Sekti Jember: Kriminalisasi dan Intimidasi Masih Menjadi Momok Petani

admin

Jember (kpa.or.id) - Kriminalisasi dan intimidasi masih menjadi momok bagi anggota Serikat Tani Independen (Sekti) Jember. Hal ini disampaikan Jum’ain, pembina Sekti dalam Rapat Akbar Gerakan Reforma Agraria Jawa Timur yang diselenggarakan di Jember, 25 Februari 2021 lalu. Hal ini diamini oleh14 Organisasi Tani Lokal (OTL) Sekti Jember yang hadir dalam konsolidasi tersebut.

Jum’ain menyampaikan, para petani kerap kali mengalami tindakan intimidasi dan kriminalisasi oleh Perum Perhutani. Ia pun mengatakan, petani dituduh mencuri kayu perhutani, padahal kayu tersebut berasal dari pohon yang ditanam petani. “Kami ditangkap dan ditahan beberapa hari oleh pihak Polres Jember,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Makmur Rochman OTL Gambirono, menyampaikan anggotanya ditangkap oleh pihak Perhutani dan diperlakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ia melanjutkan, atas kondisi tersebut, hingga saat ini petani anggota OTL Gambirono harus wajib lapor.

Masih berhubungan konflik dengan Perhutani, Mujanar, OTL Sidomulyo mengatakan oknum Perhutani banyak melakukan penebangan dan penjualan kayu sepihak. Ia juga mengatakan, hingga saat ini masyarakat masih terus berani menghadang Perhutani yang hendak merusakan tanaman petani.

Makmur menambahkan, Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang seharusnya mengayomi petani malah mengintimidasi petani dan melindungi Perhutani. “Tolong dilaporkan kepada pengawas Perum Perhutani tindakan yang merugikan negara dan rakyat,” tegasnya. 

Selain itu, ada pula OTL Mangaran, masih terus memperjuangan hak atas tanah mereka meskipun telah berkonflik dengan Perhutani sejak Orde Baru.

Perihal intimidasi terhadap petani, hal itu pernah dialami OTL Pace Silo (intimidasi dari kepolisian yang hendak menggusur tanah petani), OTL Monggolsari, OTL Suco, OTL Nogosari, dan OTL Kerangkedaung (intimidasi saat berkonflik dengan PT Perkebunan Nusantara).

Merespon situasi tersebut, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengingatkan para petani untuk terus mengkonsolidasikan diri agar semakin kuat dalam menghadapi berbagai intimidasi dan teror dari pihak Perhutani. Penting juga bagi petani untuk mengetahui kebijakan-kebijakan agraria di Indonesia agar tidak mudah dibohongi oleh pihak Perhutani.

Dewi juga menyampaikan itu lah pentingnya mengapa pemerintah harus segara mengakui hak-hak petani atas tanah yang mereka garap. Menyelesaikan konflik agraria dan tumpang tindih klaim antara masyarakat dengan perusahaan swasta maupun Negara. Memastikan hak atas tanah para petani secara hukum agar hal-hal seperti tadi tidak terjadi lagi.

Dewi juga menyampaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 11/2010 Tanah Terlantar, harusnya negara segera menertibkan tanah-tanah yang telah ditelantarkan perusahaan dan menetapkannya menjadi objek reforma agraria. Setelah itu, pemerintah wajib mendistribusikannya kepada petani gurem, petani tidak bertanah, dan buruh tani karna merupakan subjek prioritas dari hak atas tersebut.

Keliru bagi Dewi, jika saat ini pemerintah malah menerbitkan, UU Cipta Kerja. Di mana Bank Tanah akan mengatur tanah terlantar menjadi objek yang akan diberikan kepada investor dan badan hukum berskala besar. “Itulah landasan mengapa kita menolak UU Cipta Kerja,” tuturnya.

Selain itu penting baginya agar masyarakat terus mengumpulkan informasi dan kronologis kasus jual beli tanah, intimidasi, dan kriminalisasi untuk segera menjadi laporan KPA dan Sekti Jember kepada pihak terkait.

Terakhir Dewi, menyampaikan solidaritas antar petani dan antar OTL, untuk saling mendukung dalam perjuangan RA harus tetap dilakukan.

Apa yang disampaikan anggota Sekti tersebut merupakan gambaran atas situasi yang dihadapi petani di berbagai wilayah konflik agraria. Kasus-kasus seperti ini terjadi setiap tahun, dan  terus terjadi selama pandemi. Sepanjang 2020, KPA mencatat setidaknya terdapat 134 kasus kriminalisasi (132 korban laki-laki dan 2 perempuan), 19 kali kasus penganiayaan (15 laki-laki dan 4 perempuan), dan 11 orang tewas di wilayah konflik agraria. Bahkan di beberapa lokasi, kasus kriminalisasi terjadi secara berulang seperti yang dialami petani di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.

 

 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934