Petani Mencirim dan Simalingkar, Jalan Kaki Menuju Istana Negara untuk Penyelesaian Konflik Agraria

admin

Deli Serdang (kpa.or.id) – petani dari dua desa yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) melakukan aksi berjalan kaki dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara menuju Istana Negara di Jakarta. Aksi ini merupakan respon dan tuntutan kepada Presiden Jokowi terkait konflik agraria antara petani di Desa Simalingkar dan Desa Sei. Mencirim, Kecamatan Putalimbaru, Kabupaten Deli Serdang dengan PTPN II. Perusahaan perkebunan plat merah tersebut merampas tanah-tanah petani di dua desa.

Mereka memulai perjalanan, Rabu, (24/6/2020) dengan dilepas oleh gerakan tani di Sumatra Utara. Hal ini sebagai bentuk dukungan dari gerakan tani untuk perjuangan petani Simalingkar dan Sei. Mencirim. Salah satunya, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), organisasi anggota KPA di Sumut.

“BPRPI ikut mendukung aksi ini. Petani dan masyarakat adat harus bersama-sama berjuang demi terwujudnya reforma agraria sejati dan keadilan hak atas tanah. Sama seperti petani, kelompok masyarakat adat juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu solidaritas bagi perjuangan ini sangatlah penting” ungkap Alfi Syahrin, Ketua Umum BPRPI.

Organisasi anggota KPA lainnya, yakni Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB) juga memberikan dukungan terhadap aksi petani ini dengan cara melakukan penyambutan ketika rombongan melewati wilayah mereka.

“Petani di Kabupaten Serdang Bedagai merasa bangga dapat menyambut dan menyediakan tempat bermalam bagi pejalan kaki yang berjuang untuk penyelesaian konflik agraria. Kesempatan ini juga dapat menjadi momentum konsolidasi bagi petani”, ungkap Ari, Ketua SPSB.

Pilihan aksi ini terpaksa dipilih petani, pasalnya segala usaha telah mereka lakukan di tingkat kabupaten dan provinsi. Mulai dari audiensi, lobi dan aksi-aksi demontrasi di berbagai kantor pemerintah provinsi. Namun tidak pernah mendapat respon dari pemerintah.

Konflik Menahun yang Tak Kunjung Usai

Sejak 1954, masyarakat di Desa Simalingkar A, Desa Duren Tunggal dan Desa Namobintang, yang saat ini tergabung di dalam SPSB, sudah mulai banyak bertempat tinggal dan bercocok tanam di area lokasi konflik yang merupakan eks perkebunan Belanda. Saat ini perkebunan tersebut diklaim masuk ke dalam HGU PTPN II Tanjung Morawa Deli Serdang. Setidaknya 810 Kepala Keluarga masyarakat bermukim dan bercocok tanam di areal konflik seluas 854 hektar tersebut. Tahun 198, mereka telah mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan dikeluarkan SK Land Reform oleh Gubernur Sumatra Utara.

Selanjutnya, pada 2002 Tim B Plus bentukan Gubernur Sumut mengeluarkan rekomendasi agar PTPN II tidak memperpanjang HGU mereka dan menyelesaikan konflik dengan masyarakat.

Namun, Kementerian ATR/BPN tidak mengindahkan rekomendasi tersebut dan terus memberikan perpanjangan HGU pada PTPN. Periode 2017-2019 lalu, PTPN II bersama aparat Polri dan TNI kembali menggusur, mengokupasi dan bahkan menghancurkan tanaman-tanaman yang menjadi sumber ekonomi warga. Hal tersebut memancing perlawanan warga setempat. Beberapa warga diantaranya mengalami kriminalisasi dengan tuduhan perusakan. Warga semakin karna secara tiba-tiba HGU tersebut telah berubah menjadi HGB tanpa adanya sosialisasi.

Sementara, kelompok masyarakat yang tergabung STMB juga telah berkonflik dengan perusahaan sejak puluhan tahun lalu. Areal konflik seluas 557 hektar tersebut terletak di Desa Sei. Mencirim dan Namorube Julu.

Konflik ini bermula pada tahun 2017 dimana pihak PTPN II memasang plang yang bertuliskan Sertifikat HGU dengan Nomor: 171/2009. SK HGU tersebut menjadi dasar bagi PTPN II bersama dengan aparat TNI dan Polri untuk menggusur petani yang menggantungkan hidup di atas tanah tersebut. Hal tersebut memancing perlawanan dari pihak masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanahnya dan menyebabkan tiga orang petani ditangkap dan dikriminalisasi. “Selain menggusur, pihak PTPN dan aparat juga merusak tanaman yang menjadi sumber mata pencaharian petani.” Ujar Hawari Hasibuan, Koordinator Wilayah KPA Sumut.

Konflik agraria yang melibatkan perusahaan perkebunan negara ini sejatinya tidak hanya terjadi di Deli Serdang. KPA mencatat, saat ini terdapat 329.153 hektar konflik agraria di 225 desa yang melibatkan dua BUMN, yakni PTPN dan Perhutani. Konflik agraria tersebut melibatkan 97.260 KK. Konflik-konflik tersebut telah terjadi selama puluhan tahun tanpa adanya penyelesaian sehingga terus-menerus melahirkan korban.

Pemerintah sendiri sudah beberapa kali melakukan Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Bahkan, Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengadakan Ratas khusus membahas penyelesaian konflik yang melibatkan PTPN II. Namun, alih-alih konflik selesai, di lapangan, korban terus berjatuhan akibat intimidasi dan teror dari pihak perusahaan, bahkan peristiwa tersebut masih terjadi di tengah pandemi.

 

 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934