Gerakan Agraria dan Politik

Nol
Mari menutup sebentar cerita soal kehancuran gerakan saat Orba naik ke tampuk kekuasaan. Kita anggap saja sudah pada tahu.

Satu
Gerakan Agraria, mulai tumbuh secara perlahan pada masa Orde Baru, di tahun-tahun 80an. Kondisi masyarakat saat itu dididik oleh negara untuk menjauhi aktifitas yang berbau politik dan ideologi (depolitisasi dan deideologisasi). Masih kerasa kok sampai sekarang.

Pada awalnya, wilayah gerakan ini tumbuh oleh kreatifitas langsung dari para aktivis gerakan yang biasanya adalah kaum terpelajar dan kelas menengah perkotaan. Para aktivis ini, mendorong tumbuhnya kesadaran berorganisasi melalui sesuatu yang ada dan langsung dialami di dalam penderitaan kaum petani, semisal konflik agraria. Meskipun, masih ada juga kelas menengah romantik yang merasa sebagai atau berperan sebagai “juru selamat”.

Kemampuan utama para aktivis gerakan ini adalah memetamorfosakan ketidakpuasan, pengalaman konflik masyarakat ke dalam sebuah ikatan solidaritas dalam sebuah organisasi. Itulah sebabnya, organisasi-organisasi yang tumbuh pada tahap awal biasanya dikenali dengan nama-nama seperti Komite Solidaritas untuk Pembangunan Kedung Ombo (KSPKO), Paguyuban Petani Korban PT Apalah, misalnya dll. Dapat disimpulkan, fase awal gerakan agraria tumbuh dari langkah kolektif sekumpulan orang-orang yang memiliki penderitaan yang sama atas suatu rezim penguasaan tanah yang mengeksploitasi mereka.

Apa masalahnya dari pertemuan watak korban dan si cowboy penyelamat ini dalam gerakan agraria? Organisasi didirikan karena ada konflik agraria, pekerjaannya menyelesaikan konflik agraria. Bukankah itu sebab utama jika kasus selesai hanya sedikit dari organisasi bertahan hidup. Apalah lagi kalau kasusnya gak selesai. Dari sinilah dimulai cerita merubah organisasi.

Dua
Jalur hukum dalam penyelesaian kasus ternyata tidak banyak menolong dalam menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Selain karena proses pengadilan yang tidak banyak berpihak kepada kaum papa. Dalam beberapa hal menjadi suaka bagi hubungan cowboy dan korban. Akhirnya dipilih jalur non litigasi untuk memainkan peran utama. Pengorganisasian, mobilisasi massa, kampanye, dan lobby-lobby menjadi hal utama dalam proses penyelesaian kasus. Hal lainnya, karena keinginan mengorganisir untuk mendirikan organisasi massa luas.

Para korban ini yang bergabung ke dalam organisasi, melalui sebuah pendidikan berorganisasi, aksi aksi massa kemudian secara meyakinkan menjadi agen-agen perubahan. Perubahan watak dari kumpulan korban menjadi pejuang. Menjadi organisasi gerakan. Tentu tidak semuanya. Sementara, karakter aktivis perkotaan yang baru terjun ke lapangan atau bersolidaritas di perkotaan masih banyak berkutat pada karakter juru selamat.

Tiga
Perubahan organisasi kemudian dicirikan dengan menjadi organisasi atau serikat yang berwatak teritorial. Mulai dari kampung, kabupaten, provinsi hingga afiliasi ke organisasi nasional. Perubahan lainnya banyak wilayah okupasi tanah berhasil melakukan transformasi sosial. Semisal sekelompok buruh kebun disekitar perkebunan telah berubah menjadi menjadi petani rumah tangga. 
Pada wilayah hutan produksi misalnya, banyak kelompok tani telah berhasil merubah corak bertanam monokultur milik perusahaan kehutanan menjadi sistem wanatani mandiri. Dengan cara pandang yang lain, ingat cara pandang yang lain, sebenarnya telah lahir kantung-kantung “revolusi agraria” di lokal-lokal Indonesia meski skalanya masih pada level kampung.

Tidak berhenti di situ, pada beberapa organisasi tani, untuk menjaga keberlanjutan organisasi, mereka memanfaatkan ruang-ruang politik yang tengah dibuka seperti pemilihan Kepala Desa, BPD, Kepala Daerah, Parlemen Lokal, Parlemen Nasional, hingga DPD. 
Kok keberlanjutan organisasi? Pada akhirnya perkara agraria adalah perkara politik, kan. Persoalan kekuasaan. Bukankah route keberlanjutan adalah perubahan aktor dari korban ke pejuang, dari sektoral kasusnya ke territorial kaum tani. Bukankah hal tersebut masih terus menerus dikerjakan. Lalu, kenapa harus masuk jebakan elektoral? Debat-debat oleh gerakan agraria masih terjadi, meskipun sudah mulai memahami apa yang disebut dengan memajukan kadernya dalam lapangan politik.

Memang ada beberapa perbedaan cara pandang. Misalnya, apa yang membuat gerakan menolak DPRD memilih Bupati, dan Gubernur? Kelompok urban akan membicarakan teori-teori demokrasi. Sementara gerakan massa di bawah akan mengutarakan sesuatu yang simple, seperti: supaya gerakan mereka relevan dan mudah membangun koalisi ataupun oposisi. Kami punya anggota sekian, kami mengelola lahan sekian, kami punya kasus sekian, kami mau maju dalam politik elektoral. Atau, kami mau anda kerjakan ini ketika berkuasa. Sesuatu yang menurut mereka tidak mungkin bisa dilakukan jika Bupati dan Gubernur dipilih DPRD. Apakah logika gerakan semacam ini tidak dapat kita sebut sebagai usaha-usaha membuat gerakan semakin meluas dan membesar.

Setiap orang yang melakukan pengorganisiran tentu tahu, bahwa kemenangan satu basis akan membuka lapangan pengorganisiran yang lebih luas sehingga memunculkan basis-basis baru. Namun, tidak semua lapangan pengorganisiran adalah lapangan konflik agraria yang terbuka, ada soal produksi, pemasaran hingga koperasi dan kekuasaan politik. Pendeknya, reforma agraria itu bukan “melulu” soal menyelesaikan konflik agraria.

Jadi persinggungan gerakan agraria di daerah dengan politik yang artifisial itu sudah lama terjadi gaes. Jangan gagap. Nanti saya lanjutkan membahas yang nasional.

Oleh:
Iwan Nurdin,
Ketua Dewan Nasional KPA

Opini Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934