Pasca Rekomendasi Komnas HAM, Petani STKGB Pertanyakan Penyelesaian Konflik Agraria dengan PT. BNIL

admin

Jakarta (kpa.or.id) - Perwakilan petani dari Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) mempertanyakan kelanjutan proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi antara mereka dengan PT. Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) di Kampung Agung dan Bujuk Jaya, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Hal ini diugkapkan dalam kunjungan ke kantor Komnas HAM RI, Rabu, (12/2/2020) di Jakarta. Dalam kunjungan ini, perwakilan dari STKGB tersebut didampingi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan surat rekomendasi mengenai mediasi konflik agraria antara petani STKGB dengan PT. BNIL pada tanggal 4 September 2017.

Saat ditemui bagian mediasi Komnas HAM, Sugianto, salah satu perwakilan STKGB menjelaskan sudah beberapa kali mengunjungi Komnas HAM untuk menanyakan kelanjutan rekomendasi terkait konflik tersebut.

Perwakilan Komnas HAM menjelaskan, secara administrasi laporan ini sudah ditutup. Pasalnya, proses mediasi yang didorong urung terlaksana karena pihak perusahaan tidak pernah hadir dalam beberapa kali pertemuan untuk mediasi. Maka dari itu, kata mereka, agar proses mediasi ini dapat ditindaklanjuti kembali, masyarakat diharapkan kembali mengirimkan surat pengaduan ke Bagian Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM.

Menanggapi hal tersebut, Syamsudin dari KPA mengatakan akan memberikan kembali beberapa data yang diperlukan untuk menindaklanjuti kasus ini. Namun ia, juga memnta Komnas HAM mengeluarkan surat rekomendasi kepada instansi terkait agar HGU PT. BNIL yang akan habis pada tahun 2025 mendatang tidak diperpanjang kembali.

Perwakilan petani lainnya, Sukirman, juga meminta Komnas HAM dengan kewenangannya, bersikap tegas. “Hak kami dirampas oleh perusahaan dengan cara intimidasi, penyiksaan, dan kriminalisasi. Namun pemerintah tidak pernah merespon aduan kami, bahkan kami ditangkap dan dipenjara” ungkapnya.

Jika awalnya pengaduan kami untuk meminta mediasi. Pada kesempatan ini, kami ingin Komnas HAM benar-benar mendesak pemerintah menyelesaikan konflik ini,” lanjutnya.

Konflik agraria yang melibatkan petani STKGB dengan PT. BNIL ini telah berlangsung sejak 1991 saat pihak perusahaan mengakuisisi secara sepihak tanah masyarakat (petani STKGB) seluas 1577 hektar. Tercatat sebanyak 1420 Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di sana menjadi korban penggusuran tersebut. Mereka merupakan warga transmigrasi yang sudah bermukim di sana sejak 1986. PT. BNIL sendiri pada saat itu berencana mencadangkan tanah seluas 10.000 hektar untuk perkebunan tebu di mana sebagiannya menyerobot tanah-tanah masyarakat.

Selain menggusur, PT. BNIL juga membangun tembok sepanjang batas desa, sehingga menutup akses masyarakat dan membuat mereka merasa terintimidasi. Sebab itu, pada pertemuan ini, perwakilan petani juga meminta Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar tembok tersebut dirobohkan.

Selanjutnya, KPA bersama STKGB akan mengunjungi Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa PDTT dan Komisi II DPR RI guna meminta percepatan penyelesaian konflik agraria tersebut.

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934