Perhutani Kembali Intimidasi Petani Jember

admin

Lumajang (kpa.or.id) - Intimidasi dan teror yang dilakukan Perum Perhutani kepada para petani dan penggarap yang berada pinggiran dan klaim kawasan hutan seperti tidak ada ujungnya. Kali ini situasi tersebut dialami oleh petani anggota Serikat Petani Bangalsari (SPB) di Dusun Sumberklopo, Desa Curahnongko, Kecamatan Bangalsari, Jember.

Tindakan intimidasi ini terjadi kala para petani hendak menanami kembali lahan mereka yang dirusak Perhutani medio Oktober-Desember tahun lalu. Mereka berdalih, penanaman kembali yang dilakukan di tanah garapan Atman, Hussein dan Sanipan tersebut berada di wilayah pengelolaan pihak perusahaan. Para petani tidak menerima klaim tersebut, pasalnya mereka sudah menggarap tanah tersebut selama 24 tahun.

Penanaman kembali ini dilakukan secara bersama-sama dengan ratusan anggota OTL SPB. Cek-cok pun tidak terhindarkan kala Perhutani, LMDH dan  Polhut tetap memaksakan untuk menghalang-halangi kegiatan tersebut. Meski terus mendapat intimidasi, petani tetap berhasil menanami kembali lahan mereka yang sudah dirusak itu.

Aksi penanaman kembali ini merupakan ekspresi para petani untuk mempertahankan tanah mereka yang telah dirusak pihak Perhutani tahun lalu. Selain menebang tanaman, lahan para petani juga dipetak-petak dengan ukuran 15 x 60 meter dan 10 x 80 meter. Para petani menduga pemetakan tersebut dilakukan untuk mengambil alih lahan mereka dan diberikan kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lahan yang telah diambil itu kemudian disewakan kepada para petani dengan harga 10 juta/bidang.

Konflik agraria antara petani dan Perum Perhutani ini merupakan hal yang kerap terjadi. KPA mencatat sebanyak 40.860 KK di 89 kampung dan desa dengan luas 41.972 hektar di 20 kabupaten berkonflik dengan Perhutani akibat klaim sepihak pihak perusahaan.

Kasus ini muncul akibat tidak adanya kejelasan tata batas klaim kawasan hutan yang dikelola Perhutani, ditambah monopoli mereka atas penguasaan hutan di Pulau Jawa. Menurut laporan mereka tahun 2018, Perhutani menguasai 2,4 juta hektar wilayah hutan di Jawa-Madura. Di sisi lain, terdapat 25 ribu kampung dan desa dari Banten hingga Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan klaim kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.892 kampung dan desa berada dalam klaim kawasan hutan. (Laporan Potensi Desa 2018, BPS).

Situasi ini menjadikan penyelesaian konflik agraria melalui pelepasan klaim kawasan hutan menjadi kebutuhan mendesak agar tindakan-tindakan intimidasi, teror dan kriminalisasi yang kerap dihadapi petani tidak terjadi lagi.

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934