Setahun Pasca Kemenangan Gugatan Warga, Apa Kabar Penyelesaian Konflik Agraria Desa Lee?

admin

Palu (kpa.or.id) - Tanggal 24 Juni 2019, menjadi hari yang bersejarah bagi warga di tiga desa, yakni Desa Lee, Kasingoli dan Gontara, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Marowali Utara, Sulawesi Tengah. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Palu mengabulkan permohonan gugatan mereka terhadap keberadaan HGU PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN), anak perusahaan dari PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV yang mencaplok tanah masyarakat di tiga desa.

Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan warga kepada PT. SPN atas tanah milik warga seluas 1.895 hektare (ha) yang dikuasai PT SPN melalui penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Kantor Pertanahan Morowali Utara di tiga desa tersebut.

Kedua, menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Morowali Utara, yaitu sertifikat HGU Nomor 00026 tanggal 12 Juni 2009 dan Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016 tanggal 28 Juni 2016 terletak di Desa Lee, Kasingoli dan Gontara seluas 1.895 ha atas nama PT SPN.

Ketiga, mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Morowali Utara untuk mencabut sertifikat HGU perusahaan yang terbit sejak 2009, dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.073.500,-.

Warga menggugat PT. SPN karna merasa proses penerbitan HGU perusahaan tidak pernah melibatkan dan disosialisasikan kepada mereka. Padahal tanah tersebut telah menjadi Hak Milik warga sejak 1983.

Kemenangan ini langsung disambut haru oleh semua warga yang hadir dalam persidangan. Mereka tak kuasa menahan tangis, salah satunya Kepala Desa Lee, Almida Batulapa yang sejak awal ikut berjuang bersama warganya.

Namun, euforia tersebut tidak berlangsung lama. Pasalnya, PT. SPN mengajukan permohonan banding kepada panitera PTUN Palu tiga hari berselang dan mengajukan memori banding pada 9 Agustus 2019.

Alhasil, pada tanggal 24 Oktober 2019, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Makassar, Sulawesi Selatan menerima permohonan banding PT. SPN dan membatalkan putusan PTUN Palu sehingga perkara kasasi berlanjut di Mahkmah Agung.

Namun sejauh ini, belum ada tanda-tanda keluarnya putusan kasasi dari MA, sehingga proses penyelesaian konflik yang telah menemui titik terang pelan-pelan kembali menguap. Padahal Desa Lee merupakan salah satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah diusulkan KPA kepada pemerintah sebagai salah satu lokasi usulan penyelesaian konflik agraria. Bahkan, warga Desa Lee sendiri bersama KPA telah menyurati Kementerian BUMN guna mengajukan permohonan audiensi terkait penyesalaian konflik agraria antara warga di tiga desa dengan PT. SPN pada tanggal 16 Maret 2020. Akan tetapi, belum ada jawaban dari pihak kementerian.

Korwil KPA Sulteng, Noval Saputra mengatakan konflik agraria Desa Lee merupakan konflik agraria struktural telah berlangsung sejak lama. Warga pun telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan perkara ini. Bahkan sudah masuk ke ranah peradilan sebagai jalan pembuktian warga atas tanah milik mereka yang diserobot PT. SPN.

Ironis melihat Negara menerbitkan HGU perusahaan di atas tanah hak milik masyarakat, bahkan masyarakat harus menempuh ranah peradilan untuk membuktikan tanah yang jelas-jelas merupakan hak milik mereka di mana sertifikatnya terbit jauh sebelum keluarnya HGU PT. SPN,” ujar Noval.

Saat ini, perkara kasus Desa Lee dengan PT. SPN telah berada di MA. Apapun hasil putusan hakim nantinya, perjuangan kita harus terus dilanjutkan untuk agar masyarakat bisa kembali mendapatkan hak mereka yang telah diserobot oleh PT. SPN,” tutup Noval.

 

 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934