Pendaftaran Tanah Bukan Sekedar Sertifikasi

Konsorsium Pembaruan Agraria

Permasalahan Tanah Masa Lampau
 
Tanah untuk rakyat, ungkapan tersebut sudah bukan lagi sinthesis yang dipahami dan diinginkan oleh pemerintah saat ini. Anekdot yang tepat kiranya adalah tanah untuk rakyat “tapi nanti”. Nanti ketika tanah Indonesia sudah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan daya dukung untuk kehidupan manusia Indonesia. Saat itulah akan kembali pada rakyat Indonesia. Begitu pentingnya tanah untuk kehidupan manusia, sehingga menjadikan sebagian orang memiliki keinginan untuk memilikinya seluas mungkin untuk dikomersilkan. Begitu banyak cara yang digunakan manusia untuk mendapatkannya mulai dari jual beli hingga perampasan dari masyarakat pribumi seperti yang dilakukan pendatang eropa kepada indian di Amerika, juga kolonialisme tanah rakyat Indonesia oleh perusahaan dagang Belanda.
 
Jika kembali berkaca pada zaman kolonial, terdapat undang-undang tentang pendaftaran tanah yang bernama “OVER SKRIPING ORDONANTIC” staatblaad No. 38/1834. Aturan ini sama sekali tidak menjamin kepastian hukum rakyat Indonesia karena hanya menitikberatkan pada pajak untuk kepentingan Belanda. kewajiban mendaftarkan tanah bukan saja sebagai kepastian hukum melainkan upaya pemerintah memungut pajak dari rakyat yang notabene adalah pemilik tanahnya sendiri, maka kemudian muncul konsep nilai jual objek pajak, pertanyaannya kemudian adalah, apakah benar bila pemilik membayar untuk apa yang telah lama dimilikinya hanya dengan dogma tanggungjawab rakyat terhadap negara. Nyatanya pajak adalah untuk pembiayaan dan belanja fasilitas kenegaraan. Alasan ketiga, adalah dengan terdaftarnya tanah Indonesia maka pemerintah mengetahui dimana saja tanah yang tidak terdapat pemiliknya dan dapat diambil pemerintah maka munculah konsep hak menguasai negara yang abuse of power. Hal ini menjadikan kembalinya sistem pengelolaan tanah kolonial pasca kemerdekaan dimana tanah-tanah rakyat tidak dikembalikan namun dijadikan perusahaan perkebunan nasional. Alasan keempat, adalah dengan terdapatnya bukti kepemilikan tanah maka pihak asing dapat mendapatkan tanah bangsa Indonesia secara legal dengan segala bentuk tipuan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan lain-lain.
 
Pada era postmodern, perampasan tanah yang tidak kasat mata merupakan cara yang paling efektif yakni dengan sertifikasi tanah kemudian menjadi komoditas penunjang investasi. Alurnya sederhananya adalah pertama, rakyat diharuskan mendaftarkan tanahnya kepada pemerintah, dengan alasan agar terdaftar, tertib administrasi, dan kepastian hukum. Dari itu semua kemudian munculah sistem stelsel publitas tanah, dengan pembuktikan bahwa tanah adalah milik seseorang dengan begitu maka orang lain tidak dapat memilikinya. Dengan diakuinya tanah tersebut oleh hukum, maka tanah akan sah menjadi komoditas pasar yang sangat mudah diambil alih oleh korporasi.
 
Hegemoni Legalitas Tanah
 
Hari ini terdapat hal yang tidak disadari oleh banyak orang yakni pengaruh dan cara politis kapitalis untuk mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Salah satunya adalah melalui pendidikan dan doktrin ilmu sosial. Terciptanya perampasan tanah yang dianggap dan dirasa legal di Indonesia awal mulanya melalui doktrinisasi paham-paham “legalitas tanah”. Paham-paham tersebut sangat terhegemoni dalam dunia pendidikan khususnya ilmu hukum dan ekonomi, dimana para sarjananya hanya diberikan doktrin bahwa legalitas adalah kemutlakan yang harus terdapat objek hak milik, tanpa legalitas objek tersebut tidak memiliki nilai. Disisi lain, sebuah kerangka berfikir dirancang sedemikian rupa oleh para kapitalis, bagaimana membangun pemahaman bahwa ekspansi industrial adalah sebuah kebaikan untuk kemajuan bangsa. Dengan banyaknya sarjana ekonomi dan hukum yang menelan mentah-mentah paham demikian, menjadikan jalan sebuah kartel keuangan masif masuk ke Indonesia dengan nama investasi. Rakyat dibodohi dengan setifikat tanah yang kemudian hari dirampas secara legal oleh pengusaha, tidak hanya jual beli tanah, pengusaha juga melakukan perubahan identitas petani menjadi buruh pabrik. Dan semakin menguatkan konsep kapitalis kembali tumbuh di Indonesia.
 
