Kondisi Agraria dan Masyarakat Adat di 3 Negara

Angga

Tanah merupakan kerabat manusia terdekat sejak kelahiran hingga kematiannya. Tanah bisa menjadi begitu sakral, selain juga mempunyai fungsi-fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat tertentu. Bagi masyarakat adat, arti tanah bisa begitu kuat. Hal ini bukan hanya dalam artian demi keberlangsungan hidup mereka tetapi juga proses mewarisi kekayaan budaya dan kearifan lokal dari para leluhur. Bahkan terkadang tanah bisa diartikan merupakan bagian dari tubuh masyarakat adat itu sendiri.
 
Sebenarnya, pentingnya arti tanah tidak hanya berlaku untuk masyarakat adat tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat. Di perkotaan, masyarakat sangat membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan fasilitas publik. Sementara di perdesaan, kebutuhan tanah lebih meningkat lagi sebab para pekerja di sektor agraris membutuhkan lahan untuk bekerja.
 
Di Indonesia, Filipina dan Australia, sebaran demografi masyarakat cenderung memiliki kesamaan; yakni masih banyaknya keberadaan masyarakat adat yang masih memegang teguh kearifan lokal di antara masyarakat konvensional. Meskipun perbedaan ras sangat kecil untuk wilayah Indonesia dan Filipina (perbedaan terjadi di tingkat suku), tidak seperti perbedaan antara masyarakat adat dan masyarakat umum di Australia; tetapi ketiganya memiliki gap gaya hidup yang cukup jauh antara masyarakat biasa dengan masyarakat adat. Berikut adalah perbedaan kondisi agraria masyarakat adat di ketiga negara tersebut:
 
Filipina
 
Diantara keberhasilan program Reforma Agraria yang berjalan di Filipina, juga salah satunya adalah keberhasilan untuk menjaga kelestarian hak-hak agraria masyarakat adat. Dari hasil kunjungan belajar KPA bersama Kementerian ATR/BPN terakhir ke Filipina, kami memperoleh gambaran yang cukup jelas dan menggembirakan mengenai hak-hak agraria bagi kaum adat di sana. Tidak hanya bagi kaum adat, reforma agraria di bawah Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) atau semacam UUPA di Filipina memang cukup dapat dikatakan berhasil. Sebuah program kompherensif Reforma Agraria yang berhasil merombak struktur kepemilikan tanah di Filipina pada tahun 1987-2000an.
 
Reforma Agraria di Filipina melahirkan 3 buah lembaga setingkat kementerian yang masing-masing mengatur dan mengurusi persoalan agraria di tiga cakupan yang berbeda. Ketiganya adalah Department Agrarian Reform (DAR) yang mengurusi land dan access reform bagi rakyat Filipina; National Council for Indigeneous People (NCIP) yang mengurusi hak-hak masyarakat adat; dan yang terakhir Department of Environment and Natural Resource(DENR), yang mengurusi usaha-usaha ekstraktif di kawasan perhutanan atau pertambangan.
 
NCIP adalah sebuah bukti keberhasilan perlindungan hak-hak masyarakat adat, terutama hak agrarianya. Masyarakat adat di Filipina memiliki jaminan tanah adatnya secara komunal dan melalui mekanisme yang jelas mengenai penentuan siapa masyarakat adat itu sendiri. Seseorang dapat dikatakan masuk sebagai bagian dari masyarakat adat jika minimal terdapat 25% darah keturunan salah satu masyarakat yang ada.
 
 
 
Indonesia
 
Berbeda halnya dengan Indonesia yang memang sejak awal kemerdekaan melalui UUD 45 sudah mengakui hak-hak masyarakat adat. Bahkan, Indonesia juga mengakui hak-hak agraria masyarakat adat secara tegas sejak diterbitkannya UU Pembaruan Agraria tahun 1960. Dalam Pasal 3 dan 5 UUPA, secara jelas UUPA  menyebutkan hak-hak agraria masyarakat adat yang berdasarkan hukum adat.
 
