UUPA, HGU dan Capital Progresif Domestik

Iwan Nurdin

Di UUPA pasal 12 dan 13 diuraikan bahwa pemberian hak atas tanah bagi lapangan usaha haruslah diprioritaskan untuk usaha bersama, gotong royong, mencegah monopoli tanah dan penghisapan manusia atas manusia. Lapangan usaha semacam ini, dalam penjelasan dimaksudkan untuk membentuk kapital progresif domestik.

KPA selenggarakan diskusi dengan Prof Dawam dan Masril Koto pada 30 Mei 2016 untuk menerjemahkan hal tersebut kedalam rancangan RUU Pertanahan sebagai implementasi dari UUPA 1960.

Selama ini HGU dimaknai sebagai kelanjutan dari erpacht era kolonial. Sebab perusahaan perkebunan memakai HGU sebagai alas hak nya. Padahal jika mengacu pada pasal tersebut, seharusnya HGU diprioritaskan untuk koperasi petani. Atau bentuk badan usaha bersama pertanian lainnya yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Disanalah perbedaan mendasarnya. Tujuannya menciptakan formasi modal nasional yang dimiliki petani. Keuntungan dinikmati rakyat dan direinvetasi di tengah tengah rakyat.

Ini sebenarnya membuka kerangka sebuah reforma agraria dengan wujud subjek  berupa badan usaha koperasi, organisasi petani, buruh kebun dalam sebuah bentuk usaha bersama. Ini juga sebuah visi besar dimana negara mengidealkan bahwa usaha perkebunan modern dimiliki oleh rakyat.

Jika mengacu pada pemahaman tersebut, kebijakan pendidikan, perbankan, pertanian dan pemberian hak haruslah bersinergi dalam rangka memberikan HGU kepada koperasi atau badan usaha milik rakyat lainnya.

Namun kita tahu, HGU terjadi penyewengan. HGU tak ada bedanya dengam erpacht Belanda. Karena itu RUU Pertanahan harus menjawab masalah ini.

 

Penulis:

Iwan Nurdin

Sekretaris Jendral KPA

 

 

 

Opini Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934