Warga Desa Pagar Batu Lahat Kembali Duduki Tanah Mereka yang Digusur PT. Artha Prigel

admin

Lahat (kpa.or.id) - Warga Desa Pagar Batu, Lahat, Sumatra Selatan melakukan pendudukan kembali atas tanah mereka yang digusur PT. Artha Prigel akhir Maret lalu. Hal ini menandai peringatan 40 hari kematian dua warga, Putra (33) dan Suryadi (36) akibat konflik dengan pihak perusahaan. Aksi pendudukan ini sebagai tanda warga tidak mundur dalam konflik agraria seluas 180,31 hektar dengan PT. Artha Prigel meski telah menelan dua korban nyawa.

Di Lokasi, terlihat sekumpulan warga menutup sebuah jalan di lokasi konflik dengan mendirikan pagar menggunakan dahan pohon. Warga mengikatkan dua spanduk pada pagar tersebut, salah satunya berisi rekomendasi DPRD Kabupaten Lahat kepada Pemkab Lahat. Salah satu isi rekomendasi tersebut ia memberikan sanksi kepada PT. Artha Prigel dengan mencabut izin usaha perkebunan perusahaan.

Spanduknya lainnya berisikan tulisan “Lahan ini sedang diawasai oleh Tim Advokasi Rakyat Pagar Batu” sejumlah 40 orang. Nama-nama tersebut antara lain, Dhabi K Gumaira SH MH, Mualimin Pardi Dahlan SH, M Hairul Sobri ST, M Untung Saputra, dan Dedek Chaniago.

Robby Hadinata, salah satu tokoh pemuda Pagar Batu mengatakan warga tidak akan tunduk pada perusahaan yang telah merampas tanah-tanah mereka.

“Klaim lahan yang kita lakukan hari ini adalah tanda bahwa kami tidak akan mundur dari perjuangan untuk kembali mendapatkan lahan kami,” tegas Robby Harinata.

Ia menuntut Pemkab Lahat segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Lahat agar segera mencabut izin usaha perkebunan PT. Artha Prigel.

Kami menyesalkan belum adanya langkah konkrit dari Bupati Lahat,” tutup Robby.

Selain tewas, dua orang warga lainnya, yakni Marlin dan Lion mengalami luka serius akibat tikaman pisau dari security perusahaan saat konflik berdarah Maret lalu.

Dedek Chaniago, Sekjend Komite Reforma Agraria Sumatra Selatan (KRASS) juga kecewa melihat progres penyelesaian konflik dari pemerintah sejauh ini.

Korban yang yang berjatuhan dan tewas tidak juga membuat pemerintah bergerak cepat untuk menyelesaikan konflik agraria yang lahir akibat tindakan perusahaan yang merampas tanah-tanah masyarakat sejak 1994 ini,” tutur Dedek.

Berbagau upaya telah dilakukan oleh warga untuk penyelesaian konflik ini an juga sudah ada rekomendasi dari DPRD Lahat, Gubernur dan Kementerian ATR/BPN agar Bupati. Namun, sampai hari ini belum ada progres, menangkap pelaku pembunuhan dan penyesalaian konfliknya hingga 40 hari sejak peristiwa.

Wajar masyarakat marah dan mengambil pilihan untuk kembali menduduki dan mereklaim lahan mereka,” ungkap Dedek.

Saya berharap, simbol bahwa rakyat menginginkan betul tanahnya kembali harus cepat direspon. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkrit meski saat ini kita berada dalam situasi pandemi. Agar tidak terjadi lagi pertumpahan darah,” Dedek meneruskan.

Sesungguhnya ini peluang bagi Sumsel, khususnya Lahat untuk menjalankan perintah konstitusi dan presiden untuk mewujudkan Reforma Agraria,” tutupnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Jakarta, Syamsudin Wahid, Kepala Departemen Penguatan Organisasi KPA meminta pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria antara warga Pagar Batu dengan PT. Artha Prigel dan jalankan reforma agraria.

Jadi kita minta, kasus ini tidak berhenti di kasus pembunuhannya saja. Pemerintah juga harus mengevaluasi pihak perusahaan dan mencabut izinnya,” ujar Syamsudin.

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934