Dari segi aturan lainnya pun dibuktikan ketika MK dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. Hasil dari keputusan MK itu menyatakan masyarakat adat memiliki bagian dalam Hutan yang sebelumnya diklaim sebagai Hutan Negara.
 
Terakhir ada RUU Masyarakat Adat. RUU ini akan mengatur serba-serbi mengenai perlindungan dan pelestarian kebudayaan mayarakat adat, termasuk melindungi masyarakat adat dari konflik-konflik agraria. Akan tetapi, proses legislasinya masih akan cukup panjang dikarenakan RUU ini masih gagal untuk masuk prolegnas tahun ini.
 
Dari semua peraturan-peraturan tersebut belum ada langkah tegas dari pemerintah untuk mengimplementasikannya. Keberadaan masyarakat adat masih banyak yang terkatung-katung dan berpotensi terkena konflik agraria.
 
Australia
 
Australia hingga saat ini masih cukup terbelakang untuk konsen dalam masalah perlindungan hak-hak dan pelestarian kebudayaan masyarakat adatnya. Hal ini dipaparkan oleh Mr. Digby Race, seorang peneliti asal Australia, dalam kesempatan diskusi membandingkan kondisi masyarakat adat Indonesia dan Australia. Meskipun pada tahun 1967, pemerintah Australia sudah mau mengakui masyarakat adat aboriginnya sebagai bagian dari Warga Negara (WN) Australia. Akan tetapi, masyarakat adat yang memang masyarakat asli di Australia ini masih merupakan warga negara kelas 2 di Australia, terutama dalam masalah agraria.
 
Diskriminasi yang terjadi pada masyarakat adata aborigin masih terus terjadi hingga saat ini, terutama di dalam masalah hak agraria masyarakat adat aborigin di Australia.  Sebagai WN yang sah di Australia, masyarakat adat aborigin sebenarnya masih bisa melakukan gugatan melalui pengadilan untuk mengklaim hak atas tanah adat yang mereka miliki. Akan tetapi, semua itu dapat dengan mudah dimentahkan jika ada kepentingan pemerintah ataupun korporasi perkebunan dan pertambangan yang bersinggungan. Praktis masyarakat adat aborigin hanya dapat memperoleh klaim-klaim tanah adat di daerah-daerah gurun padang pasir di bagian kecil tengah Australia.
 
Program-program dasar kesehatan dan pendidikan pun sulit tersentuh. Selain karena hambatan hukum dan budaya yang berbeda satu sama lain antara masyarakat adat dan masyarakat umum, kurang berdayanya masyarakat adat aborigin di tanahnya sendiri sehingga mereka harus termajinalkan. Eksploitasi berlebih dari masyarakat kulit putih disana hampir tidak memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat adat. Tidak urung, bahkan Mr. Digby sendiri menyebut Australia masih merupakan daerah kolonial.
 
Reforma Agraria dapat menjadi solusi Masyarakat Adat
 
Dengan melihat ketiga kondisi agraria masyarakat adat di atas, kita dapat membandingkannya satu sama lain di tengah kemiripan demografis –banyaknya suku bangsa yang memiliki identitas dan hukum masing-masing. Penegakkan hukum kuat dan political will saja belum cukup untuk mengimplementasikan agenda-agenda yang melindungi hak-hak masyarakat adat. Di Filipina, hak-hak agraria masyarakat adat terlindungi karena keberadaan agenda yang lebih besar, yakni Reforma Agraria.
 
Arah Reforma Agraria Indonesia setidaknya harus mencontoh model CARP di Filipina yang mengakomodir hak-hak agraria masyarakat adat. Sebab, dengan mengakomodir hak-hak agraria adat dan menjaganya, secara tidak langsung kita akan turut akan melanggengkan kebudayaan dan kearifan lokal yang beranekaragam. Hubungan antara manusia dan tanah terjaga pun terjaga sebab, masyarakat-masyarakat yang ada cenderung punya komitmen menjaga alam dibandingkan masyarakat pada umumnya. Dengan status kepemilikan kolektif pula, hal ini pula akan menyulitkan upaya-upaya jahat oknum untuk mengkapitalisir tanah adat seperti yang terjadi belakangan ini.

Opini Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934