Disisi lain pengusaha tidak hanya butuh tanah, tapi juga keleluasaan untuk secara sporadif menguasai tanah. Cara yang paling efektif adalah dengan masuk kedalam sektor pemerintahan. Demikian menjadikan satu rantai kekuatan oligarki yang lama kembali berjaya. Hal ini berdampak pengaturan pertanahan dikotak-kotakan berdasarkan keuntungan sektoral. Besarnya pengaruh paham ekonomi liberal mau tidak mau merubah paradigma pemerintah melalui kebijakan pertanahan cenderung menggusur nilai-nilai sosial dari tanah yang selama ini dimiliki, dihuni dan digarap petani. Seluruh tanah yang tidak tersertifikasi atau yang terbebas dari kepemilikan rakyat sudah tidak ada lagi. Sehingga tanah saat ini diatur oleh lembaga pertanahan, kehutanan, kelautan, dan ruang angkasa. Yang semuanya sama sekali tidak memberikan keadilan untuk rakyat, sebaliknya rakyat sengaja dimiskinkan, dikonflikan, dan disingkirkankan secara sistematis.
 
Pendaftaran Tanah Legal Formal
 
Setelah terbangunnya pemahaman dan konstruksi hukum tanah yang pro-kapitalis, maka diketahui terdapat dua tujuan pendaftaran tanah yakni, Rechts cadaster adalah pendaftaran tanah yang berorientasi pada jaminan kepastian hukum, sedangkan fiscal cadaster adalah pendaftaran tanah yang berorientasi pada penetapan wajib pajak atas tanah. Kedua tujuan ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan jelas dapat terbaca dan dipahami dalam konsideran peraturan pemerintah ini “bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan”. Hal sebagai bukti bahwa semangat penjajahan masih berakar kuat dalam pemerintahan Indonesia. Tidak hanya konsideran yang sangat bersemangat legalitas tanah, tapi dalam seluruh penjelasan umum selalu pemerintah mengatakan bahwa pendaftaran tanah selalu untuk “kepastian hukum”. Sama sekali tidak pernah mengatakan dan mengatur bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk “melihat ketimpangan penguasaan tanah”.
 
Permasalahan pendaftaran tanah yang hanya bertujuan kepastian hukum mengakibatkan hilangnya asas keadilan dan tanggungjawab pemerintah terkait data yuridis atau keabsahan kepemilikan tanah. Seharusnya pemerintah harus memiliki tanggungjawab dalam memastikan keabsahan data fisik dan yuridis pemilik tanah.  Dalam Pasal 3 ayat (2) diatur tujuan pendaftaran tanah adalah “untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihakyang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.” Proses inilah yang hilang dari pemerintah Indonesia.
 
Dengan buruknya konsep pendaftaran tanah yang dimiliki saat ini sangat sulit untuk Indonesia lepas dari belenggu pasar liberalisasi tanah. Akan semakin banyak tanah rakyat yang dijadikan komoditas perdagangan maupun dirampas atas nama kepentingan umum. Keadaan hukum yang pro-terhadap kolonialisme dan kapitalisme menjadikan Alm. Prof. Soetandyo[1] mengatakan bahwa Indonesia buta akan seluk beluk hukum barat yang setakat itu dan telah terus dikembangkan sebagai hukum resmi yang berlaku di dan untuk the modern colonial state Hindia Belanda, menemukan dirinya berada pada suatu situasi sosial-ekonomi yang telah amat berubah menjadi serba bermotif ekonomi-bisnis.[2] Tidaklah naif jika rakyat menilai berdasarkan fakta yang ada bahwa pendaftaran tanah saat ini hanya untuk legalisasi perampasan ruang hidup rakyat bukan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tidak adanya pengaturan pendaftaran yang sesuai dengan kebutuhan rakyat dan keadilan menjadikan pendaftaran tanah selalu berorientasi pada legalisasi tanah semata. Selanjutnya, konsep stelsel pasif yang dipakai pemerintah saat ini juga sudah seharusnya diubah menjadi stelsel aktif partisipatif, proses pendaftaran tanah secara formal yang mengedepankan proses crosscheck dan pemastian data fisik dan yuridis atas sebuah bidang tanah. Sehingga permasalahan pertanahan dapat terurai dan ditangani secara struktural dengan serentak dan masif.
 
Sertikasi Adalah Reforma Agraria Palsu
 
Belajar itu penting, setidaknya untuk menghilangkan ketidakpahaman pemerintah seperti pernyataan redistribusi dan sertifikasi tanah adalah Reforma Agraria. Jika memang pemerintah paham reforma agraria yang sejati, tidak seharusnya muncul pernyataan demikian. Sudah banyak diskusi dan dialog aktivis hak atas tanah dan reforma agraria dengan pemerintah. Namun pemerintah terlanjur bebal semua itu tidak pernah mau dipahami jika tidak menguntungkan bisnis. Sebagai fakta apakah dengan sertifikasi semata akan meningkatkan produktifitas suatu bidang tanah tentu tidak. Apakah sertifikasi semata memperbaiki tata kelola tanah untuk menghasilkan komoditas unggulan, tentu tidak. Itulah mengapa Reforma Agraria tidak hanya pembagian sertifikat tanah semata.
 
