Perempuan dan Perjuangan Agraria

admin

Jakarta (kpa.or.id) - Perempuan kerap kali mendapatkan diskriminasi di masyarakat. Di Indonesia, trend Kekearasan terhadap perempuan terus melonjak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mencatat setidaknya pada tahun 2019 terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Situasi serupa pun dialami para perempuan di wilayah-wilayah konflik agraria. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan dalam kurun waktu 2017-2020, sebanyak 25 perempuan mengalami tindakan kriminalisasi dan 78 orang saat mempertahankan tanah mereka dari penggusuran dan perampasan oleh perusahaan swasta dan Negara.

Hal demikian pun menjadi bahasan dalam diskusi yang diadakan secara daring oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), 26 Februari 2021 dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional. Dengan tema Tidak Ada Pembebasan Kelas Tanpa Pembebasan Perempuan.

Dewi Kartika, Sekretaris Jendral KPA mengatakan, di masa pandemi, kebijakan pembatasan sosial yang dikeluarkan pemerintah nyatanya tidak membuat perampasan tanah berkurang. KPA mencatat, pada tahun 2020, terjadi 241 letusan konflik agraria yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Dari letusan tersebut, 2 orang perempuan mengalami kriminalisasi dan 4 orang dianaiaya.

Ia beranggapan terjadinya banyak perampasan tanah di Indonesia karena orientasi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin liberal. Hal tersebut dapat terlihat dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) yang menjadikan tanah hanya sebagai komoditas. “Tanah sangat berorientasi pada ekonomi yang kapitalistik sehingga menghilangkan fungsi sosialnya,” ujar Dewi.

Perihal perjuangan perempuan dalam Reforma Agraria (RA), Dewi mengatakan bahwa perempuan kerap kali menjadi garda terdapan yang mengalami kekerasan ketika mempertahankan tanahnya. Seperti yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di Kendeng dan Dusun Selasih, Desa Puhu, Bali menghadap pihak Aparat Keamanan dan pihak Perusahaan.

Atas dasar itu, ia menyerukan semua untuk bersama-sama mendukung agenda kaum tani melawan perampasan, kriminalisasi, serta diskriminasi terhadap perempuan pejuang agraria. Sebab bagi Dewi, setiap warga negara dilindungi dan diatur hak atas tanahnya. “UUPA harus segera menjadi perjuangan kaum tani dan kita semua untuk melindungi tani dari pengusaha,” tuturnya.

Tak lupa, ia pun menyerukan penguatan solidaritas gerakan lintas sektoral, agar gerakan rakyat semakin kuat.

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934