Petani SPSB dan STMB Gelar Aksi Depan Kementerian ATR/BPN, Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria

admin

Jakarta (kpa.or.id) - Ratusan Petani dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) hari ini, Selasa, 11 Agustus 2020, menggelar aksi demontrasi di depan Kementerian ATR/BPN, menuntut penyelesaian konflik agraria di dua desa dengan PTPN II.

Rombongan para petani yang terdiri dari 130 laki-laki dan 40 perempuan ini membawa berbagai alat bukti kepemilikan atas tanah mereka yang dirampas PTPN, seperti SHM dan SK Land Reform yang dulu diterbitkan Gubernur Sumatra Utara pada tahun 1984.

Para petani bergantian menyampaikan orasi menuntut pemerintah segera menyelesaian konflik agraria petani Simalingkar dan Sei. Mencirim dengan PTPN II. Para petani juga mendesak Kementerian ATR/BPN segera mencabut HGB di atas pemukiman petani Simalingkar dan mengembalikan hak lahan berdasarkan SK Land Reform bagi Petani Sei Mencirim.

Aris Wiyono, Dewan Pembina SPSB juga mendesak Kementerian BUMN agar segera mengevaluasi penguasaan lahan PTPN II hasil rampasan dari lahan Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang telah menjadi tempat pemukiman sejak puluhan tahun dan areal pertanian sebagaimana Surat Keputusan (SK) Land Reform.

Gerakan SPSB dan STMB ini didukung oleh sejumlah elemen masyarakat antara lain Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), KPA Wilayah Jawa Barat, dan Rimbawan Muda Indonesia (RMI). Kemudian, Solidaritas Perempuan (SP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Liga Mahasiswa Nasional Demokratik-Dewan Nasional (LMND-DN), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Aliansi Petani Indonesia (API), dan Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Komite Jakarta Raya.

Sebelumnya, dalam Konferensi Pers yang diselenggarakan secara daring oleh KNPA, Senin, 10 Agustus 2020, Benni Wijaya dari KPA menyatakan konflik yang dihadapi oleh petani Mencirim dan Simalingkar ini merupakan gunung es dari ratusan konflik yang disebabkan oleh klaim perushaan milik negara, seperti PTPN dan Perhutani di atas tanah-tanah masyarakat.

Rentetan peristiwa konflik ini menjadi preseden buruk di tengah janji politik pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria,” katanya.

Kenyataannya, saat ini masih banyak terjadi konflik agraria di berbagai provinsi karna disebabkan klaim perusahaan-perusahaan milik negara, bahkan masih terjadi di tengah pandemi ini,” Benni menjelaskan.

Sebagai organisasi yang sebagian besar anggotanya juga berkonflik dengan PTPN dan Perhutani, KPA sejak awal telah menyatakan secara tegas mendukung perjuangan petani dan akan mengawal sampai tuntutan mereka dikabulkan oleh pemerintah,” demikian Benni Wijaya.





 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934