Juli 2019.
 
Saat kejadian sempat terjadi ketegangan antara petani dengan pihak Satgas PTPN IX. Namun arogansi PTPN IX berhasil dilerai oleh pihak kepolisian yang berada di lokasi kejadian. Zakaria selaku Kepala Desa Bantar juga menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Satgas tersebut. “Saya selaku Kepala Desa juga menyayangkan tindakan semena-mena dari perusahaan. Ini merupakan bentuk pelecehan dan penindasan terhadap masyarakat dan wilayah desa kami.” Ujar Zakaria. 
 
Meski sudah dicegah dan ditengahi oleh aparat dan pemerintah desa PTPN IX bersikukuh tidak segan melakukan konflik fisik secara langsung, apabila petani masih juga berusaha mempertahankan tanahnya. 
 
Setelah insiden ini, petani akan mengadukan dan meminta mediasi ke Pemda dan DPRD Kabupaten Cilacap untuk menyepakati jalan keluar penyelesaian konflik agraria di Desa Bantar. Pihak-pihak yang akan dilibatkan antara lain PTPN IX, Komandan Satgas, Camat Wanareja, Kapolsek Wanareja, Danramil Wanareja, GTRA Kabupaten Cilacap, GTRA Provinsi Jawa Tengah dan juga Konsorsium Pembaruan Agraria.
 
Dewi Kartika Sekretaris Jenderal KPA mengecam arogansi dan intimidasi PTPN IX kepada petani. “Hal tersebut sangat bertentangan dengan agenda reforma agraria pemerintah, dan perintah presiden dalam percepatan penyelesaian konflik agraria” ujarnya. Perlu diketahui oleh seluruh pihak bahwa Desa Bantar tersebut adalah satu dari 533 desa yang diusulkan sebagai lokasi prioritas reforma agraria oleh KPA bersama STAM Cilacap kepada pemerintah. Bahkan desa tersebut sudah menjadi lokasi target prioritas penyelesaian konflik pemerintah pusat, hal tersebut disepakati dalam Rapat Tingkat Menteri tanggal 12 Juli 2019. Seluruh pihak baik Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, aparat dan PTPN IX harus menghormati proses percepatan penyelesaian konflik agraria pemerintah pusat di Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa tengah pada umumnya. 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934