" /> Urban Land Reform untuk Jakarta | KPA - Konsorium Pembaruan Agraria

Urban Land Reform untuk Jakarta

Iwan Nurdin

Penataan kampung kumuh dan pemukiman liar di Pluit, Jakarta oleh Gubernur Jokowi masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sebab, dipandang belum menyentuh pelanggar lain seperti apartemen dan bangunan komersil lainnya pada objek yang sama. Meskipun demikian, baik proses relokasi seperti yang dikehendaki pemprov ataupun penataan lokasi seperti yang diinginkan warga telah memperpendek daya jangkau publik untuk mengerti lebih jauh konsep dan pelaksanaan land reform perkotaan (urban land reform).

Selama ini, land reform atau jika manfaatnya lebih luas disebut dengan agrarian reform (reforma agrarian) kerap dipahami hanya untuk tanah pertanian dan kehutanan saja. Namun, land reform perkotaan belum banyak diperbincangkan baik dari segi wacana maupun dari sisi praktek.

Kebutuhan sebuah land reform perkotaan khususnya DKI dapat dilihat dari gejala tingginya ketimpangan penguasaan dan  penggunaan tanah, tingginya konflik pertanahan dan banyaknya pelanggaran atas tata ruang. Hal ini bisa ditunjukkan dengan sedikitnya penguasaan tanah oleh golongan masyarakat marjinal guna keperluan pemukiman, ruang usaha, hingga fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan, ruang terbuka hijau yang integrativ dengan pemukiman dan ruang usaha kelompok ini.

Hasil penelitian Jurusan Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanagara tahun 2011, menunjukkan bahwa sebanyak 28 kota baru di area Metropolitan Jakarta atau Jabodetabek dikuasai lima pengembang besar. Studi ini memberikan gambaran bahwa prioritas tanah untuk rakyat kebanyakan diperkotaan tak pernah menjadi pemikiran pengambil kebijakan.

Pluit dan Urban Land Reform

Relokasi Pluit atau adalah proses memindahkan para subjek penerima manfaat land reform (beneficiaries) kepada objek yang baru utamanya untuk pemukiman dan mata pencarian baru (subjek menuju objek).

Di kota seperti Jakarta, sangat susah menemukan tanah-tanah yang bisa dijadikan tempat relokasi baru. Pemerintah DKI dapat menggunakan UU.No2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. Instrumen ini dapat dipakai dalam menetapkan lokasi urban land reform sekaligus menata ulang lokasi tersebut. Langkah kedua dapat dilakukan dengan mendata dan menetapkan tanah-tanah yang selama ini mangkrak karena sedang bersengketa, ditelantarkan atau sedang menjadi objek spekulasi pemiliknya,  sebagai lokasi kepentingan umum atau tanah terlantar. Langkah ini membutuhkan kerjasama pemprov DKI dengan BPN. 

Selain menemukan objek, pemprov DKI juga harus jeli dalam menetapkan siapa penerima manfaat dalam relokasi. Karena nya diperlukan panitia urban land reform yang beranggotakan organisasi masyarakat setempat, akademisi, pemda dan NGO yang mendampingi masyarakat. Ini untuk menutup celah orang-orang yang sudah kaya menjadi penerima manfaat reform. Para penerima manfaat yang telah disaring panitia ini ditetapkan oleh sebuah keputusan pemerintah daerah. 

Dalam proses relokasi, hak-hak apa yang akan diterima oleh masyarakat seperti luas maksimum dan minimum pemukiman, jenis hak yang akan diterima, proses pembayaran atas asset baru yang diterima, kewajiban tidak boleh menjual dan memindah tangan atas manfaat reform selama jangka waktu tertentu serta ganti rugi kepada masyarakat yang berada di atas lokasi yang ditetapkan sebagai objek urban land reform harus dijelaskan dengan proses yang transparan.

Kemudian, untuk memastikan manfaat yang berkelanjutan, urban land reform adalah bagian dari penataan ruang dan lingkungan hidup yang lebih baik sehingga ia satu paket dengan proses menciptakan pengentasan kemiskinan, lapangan kerja, kohesi sosial masyarakat yang lebih baik.

Sedangkan konsep penataan kampung yang dilakukan adalah melakukan sebuah urban land reform dimana objek dan subjeknya telah mengalami kesesuaian alias berada dalam satu lokasi. Hal ini tentu lebih mudah bahkan bisa juga dipakai untuk menampung penerima manfaat dari tempat lain yang merasa sesuai.

Pada akhirnya, sebuah praktik urban land reform membutuhkan sebuah kemauan politik pemerintah yang kuat dan dukungan dan organisasi organisasi masyarakat yang kredibel dan serta data-data yang kependudukan dan pertanahan yang akurat.

Oleh:
Iwan Nurdin
Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

 

 

Opini Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934