Nasib Masyarakat Komodo: Melawan Ancaman Penggusuran Proyek Strategis Nasional dan Perjuangan Reforma agraria

admin

Labuan Bajo (kpa.or.id) - Masyarakat Desa Komodo mempertanyakan upaya dan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria yang tengah mereka hadapi. Hal ini disampaikan oleh masyarakat Kampung Komodo kepada perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) saat berdialog dengan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Selasa, 16 November 2021 di Desa Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain menanyakan proses penyelesaian konflik tersebut, masyarakat juga menyampaikan beberapa tuntutan mereka kepada KSP sebagai perwakilan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria, beberapa tuntutan kolektif Ata Modo tersebut diantaranya; 1) pengembalian dan pengakuan hak ulayat Ata Modo atas tanah dan lautnya melalui secara komunal; 2) mengembalian Loh Liang kepada Ata Modo karena menjadi pusat ekonomi wisata masyarakat; 3) memberikan pengakuan hukum atas tanah dan pemukiman di kampung komodo; dan 4) menghentikan investasi dan pembangunan resort perusahaan sebelum ada penyelesaian hak atas tanah bagi masyarakat.

Perwakilan KSP pada pertemuan menyampaikan bahwa apa yang dituntut oleh Ata Modo akan disampaikan kepada kementerian terkait yang memiliki kewenangan. Pada kesempatan ini juga sebenarnya diikuti oleh kepala Balai Taman Nasional Komodo dan Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat namun sangat disayangkan kedua perwakilan pemerintah tersebut tidak diperkenankan bergabung dan berdialog dengan masyarakat.

Masyarakat sejak 2017 bersama Sunspirit dan KPA telah mengkonsolidasikan dan mengusulkan Desa Komodo sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Masyarakat menuntut bukti nyata pelaksanaan reforma agraria yang telah dijanjikan pemerintah.

Perjuangan Reforma Agraria di Tengah Ancaman Berlapis Perampasan Tanah

Keindahan alam Pulau Komodo memang sangat menakjubkan. Tak heran banyak pengusaha dan pejabat publik berlomba-lomba menguasai wilayah ini melalui investasi, terutama di sektor pariwisata. Sayangnya, kegiatan ini telah melahirkan kerugian bagi masyarakat lokal. Mulai dari perampasan tanah hingga ancaman pengusiran dari wilayah hidup mereka akibat tuduhan masyarakat ilegal dan perambah hutan. Adalah Ata (Orang) Modo yang secara turun temurun telah mendiami wilayah ini selama ribuan tahun. Mereka adalah korban dari kencangnya arus investasi dan penguasaan tanah oleh elit-elit bisnis dan politik di wilayah Komodo.

Kampung Komodo, secara geografis berada di sebelah barat daratan Flores, bagian dari wilayah Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Antropolog J.A.J Verheijen melalui sebuah penelitian etnografik dalam bukunya yang berjudul Pulau Komodo, Tanah, Rakyat dan Bahasanya (1987) membuktikan bahwa jauh sebelum TNK hadir, telah ada sebuah peradaban kebudayaan di Pulau Komodo.

Peradaban itu, demikian tulis Verheijen, penduduknya disebut Ata Modo, yang mendiami Pulau yang disebut Tana Modo dan berkomunikasi dalam bahasa mereka sendiri yang disebut Wana Modo.

Awalnya terdapat 69 rumah di Desa Komodo, 7 rumah terletak di Dusun Nggaro dan 4 rumah lainnya terletak di tengah perkebunan (Wangka Wereq, Kubu dan Lipa) dekat Liang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Ata Modo bertani,menangkap ikan secara individual atau komunal, mengumpulkan ganggang, memetik asam pada musim tertentu.

Bagi masyarakat Modo, perampasan tanah dan penggusuran telah menjadi ancaman berlapis yang berlangsung sejak 1960-an. Dilakukannya penunjukkan Pulau Komodo sebagai Suaka Margasatwa melalui SK Menteri Kehutanan No. 66/Dep. Keh/1965 adalah awal dari refresifitas Negara terhadap warga Komodo. Hal ini disusul dengan Penunjukan Pulau Komodo, Pulau Padar dan Pulau Rinca sebagai Hutan Wisata melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur KDH Tk. I NTT No. 32 tahun 1969. Melalui narasi penyelematan lingkungan, Negara pelan-pelan mengeklusi masyarakat lokal dari tanah dan ruang hidup mereka. Sejak detik inilah Negara menancapkan kekuasaanya di Pulau Komodo.