Reforma Agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan “penataan kembali” penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
Reforma agraria harus diawali dengan pendaftaran tanah, pendaftaran tanah yang bertujuan memetakan dan memperoleh data komprehensip tentang :
 
Siapa saja pihak perorangan, instansi maupun badan usaha yang menguasai/memiliki tanah di suatu wilayah;
Berapa luas tanah perorangan, instansi maupun badan usaha dan dimana letak pemilikan/penguasaan tanah di suatu wilayah;
Mengetahui status dan kondisi ketimpangan dalam pemilikan dan penguasaan tanah di suatu wilayah;
Mendeteksi potensi tanah-tanah kelebihan maksimum yang dapat dijadikan sebagai obyek reforma agraria;
Mendeteksi potensi tanah absentee yang dapat dijadikan sebagai obyek reforma agraria;
Mendeteksi tanah negara dan kekayaan alam lain sebagai potensial untuk dijadikan sebagai obyek teforma agraria.
Dari pemaparan diatas terlihat urgensi dan esensi dari pendaftaran tanah dalam Reforma Agraria. Kembali kami ungkapkan bahwa , proses pendaftaran tanah saja tidak sesempit pengertian pemerintah seperti redistribusi dan sertifikasi. Jauh lebih luas dari itu pendaftaran tanah adalah sekali lagi untuk menemukan ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia yang kemudian data tersebut dipakai untuk melakukan proses Reforma Agraria selanjutnya.
 
Pada tahun 2005-2009 pemerintah mengklaim telah melaksanakan Reforma Agraria dalam bentuk pensertipikatan tanah (legalisasi aset), yang notabene pada masa yang lalu sudah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform, tetapi belum dituntaskan pensertipikatannya. Kegiatan legalisasi aset ini sebenarnya bukan hal yang istimewa karena hal itu adalah kegiatan sehari-hari BPN. Reforma Agraria yang diklaim oleh BPN sebenarnya bukan distribusi atau redistribusi tanah tetapi “pensertipikatan tanah”. Hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai aset reform. Walaupun tetap dibanggakan sebagai Reforma Agraria, hal itu merupakan “pseudo” Reforma Agraria. Reaksi sejumlah aktivis agraria bahkan menyebut legalisasi aset oleh BPN tersebut sebagai “Reforma Agraria palsu”.[3]
 
Setelah tujuh tahun berselang pemerintah kembali melakukan distribusi sertifikat tanah di beberapa tempat seperti Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Majalengka. Sangat disayangkan pada kondisi seperti itu rakyat terlihat seperti penerima derma pemerintah. Pemerintah tidak belajar sejarah dan gagal paham reforma agraria, dengan kembali menyatakan bahwa sertifikasi semata adalah Reforma Agraria. Hal tersebut merupakan penghinaan atas perjuangan rakyat yang memperjuangkan hak-haknya. Selanjtnya yang harus dipahami adalah tindakan pensertifikasian tanah semata itu hanyalah sebagai penebusan dosa masa lalu atas perampokan tanah rakyat.
 
Indonesia sedang mengalami krisis aturan hukum tentang pendaftaran tanah yang komprehensif dan utuh demi keadilan dan kesejahteraan. Sekaligus pendaftaran tanah yang memetakan ketidakadilan dan biang masalah pertanahan. Bukan sekedar sertifikasi tanah rakyat yang sangat rentan dibatalkan hak kepemilikannya seperti saat ini.
 
Penulis:
 
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
 
[1] Profesor Soetandyo Wignjosoebroto adalah satu di antara sedikit ilmuwan hukum beraliran kritis dan non-positivis di Indonesia. Pemikiran-pemikirannya di satu sisi sangat menantang dan mencerahkan, tetapi di sisi lain sangat sulit didapatkan karena profesor yang satu ini jarang menuliskan pemikirannya dalam bentuk sebuah buku utuh; pemikiran-pemikiran briliannya tersebar dalam bentuk hand out kuliah, esai untuk bahan seminar, training, lokakarya pertemuan para pakar, dsb. Selengkapnya dalam buku 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah. ELSAM dan HuMA. 2002. Hal. 7
 
[2] Pendapat Prof. Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suara Pembaruan Agraria. Sebuah Jurnal Konsorsium Pembaruan Agraria. 1997. Hal.27
 
[3] Selengkapnya dalam, Noer Fauzi Rachman, Land Reform dari Masa Ke Masa, Penerbit Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2012, hlm. 113
 

Opini Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934