Periode 1975-1987 adalah masa-masa paling kelam bagi masyarakat Ata Modo yang mendiami Loh Liang (pintu masuk kawasan wisata Pulau Komodo). Pemerintah menggusur mereka dan memindahkan ke Kampung Komodo, tempat yang didiami masyarakat saat ini. Proses pemindahan paksa tersebut diikuti aksi meracuni tanaman pertanian dan membakar rumah-rumah warga oleh pihak kehutanan.

Gubernur NTT, Viktor Laiskodat berencana menutup kawasan dan merelokasi masyarakat dengan dalih konservasi untuk penyelamatan habitat komodo. Warga menolak rencana ini sebab akan mengulang perampasan tanah yang terjadi pada mereka di Loh Liang. Padahal sebelumnya terdapat rekomendasi hasil kajian Tim Terpadu yang dibentuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan tidak perlu ada relokasi warga. Selain itu, rencana privatisasi juga terus dihembuskan yang kian mengancam warga sejak ditetapkan Pulau Komodo sebagai salah satu Kawasan Proyek Strategis Nasional (KSPN).

Magu, Ketua Adat modo menyampaikan bagaimana kejamnya Soeharto dan pesuruhnya yang banyak menculik masyarakat Modo dimana keberadaan dan nasib mereka tidak pernah diketahui hingga saat ini. Dan mengharapkan pemerintah membuktikan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria yang selama ini terjadi.

Rio dari Sunspirit menyampaikan, penyelesaian konflik Pulau Komodo menjadi hal yang sangat mendesak, sebab ketidakpastian penyelesaian konflik ini semakin mengancam masyarakat, di tengah masifnya arus investasi di lokasi. Ia juga menyampaikan bahwa tidak akan ada penyelesaian konflik agraria jika pemerintah tetap mempersilahkan investor merampas tanah Ata Modo.

Saat masyarakat mulai kembali menata kehidupan mereka, beradaptasi dengan menjadi pelaku wisata berbasis komunitas, kini ancaman kembali datang. Hal ini dimulai dengan adanya hutang luar negeri Indonesia kepada Bank Dunia yang mencapai USD 300 juta atau sekitar Rp 4,27 triliun. Hutang ini untuk membiayai pengembangan infrastruktur wisata di beberapa lokasi wisata premium termasuk Pulau Komodo.

Kontroversi soal hutang kepada Bank Dunia diperburuk dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan konsesi Pulau Komodo kepada perusahaan. Kementerian LHK mengatur zonasi TNK tahun 2012 melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK.21/IV-SET/2012 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo dan SK.34/PJLKKHL-3/2012 tentang Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam TN Komodo. Melalui peraturan tersebut, sebesar 265 hektar tanah di Pulau Komodo dikonversi untuk kepentingan usaha.

Semasa pemerintahan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengeluarkan SK.796/Menhut-II/2014 yang memberikan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) kepada PT. Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) di Pulau Padar dan Pulau Komodo. Baru tahun 2018, PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) mulai datang dan mengklaim Loh Liang di Pulau Komodo sebagai wilayahnya seluas 151,94 hektar. Padahal Loh Liang yang dulunya tanah milik Ata Modo masih diperjuangkan oleh Ata Modo hingga hari ini. Konsesi tersebut merupakan satu dari banyak agenda pemerintah untuk melancarkan agenda menuju wisata super premium.

Privatisasi Pulau Komodo melalui wisata premium yang dilakukan pemerintah dan perusahaan, di tahun 2019 saja, berhasil meraup keuntungan mencapai 33,16 miliar rupiah. Berdasarkan data Kantor Balai TNK yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019  jumlah pengunjung TNK mencapai 221,78 ribu jiwa yang didominasi wisatawan mancanegara. Banyaknya keuntungan hingga kucuran hutang Bank Dunia nyatanya sama sekali tidak bertujuan untuk kesejahteraan Ata Modo.

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934